Tulang Bawang Barat, Detikperu.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Biro Hukum Provinsi Lampung memberikan Penyuluhan Hukum Terpadu di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

Penyuluhan tersebut berlangsung di Sesat Agung Bumi Gayo, Kompleks Islamic Center Kabupaten Tubaba pada Selasa (14/11/2023) pagi.

Dengan mengusung tema “Mewujudkan Masyarakat Pedesaan yang Cerdas Hukum Menuju Lampung Berjaya” kegiatan itu diikuti oleh peserta yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), Aparatur Pemerintahan Tiyuh/Desa, dan para pelajar.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Tubaba Drs. M. Firsada, M.Si. menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi bersama dalam menunjang kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Terimakasih khususnya atas perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya bersama meningkatkan kualitas pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat ini,” tuturnya.

Firsada mengatakan, permasalahan Narkotika, dampak pernikahan dini, penyelesaian masalah pertanahan dan masalah hukum lainnya, merupakan ancaman serta permasalahan serius terhadap masyarakat.

“Saya sangat mendukung dengan di-selenggarakan-nya kegiatan penyuluhan Hukum Terpadu yang dilaksanakan di Kabupaten Tubaba ini, tentunya sebagai salah satu upaya kita bersama dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran hukum, baik secara pidana maupun secara perdata,” kata Pj Bupati Firsada.

Pada dasarnya masyarakat dan hukum haruslah berdampingan. Hukum tanpa adanya masyarakat tidak akan memiliki daya guna, begitupun juga sebaliknya masyarakat tanpa adanya hukum akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif.

“Maka untuk itu, pemahaman terkait hukum di semua lapisan masyarakat harus selalu di galakan, dan penyuluhan hukum ini merupakan salah satu wujud upaya tersebut,” tambahnya.

Kepada segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup pemerintahan yang dipimpinnya, Firsada mengingatkan, bahwa pelayanan masyarakat hendaknya senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, hindari perbuatan melanggar hukum dan juga jaga nama baik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

“Kiranya kegiatan penyuluhan ini dapat mencegah dan meminimalisir, serta menghindarkan kita dan masyarakat kita khususnya yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari potensi pelanggaran yang mungkin terjadi,” tutupnya. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperu.com- Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si. Melantik dan Mengambil Sumpah Jabatan Sahmin, SH. sebagai Penjabat (Pj) Kepalo Tiyuh/Desa Gunung Terang.

Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tubaba pada Senin (13/11/2023).

Pj Bupati Firsada mengatakan, pelantikan ini merupakan momen yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin di tingkat tiyuh.

“Tiyuh adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan daerah, dan peran kepalo tiyuh sangatlah vital dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat tiyuh,” kata Firsada.

Sebagai penjabat kepala daerah, Firsada mengungkapkan dirinya akan selalu memberikan dukungan sebaik mungkin bagi pengembangan dan kemajuan seluruh tiyuj di daerah yang dipimpinnya tersebut.

“Sengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, jepalo tiyuh, perangkat tiyuh, dan masyarakat, kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan berbagai aspek pembangunan lainnya,” ungkapnya.

Selain itu, Firsada berharap pelantikan ini menjadi awal yang baik bagi pemerintahan Tiyuh Gunung Terang. Ia juga berkomitmen untuk terus mendukung pemimpin tiyuh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

“Marilah kita jalin kerjasama, saling mendukung, bekerja bersama untuk mewujudkan tiyuh yang maju, sejahtera dan berdaya saing, serta berkelanjutan,” harapnya. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperu.com- Dengan mengusung tema semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar upacara Hari Pahlawan ke-78.

Upacara tersebut dipusatkan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Kabupaten setempat pada Jumat (10/11/2023).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) Dandim 0412/Lampung Utara (LU) sampaikan amanat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0412/LU Letkol Inf Hery Eko Prabowo mengatakan bahwa tema Hari Pahlawan tahun ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata.

“Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa, inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan Bangsa dan Negara,” kata Dandim 0412/LU saat membacakan amanat Menteri Sosial.

Ancaman dan tantangan tersebut, lanjut Dandim, akan kita taklukkan berbekal semangat yang sama seperti dicontohkan para pejuang 10 November 1945.

“Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena Pahlawan Bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan. Nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan,” tuturnya.

Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan kelompok dan atau diri sendiri.

“Para Pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi. Dengan tangan mengepal dan dada menggelora. Dengan hanya berbekal bambu runcing, para Pahlawan dalam Pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan Pemenang Perang Dunia dengan persenjataan terbaiknya,” tegasnya.

“Rakyat bergandeng tangan dengan para Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama berikut pengikutnya, bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu. Merdeka atau Mati!,” imbuhnya.

Bersyukur saat ini, sambung Dandim, semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok Negeri. Semangat yang berasal dari nilai perjuangan Pahlawan Bangsa di tahun 1945. Semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan. Menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mewujudkan masa depan yang lebih baik.

“Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Marilah kita panjatkan doa bagi para Pahlawan yang telah gugur mendahului kita,” tutup Dandim 0412/LU Letkol Inf Hery Eko Prabowo saat membacakan sambutan menteri.

Selanjutnya dia berpesan, agar seluruh masyarakat di Kabupaten Tubaba agar dapat mengimplementasikan pesan dan amanah yang disampaikan oleh Menteri Sosial tersebut serta dapat senantiasa mencurahkan pengabdian untuk memajukan bumi Ragem Sai Mangi Wawai yang kita cintai ini.

“Tentunya dengan nilai-nilai kepahlawanan dapat kita jadikan pemacu semangat dalam membangun Kabupaten Tubaba tercinta ini,” pungkasnya.

Seusai melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan tersebut, Dandim 0412/LU beserta Anggota Forkopimda lainnya menyerahkan tali asih kepada para Veteran setempat. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperu.com- Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, memberikan secara langsung piagam Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja kepada Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.SI., yang dilaksanakan di Istana Wakil Presiden Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (9/12/2023).

Dikesempatan itu Pj Bupati Tubaba menerima secara simbolis penghargaan insentif fiskal kategori Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023.

Dalam arahannya, Ma’ruf Amin, menyampaikan bahwa penghargaan ini diharapkan mampu memacu kinerja daerah di dalam menangani kemiskinan ekstrem dan konsisten untuk mempercepat penghapusan kemiskinan esktrem di daerahnya sehingga dapat mempercepat target nasional dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024.

Sementara itu, Pj Bupati Firsada menuturkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia masih cenderung tinggi. Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintahan telah menargetkan angka stunting dari tahun 2020 sebesar 24,1% turun menjadi 14% pada tahun 2024. Oleh karena itu diperlukan peran serta berbagai pihak untuk dapat mencapai target tersebut.

“Percepatan Penurunan Stunting menjadi program prioritas utama bagi pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hal itu perlu didukung oleh semua sumber daya, untuk memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan benar-benar kepada kelompok sasaran.” kata Pj Bupati Firsada.

Dia juga menuturkan, melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas Nasional yang harus kita dukung bersama-sama dan harus diimplementasikan di daerah.

“Implementasi dari Perpres tersebut adalah telah disusunkannya rencana aksi Nasional Pasti (RanPasti) sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah, hingga level tiyuh/desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting,” tutur Firsada.

Karena stunting ini termasuk urusan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan Negara dan daerah, maka untuk penanganannya, M. Firsada menilai perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan. Seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek prilaku.

“Intervensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesifik dan terpadu dan semua stakeholder yang ada di daerah ini.” imbuhnya.

Pj Bupati Firsada juga mengingatkan, secara nasional penurunan prevalensi stunting tahun 2024 ditargetkan 14 % dan untuk Tingkat Provinsi Lampung sebesar 10,88%, sedangkan target Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebesar 12,71 %.

“Sebuah angka capaian yang cukup besar, namun sangat realistis jika dikerjakan dengan kerja bersama. Oleh karenanya penanganan stunting tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab Dinas Kesehatan maupun BKKBN semata.” ungkap Kaban Kesbangpol ini. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperu.com- Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tubaba menyalurkan bantuan beras terhadap warga yang terdampak bencana El Nino di Kecamatan Gunung Terang. Selasa (07/11/2023).

Bantuan berupa beras tersebut diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 10 (sepuluh) tiyuh/desa di Kecamatan Gunung Terang, setiap KPM berjumlah 20 orang per tiyuh dan setiap KPM menerima 5 Kilogram beras.

Ketua Baznas Tubaba H. Purwanto mengatakan, dana berupa bantuan beras tersebut bersumber dari ASN yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Tubaba.

“Banyak program Baznas yang telah dilakukan, diantaranya ialah bantuan korban kebakaran, banjir, bencana alam angin puting beliung dan lain-lain,” kata Ketua Baznas Tubaba.

Dirinya mengungkapkan, bantuan yang diberikan tersebut agar tidak dilihat dari bentuknya saja, akan tetapi yang paling penting ialah bentuk kepedulian pemerintah dan Baznas terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan.

Ditempat yang sama, Camat Gunung Terang Dahyi Adijaya berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi masyarakat miskin yang terdampak el nino.

“Kami ucapkan terimakasih kepada Pemda Tubaba dan Baznas Tubaba atas kerjasamanya, semoga kedepan akan tetap berjalan dengan baik serta lancar,” tutupnya. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperu.com- Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Karya Bakti TNI 2023 yang usai dilaksanakan oleh Kodim 0412/Lampung Utara (LU) di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulangbawang Udik (TBU), pada Senin (06/11/2023) secara resmi ditutup.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Tubaba M. Rasidi, Kapten (Inf) Amirullah yang mewakili Komandan Kodim 0412/LU, Sekretaris Kecamatan TBU Agus Dwi Pratono, dan Kepalo Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Laili.

Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkab Tubaba M. Rasidi berharap, sinergi antara Kodim 0412/ LU dengan Pemerintah dapat terus berlangsung dengan baik, serta bisa selalu diwujudkan dan dilanjutkan secara terus menerus dalam berbagai hal.

“Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan ekonomi dan menumbuhkembangkan rasa gotong royong dimasyarakat,” katanya.

Rasidi menerangkan, bahwa Kegiatan Karya Bakti Kodim 0412/LU di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Tahun 2023 yang dianggarkan oleh Pemkab Tubaba berupa penyiapan badan jalan sepanjang 4 kilometer dengan lebar 12 meter, pemasangan box culvert precast dan pemasangan gorong-gorong plat beton,

“Kegiatan Karya Bakti Tahun 2023 merupakan wujud dukungan Kodim 0412/LU terhadap Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam memberikan layanan akses jalan kepada masyarakat Tulang Bawang Barat,” tutupnya.

Diketahui, acara penutupan tersebut juga diselingi pemberian bantuan sosial berupa sembako oleh Kodim 0412/LU kepada masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan yang membutuhkan. (*)

Lampung Barat, Detikperu.com- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang jatuh pada 29 November 2023, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan gerakan pangan murah bagi masyarakat kecamatan Balik Bukit pada Rabu pagi (22/11/2023).

Pemilihan lokasi GPM mengacu pada data kemiskinan ekstrim dan irisan pekon (desa) stunting yang terdampak akibat fenomena Elnino beberapa bulan kemarin.

Gerakan Pangan Murah (GPM) itu dipusatkan di halaman Gedung Lamban Pancasila, Kelurahan Way Mengaku, Komplek Perkantoran Pemda Lampung Barat dengan komoditas GPM terdiri dari beras medium, gula pasir, minyak goreng dan tepung terigu dengan tebus harga lebih murah jika dibandingkan dengan harga normal di pasaran.

Bisa dilihat, harga beras medium hanya ditebus dengan harga Rp.10.800/kg, gula pasir Rp.16.000/kg, tepung terigu Rp.11.000/kg, minyak goreng hanya Rp.14.500/liter, dan minyak goreng merk tawon 2 liter hanya Rp. 29.000.

Stok volume komoditas GPM tersebut untuk beras medium sebanyak 7 ton, minyak goreng 300 liter, gula pasir 2 ton, dan tepung terigu sebanyak 1 ton.

Masyarakat bisa melakukan tebus murah maksimal 10 kg beras per orang atau dua sak yang masing-masing sak berisikan 5 kg beras.

Sementara untuk komoditas lainnya seperti gula pasir, tepung terigu, dan minyak goreng tidak dibatasi atau menyesuaikan dengan stok dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai informasi, pelaksanaan GPM tersebut merupakan kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Lampung Barat dengan Gudang Bulog Sub Drive Liwa dan pihak-pihak penyedia distributor di bidang pangan.

Penyelenggaraan GPM itu dibuka oleh Asisten bidang perekonomian dan pembangunan Wasisno Sembiring dan ditinjau langsung oleh Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman yang juga berkesempatan menyerahkan bahan pokok GPM kepada masyarakat.

GPM tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas (THLS) Pemkab Lampung Barat.

Pj. Bupati Nukman, yang juga sebagai ketua Korpri Kabupaten Lampung Barat mengatakan, dengan adanya program GPM dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan bahan pokok sehari-hari dengan harga lebih murah dan terjangkau .

“Ya, ini program bagus. Apalagi ini kan harganya lebih murah. Tentu ini dapat meringankan beban masyarakat memenuhi kebutuhan,” ujarnya.

Apalagi, kata Nukman, akibat dampak fenomena El Nino yang menyebabkan gejolak inflasi tentunya GPM menjadi salah satu upaya Pemkab Lampung Barat untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. (Kominfo/WL)

Lampung Barat, Detikperu.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan melakukan verifikasi berkas terhadap media yang telah lolos pendaftaran melalui E-Katalog untuk tahun anggaran 2024.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Barat Munandar S.Sos mengatakan, pendaftaran media melalui E-Katalog baru akan kita terapkan untuk anggaran belanja media massa pada tahun 2024 mendatang. “Penggunaan data E-Katalog ini baru kali pertama akan diterapkan tahun ini, untuk anggaran tahun depan,” jelas Munandar.

Pendaftaran media massa melalui E-Katalog sendiri kata Munandar merujuk dari kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang mencantumkan produk belanja media kedalam E-Katalog.

Surat dari LKPP yang mencantumkan belanja media masuk kedalam E-Katalog itu sendiri lanjut Munandar, sebenarnya sudah dari akhir tahun lalu, namun baru bisa dilaksanakan tahun ini mengingat surat dari LKPP baru diterima di bulan September tahun lalu, sehingga tidak memungkinkan pihaknya untuk melaksanakan kebijakan tersebut karena anggaran sudah berjalan dan di akhir tahun.

Munandar juga menerangkan pendaftaran melalui E-Katalog sendiri merupakan kebijakan dari LKPP, dan kebijakan ini menyeluruh untuk seluruh daerah sesuai surat LKPP Nomor 55/BM/D.22/10/2022 tentang pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik etalase produk belanja media baik Kabupaten, Kota, maupun Provinsi.

Selain itu pendaftaran media melalui E-Katalog juga merupakan langkah pemerintah guna melindungi perusahaan pers yang benar-benar profesional, akuntabel dalam pengelolaan anggaran media serta transparansi anggaran.

Munandar juga menjelaskan, terdapat 13 ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers yang telah lolos pendaftaran E-Katalog untuk dilakukan verifikasi berkas. diantaranya surat permohonan kerjasama disertai dengan rencana anggaran biaya yang ditandatangani oleh media massa, akta notaris, fotocopy SK pengesahan kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan ketentuan barcode dapat terbaca, fotocopy lampiran SK pengesahan kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan ketentuan barcode dapat dibaca, fotocopy nomor induk perusahaan, NPWP perusahaan, SPT tahunan perusahaan, sertifikat dewan pers, surat tugas kepala biro yang ditandatangani dan dicap basah oleh pimpinan, kartu identitas kabiro dan wartawan yang bertugas di Lampung Barat, surat pernyataan media yang menyatakan akan ditayangkan pada media yang sesuai pada media yang dinyatakan lolos, lampiran fisik media, koran cetak, untuk online, screenshot web beserta link dan izin siar bagi TV dan Radio.

Dirinya menghimbau agar seluruh berkas tersebut dapat diserahkan sebelum tanggal 20 November 2023 kepada Bidang Komunikasi Informasi Publik (KIP) Dinas Kominfo Lambar, karena apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan berkas media belum diserahkan maka dianggap mengundurkan diri.

Setelah dilakukan verifikasi kata Munandar pihaknya akan mengumumkan media mana saja yang lolos verifikasi berkas.(Kominfo/WL)

Tulang Bawang Barat, Detikperu.com- Seusai diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) Tubaba secara virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar kegiatan syukuran di Gedung MPP Tubaba, Kompleks Kota Budaya Uluan Nughik. Selasa (31/10/2023).

Dengan mengusung tema “Pelayan Publik Unggul Untuk Masyarakat (Peppung Tubaba), kegiatan tersebut dihadiri Pimpinan ombudsman RI,
Kepala Ombudsman perwakilan Lampung, Anggota Forkopimda Tubaba, Ketua TP. PKK Tubaba, Kepala PMPTSP Lampung, Pimpinan instansi vertikal dan para instansi anggota pelayanan MPP, Perbankan, Kepala PMPTSP Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Sekdakab Tubaba, Ir. Novriwan Jaya, dikesempatan itu menyampaikan ucapan selamat dan turut bahagia dengan diresmkiannya MPP Tubaba.

“Dengan adanya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tubaba ini akan banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh masyarakat Tubaba untuk dapat menikmati berbagai jenis layanan cukup dalam satu tempat bisa mendapatkan berbagai jenis layanan terintegrasi,” ujarnya.

Tentunya, lanjut Sekda, Pemkab Tubaba senantiasa mendukung setiap langkah dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan.

“Kedepan diharapkan semakin banyak inovasi baru yang terlahir dan menjadikan masyarakat semakin puas dengan pelayanan pemerintah,” tutup Sekda. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperu.com- Dalam upaya proses percepatan penyelesaian batas tiyuh/desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (PMT) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi Penetapan Batas Tiyuh/Kelurahan, yang berlangsung dari 25 sampai 27 Oktober 2023 di Jakarta.

Kepala Dinas PMT Kabupaten Tubaba, Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP. mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan proses penetapan dan penegasan batas tiyuh dan kelurahan, yakni mencapai 91,06 persen dari total 607 segmen batas wilayah antar tiyuh dan kelurahan.

“550 segmen batas telah disepakati oleh 100 tiyuh dan 3 kelurahan, sisanya sebanyak 57 segmen batas masih dalam proses ditingkat tiyuh/kelurahan untuk disepakati,” ujarnya.

Sofyan Nur mengatakan, dari total 607 segmen batas wilayah yang telah disepakati, 42 tiyuh telah diproses untuk ditetapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh, dan Sebanyak 31 Tiyuh sedang dalam proses verifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mendapatkan rekomendasi dan akan segera ditetapkan Perbupnya.

“Kami tim teknis dari tanggal 25 sampai 27 Oktober sedang berada di Jakarta, dalam rangka verifikasi teknis oleh Tim BIG” mudah-mudahan berjalan lancar dan dapat mendapatkan rekomendasi dari BiG terkait peta batas tiyuh,” kata Sofiyan Nur.

Untuk kecamatan yang telah menyelesaikan 100 persen peta batas tiyuh, lanjut Sofiyan Nur, yakni Kecamatan Way Kenanga dan Kecamatan Tumijajar, sedangkan kecamatan lainnya sedang diupayakan agar progres penetapan dan penegasan batasnya bisa selesai 100 persen.

“Adapun kendala-kendala dalam proses penetapan dan penegasan batas di Tubaba adalah terkait tiyuh-tiyuh yang memiliki wilayah kantong, serta batas tiyuh yang berada dalam kawasan hutan register dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan,” ungkap Sofiyan.

“Untuk itu kami menghimbau serta meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat membantu proses percepatan penetapan dan penegasan batas ini, sehingga kedepan batas-batas administratif tiyuh/kelurahan di Kabupaten Tubaba dapat selesai dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari,” tutupnya. (*)