Jakarta, Detikperunews.com- Konsistensi Nasuha Care sebagai komunitas sosial yang peduli dengan masyarakat dibuktikan dengan rutin berbagi air minum gratis setiap hari 24 jam. Rata rata per hari sekitar 2.000 galon air siap minum dibagikan di Nasuha Care. Namun ada yang beda di Sekretariat Nasuha Care Rawamangun tersebut, tampak para pengurus sibuk berbagi pakaian layak pakai.

“Ya benar, selain rutin berbagi air minum gratis, hari ini kita berbagi pakaian bekas layak pakai yang sudah kami sortir dan cuci sehingga masyarakat mendapatkan pakaian yang bisa langsung dipakai” ujar Budi Ketua Nasuha Koordinator Daerah Jakarta

“Masyarakat kami jatahi per orang 2 pakaian sesuai kebutuhan masing masing. Ada pakaian anak, dewasa bahkan pakaian jas batik kebaya. Ada sekitar 1.000 pakaian yang hari ini dibagikan” tambah Budi

Haerul Ihwan sebagai pendiri Nasuha Care menyampaikan “silahkan masyarakat datang ambil air siap minum sesuai kebutuhan, kami tidak membatasi siapa pun boleh ambil, berapa galon pun boleh ambil dan untuk apa pun baik untuk konsumsi sendiri mau pun untuk jasa antar”

“Alhamdulillah, kami bersyukur di daerah kami ada sekretariat Nasuha Care yang setiap hari berbagi air minum gratis. Sangat bermanfaat sekali. Sebelumnya setiap bulan rata rata 300.000 untuk beli air minum saja, sekarang bisa hemat dan bisa untuk ditabung. Apalagi hari ini dapat baju gratis, bagus bagus bajunya” ujar Amin warga Rawamangun

Terlihat masyarakat antusias mengambil air minum gratis dan memilih pakaian sesuai kebutuhan. Kegiatan positif ini sudah diduplikasi di daerah lain. Saat ini Nasuha Care sudah membuka cabang depot air minum gratis Nasuha sebanyak 174 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. (*)

Medan, Detikperunews.com- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Hal ini disampaikan dalam acara Deklarasi Netralitas ASN se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Sumatera Utara, Rabu (23/10/2024).

“Saya selaku Penjabat Gubernur akan memberikan sanksi tegas pada ASN yang tidak netral,” kata Fatoni.

Sebagai kepala daerah, Fatoni juga menjamin kenetralitasan dirinya. Bahkan sejak bulan Juli lalu juga telah dikeluarkan Surat Edaran terkait netralitas ASN.

“Sejak 11 Juli, saya sudah mengeluarkan surat edaran netralitas ASN, kalau ada ASN terbukti tidak netral silakan laporkan, saya akan tindak tegas,” tegas Fatoni.

Melalui kesempatan ini, dirinya mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga netralitas ASN. Menurutnya, jika netralitas terjaga akan berdampak terhadap kondusivitas di Sumut.

“Begitu juga Bupati dan Walikota, dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Oleh karena itu kita semua bersama-sama jaga netralitas ASN, iklim yang kondusif perlu kita jaga di lingkungan kita masing-masing, termasuk di dunia maya,” ucap Fatoni.

Terdapat sejumlah poin yang tidak boleh dilakukan ASN pada Pilkada serentak, di antaranya ASN tidak boleh hadir dalam deklarasi calon kepala daerah, ASN tidak boleh terlibat menjadi panitia kampanye dan ASN tidak boleh mengikuti kampanye yang menunjukkan atribut sebagai pegawai negeri.

Selanjutnya, ASN juga dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye dan ASN tidak boleh menghadiri acara partai politik. Terakhir, ASN tidak boleh hadir pada kegiatan yang menunjukkan dukungan calon tertentu dan ASN juga tidak boleh memberikan dukungan pada calon independen.

“ASN bertanggung jawab besar memastikan Pilkada berlangsung baik, transparan demi terciptanya demokrasi yang berkualitas, kita juga tahu netralitas ASN dijamin di dalam peraturan perundang undangan,” ujar Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumut Brigjen Pol Rony Samtana menyebut deklarasi yang dilakukan Pj Gubernur Sumut Fatoni merupakan satu terobosan untuk memastikan netralitas ASN Pemprov Sumut.

“Deklarasi ini salah satu terobosan Pj Gubernur untuk memastikan netralitas ASN, ini akan menjadi sebuah legitimasi bahwa ASN sudah netral,” ujar Rony.

Deklarasi Netralitas ASN diikuti oleh ASN se- Sumut. Turut hadir pada kesempatan tersebut Pangdam I/Bukit Barisan Mochamad Hasan, Kajati Sumut Idianto dan Kepala OPD se-Pemprov Sumut, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Bupati/Walikota se-Sumut dan diikuti seluruh Kabupaten/Kota secara virtual. (*)

Lampung Barat, Detikperu.com- Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada empat pejabat eselon II lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab, Senin 21 Oktober 2024.

Empat pejabat eselon II tersebut yakni Drs Ahmad Hikami jabatan lama Kepala BKD kemudian dipercaya menjabat sebagai asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kemudian Drs Daman Nasir MP yang sebelumnya menjabat kadis PMPTSP kemudian menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Lalu, Bulki, S.Pd sebelumnya menjabat sebagai kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon dan Drs. Syaekhuddin MM sebelumnya sebagai kepala dinas PMD kemudian menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra.

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pj. Bupati Lampung Barat No: B/283/KPTS/IV.05/2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Pelantikan turut disaksikan PJ. Sekda Drs. Ismet Inoni, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Camat.

“Selamat dan sukses kepada pejabat yang baru dilantik mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk harapan bersama dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Harus siap dan semangat dimanapun berada dengan niat yang baik dan ikhlas,” ungkap Nukman.

Pj. Bupati Lampung Barat mengatakan pelantikan tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan aturan sebagaimana mestinya.

“Awalnya dilakukan uji kompetensi, hasil dari uji kompetensi itu ada 25 jabatan yang kita kirim ke pusat salah satunya melalui Mendagri, dari mendagri baru turun empat,” jelasnya.

Ia menjelaskan ke depannya akan ada pembenahan tahapan berikut namun terkait waktunya Nukman belum bisa memastikan.

“Akan ada tahapan berikutnya, karena saya secara langsung berhadapan dengan Mendagri, namun tidak bisa sekaligus karena ada tahapan-tahapan lain. Insyaallah tidak lama lagi kalau persetujuan sudah turun kita akan lakukan pelantikan lagi semua termasuk pejabat eselon III nya,” sebutnya.

Lebih lanjut, dikatakan Nukman berdasarkan arahan dari Pj. Gubernur Lampung Samsudin dirinya sudah memberi izin.

“Karena memang izin dari gubernur tadi secara langsung saya telpon beliau menurutnya tidak menyalahi dan beliau memberi izin untuk dilakukan pelantikan pada hari ini,” terangnya.

Nukman menekankan kepada para pejabat baik yang baru dilantik agar fokus kepada percepatan pembangunan daerah dan serius bergerak menemukan terobosan dan terus menerus melakukan inovasi.

Nukman juga mengingatkan para pejabat menjaga kepercayaan yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab, bekerja secara profesional dan berakhlak, yang sangat utama sekali kata dia, maksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(*)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tulangbawang Barat Dra. Bayana, M.Si, Melantik dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Fungsional Serta Pengambilan Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat. Di Aula Lantai III Sekretariat Pemkab Tubaba. Senin (21/10/2024).

Adapun dalam Pengambilan Sumpah dan Janji Jabatan Pejabat Fungsional serta Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tercatat 214 Pejabat Fungsional Kesehatan dan 315 Pegawai Negeri Sipil yang baru saja dilakukan pengambilan sumpah Jabatan

Dalam hal tersebut Dra. Bayana Mengatakan Ini adalah momen penting bagi kita semua, terutama bagi para pejabat dan PNS yang telah diambil sumpah dan janjinya,

”Jabatan ini bukan hanya sebuah amanah, tetapi juga tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kerja keras dan dedikasi, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat adalah hal yang harus selalu dijunjung tinggi,”ucapnya

Dengan dilantiknya pejabat fungsional kesehatan, kita mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten kita. Kalian semua adalah ujung tombak dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Mari kita buktikan bahwa dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat menjawab tantangan yang ada.

Bayana juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme dan etika dalam melaksanakan tugas. Setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat adalah pengabdian yang harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan senyuman. Gema semangat untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati harus terus mengalir dalam setiap tindakan dan kebijakan yang kita ambil,”Ujarnya

“Saya berharap, dengan dilantiknya pejabat fungsional dan PNS yang baru, akan lahir inovasi dan semangat baru dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Kerjasama yang baik antar instansi, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat penting agar kita bisa mencapai tujuan bersama,”Harapnya

Turut hadir pada kegiatan tersebut Asisten I II dan III, Kepala Badan Kepala Dinas dan Kepala Bagian di Lingkup Pemkab Tulang Bawang Barat, dan Para Pejabat Fungsional, serta, Para Pegawai Negeri Sipil dan seluruh tamu undangan. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Dalam rangka penilaian Desa Anti Korupsi, Tim Inspektorat Provinsi Lampung melakukan kunjungan di Tiyuh/Desa Pulung Kencana pada Jumat (18/10/2024).

Kedatangan Tim Inspektorat tersebut disambut hangat oleh Inspektur Tulangbawang Barat (Tubaba) yang diwakili Inspektur Pembantu (Irban) V Muslim, S.Sos.,MH di Balai Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

“Semoga kehadiran Tim Inspektorat Provinsi Lampung Di Desa/Tiyuh Pulung Kencana ini memiliki kesan yang baik dan Memberikan Manfaat,” sambut Muslim kepada Tim Inspektorat Provinsi Lampung.

Muslim mengatakan dalam penilaian Desa/Tiyuh anti korupsi, pihaknya menominasikan beberpaa tiyuh yang menjadi percontohan Tiyuh Anti Korupsi, diantaranya Tiyuh Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, dan Tuyuh Pulung Kencana.

“Salah satunya adalah Tiyuh Pulung Kencana yang sudah berbasis digital dan berpedoman dengan 5 komponen yang menjadi acuan penilaian, yaitu aspek tata laksana, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal,” katanya.

Sementara itu, dalam sambutan Inspektur Provinsi Lampung Ir. Fredy SM., CGCAE., yang disampaikan oleh Inspektur Sekretaris Dra. Hidayatika. M.Si., Program pembetukan Desa Anti Korupsi merupakan kerjasama Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia dan kementerian desa pembanguan daerah tertinggal kemendes PDT, sampai tahun 2022 telah terbentuk 11 desa percontohan anti korupsi pada 11 provinsi di Indonesia.

“Pada tahun 2023 tim replikasi desa anti korupsi telah melakukan verifikasi dan melalui keputusan Gubernur Lampung nomor G/271/IV.01/HK/2024 telah di tetapkan 13 desa percontohan anti korupsi dari setiap kabupaten di Provinsi Lampung salah satu nya adalah Tiyuh kebanggan kita yakni tiyuh pulung Kencana,” ujar Hidayatika.

Hidayatika juga mengatakan bahwa Program Desa Anti Korupsi bukanlah suatu aplikasi ataupun membangun sistem baru, namun sebuah upaya membangun implementasi dan sinergi kepada program-program pemerintah dengan perlibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembangun desa yang bebas korupsi.

“Program ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai tujuan SDGD (Sustainable Development Goals) yaitu tujuan pembangunan dan berkelanjutan di desa untuk mencapai tujuan SDGD Desa adalah menjadikan desa anti korupsi,” tutupny.a

Hadir Dalam Penilaian Desa/Tiyuh Anti Korupsi ini Perwakilan Dari Dinas PMD Tubaba, Kominfo Tubaba dan Seluruh Aparatur Desa Tiyuh Pulung Kencana.

Jakarta, Detikperunews.com- Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melantik Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (18/11/2024).

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Isma Yatun untuk tetap melanjutkan jabatannya sebagai Ketua BPK RI, sementara Budi Prijono ditunjuk sebagai Wakil Ketua BPK RI.

“Melalui Sidang BPK dan Sidang Anggota BPK yang digelar di Gedung BPK, Jakarta, diputuskan bahwa posisi Ketua BPK masih dipegang oleh Isma Yatun, dan Budi Prijono menjadi Wakil Ketua BPK,” ujar Teguh Widodo, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK.

Sidang tersebut juga menetapkan beberapa penempatan lainnya, yaitu Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota I, Daniel Lumban Tobing sebagai Anggota II, Akhsanul Khaq sebagai Anggota III, Haerul Saleh sebagai Anggota IV, Bobby Adhityo Rizaldi sebagai Anggota V, Fathan Subchi sebagai Anggota VI, dan Slamet Edy Purnomo sebagai Anggota VII.

Proses Sidang BPK dan Sidang Anggota BPK ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta mengikuti Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan/atau Wakil Ketua BPK.

Selain itu, sidang ini juga berpedoman pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK, serta Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2016 terkait Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan.

Lima Anggota BPK terpilih untuk periode 2024-2029 telah mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis (17/10) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta. Kelima anggota tersebut adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi.

Para anggota baru ini menggantikan anggota BPK yang masa jabatannya telah berakhir, yaitu Wakil Ketua merangkap Anggota BPK Hendra Susanto, Anggota BPK Daniel Lumban Tobing (yang kembali terpilih), Achsanul Qosasi, Ahmadi Noor Supit, dan Pius Lustrilanang.

Sebelum terpilih, Akhsanul Khaq menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara (KN) I BPK, sementara Bobby Adhityo Rizaldi adalah Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Budi Prijono sebelumnya berperan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan RI, Daniel Lumban Tobing menjabat sebagai Anggota II BPK periode 2019-2024, dan Fathan Subchi merupakan mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI yang telah menjadi Anggota DPR RI sejak tahun 2014. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Hal tersebut disampaikan Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si., saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Tubaba masa jabatan 2024-2029. Di Ruang Paripurna DPRD setempat, Rabu (16/10/2024).

“Pengucapan sumpah janji ini adalah tanda resmi dimulainya tugas dan tanggung jawab yang penuh amanah. Semoga apa yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh integritas untuk kemajuan daerah kita tercinta. Tugas dan peran DPRD sangatlah strategis dalam pembangunan Kabupaten Tubaba. Dalam masa jabatan tersebut, kolaborasi antara Legislatif dan Eksekutif akan menjadi kunci dalam mewujudkan berbagai program pembangunan yang ber-orientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar M. Firsada.

M. Firsada berharap, sinergi tersebut dapat terjalin dengan baik untuk menciptakan kebijakan yang pro rakyat. Dia juga mengajak seluruh anggota DPRD untuk tetap mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Mari kita bersama-sama membangun komunikasi yang efektif, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan harus tetap menjadi prioritas kita,” tambahnya.

Di tengah tantangan dan dinamika yang ada, M. Firsada mengajak semua elemen agar dapat menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tubaba yang lebih baik.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada satu pihak, tetapi membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua elemen masyarakat,” pungkasnya.

Adapun Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Tubaba yang dilantik tersebut yakni :
– Ketua : Busroni, SH, asal Partai Demokrat;
– Wakil Ketua I : Ponco Nugroho, ST, asal Partai PDI Perjuangan;
– Wakil Ketua II : Joko Kuncoro, S.I.Kom, asal Partai Nasdem.

Tampak hadir Jajaran Forkopimda, Pj Sekda Tubaba, Ketua TP PKK Tubaba, Kepala OPD dan Camat Se- Kabupaten Tubaba, serta Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.

Lampung Barat, Detikperu.com- Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, MM., meninjau Gedung Promosi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Lampung Barat yang berlokasi di Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Watas, Kecamatan Balik Bukit pada Rabu (16/10/24) siang.

Dalam tinjauannya yang didampingi sejumlah staf dan jajarannya itu, Pj. Bupati Nukman mengatakan Gedung Promosi Sentra IKM menjadi wadah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memasarkan produk-produk unggulan mereka.

Pj. Bupati Nukman mengimbau bagi masyarakat Lampung Barat yang memiliki usaha UMKM agar menampilkan dan mempromosikan hasil usahanya di Gedung Promosi Sentra IKM.

Di dalam Gedung Sentra IKM terdapat galeri yang siap diisi produk-produk ataupun prodak hasil karya masyarakat Lampung Barat, mulai dari makanan khas baik kuliner hingga kerajinan tangan souvenir yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Sebab perlu diketahui, Gedung Promosi Sentra IKM merupakan tempat yang dinilai strategis untuk memasarkan hasil produk maupun prodak unggulan yang dihasilkan masyarakat.

“Apalagi lokasinya yang masih satu lingkup dengan Masjid Bintang Mas, Kawasan Sekuting Terpadu, sehingga banyak pengguna jalan dari berbagai daerah untuk berkunjung di sini,” ujarnya.

“Di sini banyak orang yang keluar masuk dari untuk menunaikan ibadah atau sekedar berkunjung berwisata, tepat di pintu keluar ini ada pusat oleh-oleh khas Lampung Barat, jadi mereka bisa langsung mampir untuk membeli oleh-oleh,” tambahnya.

Bagi para pelaku UMKM tidak perlu khawatir untuk mempromosikan hasil buah tangannya di Gedung Sentra IKM, sebab promosi di Gedung Sentra IKM bebas biaya atau gratis 100%.

Menurut Pj. Bupati Nukman, dengan bebas biaya promosi, masyarakat akan tertarik untuk mempromosikan hasil UMKM-nya di Gedung Sentra IKM.

“Jadi di sini kita sediakan tempat promosi kepada masyarakat agar usahanya lebih berkembang,” terangnya.

Dengan adanya Gedung Sentra IKM tersebut, Nukman berharap ke depan dapat menopang UMKM yang berada di wilayah Lampung Barat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Dengan begitu, tentu perekonomian masyarakat bisa terangkat,” pungkasnya.

Lampung Barat, Detikperu.com- Pj. Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, MM., membagikan seragam sekolah gratis kepada siswa/siswi peserta didik baru tingkat SD/MI dan SMP/MTs tahun 2024 dari sekolah di dua kecamatan, yakni kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Batu Brak.

Seragam sekolah gratis itu dibagikan Pj. Bupati Nukman secara simbolis di Gedung Olahraga (GOR) Aji Saka, Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Watas, Kecamatan Balik Bukit pada Rabu (16/10) siang.

Siswa/siswi dari kecamatan Balik Bukit yang menerima seragam sekolah gratis berjumlah 1.931 dengan rincian 825 untuk SD, 61 untuk MI, 774 untuk SMP dan 271 untuk MTs.

Sementara siswa/siswi dari kecamatan Batu Brak berjumlah 340 dengan rincian 281 untuk SD dan 62 untuk SMP.

Masing-masing siswa/siswi menerima satu stel seragam Batik.

Dalam kesempatan itu, Pj. Bupati Nukman mengenakan seragam batik kepada siswa maupun siswi yang hadir dan disaksikan langsung sejumlah kepala perangkat daerah Lampung Barat serta para orang tua wali murid yang ikut hadir.

Pj. Bupati Nukman mengatakan Pemberian seragam gratis bagi siswa sekolah ini merupakan salah satu lanjutan program unggulan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yaitu Semua Bisa Melanjutkan Sekolah.

“Lanjutan program ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang diharapkan mampu mengurangi beban atau biaya orang tua murid, sehingga dapat memajukan dunia pendidikan khususnya untuk siswa/siswi SD, SMP, MI dan MTs di Kabupaten Lampung Barat,”. Ucapnya.

Kemudian, Pembagian seragam sekolah gratis ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan dan menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Barat.

“Saya berharap dengan kegiatan ini akan memberikan dorongan untuk lebih memotivasi sekaligus dorongan bagi anak-anak agar mampu melanjutkan sekolah dan lebih berprestasi,” Harapnya.

Terakhir Nukman mengatakan, Pemerintah sudah memberikan sarana penunjang dan pendukung untuk meningkatkan pendidikan di Lampung Barat, oleh karena itu Pj Bupati meminta kepada Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Unsur Staf masing-masing sekolah yang bertugas untuk turut mendukung program pemerintah daerah.

“Kepada kepala sekolah, dewan guru dan unsur terkait yang merupakan ujung tombak dunia pendidikan untuk mendukung program pemerintah daerah dengan meningkatkan mutu pendidikan kepada siswa dan siswi sekolah di Kabupaten Lampung Barat,” pungkasnya.

Lampung Barat, Detikperunews.com- Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman M.M memberikan apresiasi dan dukungan kepada Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Barat Munandar Mursal, S.Sos terkait gagasan aksi perubahan yang berjudul “Strategi Pengembangan Aplikasi Layanan (Sipal) Guna Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lampung Barat”.

Pj. Bupati Lampung Barat berharap gagasan yang telah torehkan Kepala Diskominfo itu membawa perubahan yang bisa memenuhi harapan semua, khususnya terkait pelayanan yang berbasis elektronik.

“Semoga gagasan saudara Munandar ini kedepannya dapat memberikan manfaat dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Lampung Barat,” kata Nukman kepada tim rilis pada Dinas Kominfo Lampung Barat, Senin 14 Oktober 2024.

Orang nomor satu di Bumi Beguai Jejama Sai Betik itu menyampaikan dirinya menunggu realisasi SPBE tersebut sebagai bentuk komitmen seluruh pihak serta koordinasi dan sinergi yang baik antar perangkat daerah.

Sementara, Kepala Diskominfo Munanda Mursal dalam sampaiannya menjelaskan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE secara terintegrasi.

SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Lebih lanjut Munandar menyampaikan alasan dirinya menggagas aksi perubahan yang berjudul SIPAL SPBE tersebut karena menurutnya penggunaan internet dan perangkat mobile telah memungkinkan akses informasi dan layanan publik secara cepat dan mudah.

“Dengan berkembangnya kemajuan teknologi komputer dan internet telah mengubah cara interaksi dan pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan, banyak negara dan organisasi internasional telah mendorong pemerintah
untuk mengadopsi SPBE sebagai langkah menuju pemerintahan yang lebih
baik dan layanan publik yang berkualitas, Contoh standar internasional termasuk Prinsip- prinsip Deklarasi E-Government dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan inisiatif Open
Government Partnership .

Munandar juga menjelaskan manfaat adanya SPBE tersebut yakni untuk meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, meningkatkan keamanan dan perlindungan data, mengurangi dampak lingkungan.