Lampung Barat, Detikperunews.com- Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin memimpin Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah (RAKOR PAD) anggaran tahun 2025 di Aula Kagungan Setdakab, Kamis 17 Juli 2025.

Rakor diikuti seluruh unsur Camat dan Peratin se-Kabupaten Lampung Barat, pihak Samsat dan Polres.

Dalam sambutannya Mad Hasnurin mengatakan, dalam acara tersebut pihaknya sengaja mengundang para Camat serta Lurah dan Peratin yang notabenenya sebagai ujung tombak dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.

“Pemerintah Daerah sangat berharap adanya peran serta dan dukungan dari bapak, ibu camat , lurah dan Peratin. Dukungan ini sangat penting mengingat target PAD tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan target tahun lalu,” jelasnya.

Mad Hasnurin mengatakan, mulai tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diberi kewenangan untuk melakukan pungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

“Sesuai amanat Undang undang Nomor 1 tahun 2022 dan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,” ungkapnya.

Dikatakan Mad Hasnurin Pemberian kewenangan tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan kemandirian daerah, karena dengan adanya opsen PKB dan opsen BBNKB, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak lagi mendapatkan dana bagi hasil PKB dan bagi hasil BBNKB dari Pemerintah Provinsi Lampung.

“Tetapi pembayaran opsen PKB dan opsen BBNKB akan langsung masuk ke kas daerah Kabupaten Lampung Barat secara langsung,” tuturnya.

Menurut Mad Hasnurin, hal itu selain berdampak pada APBD Kabupaten Lampung Barat, penerimaan opsen PKB dan BBNKB juga memberikan dampak langsung kepada APBD pekon.

“Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menganggarkan 3,7 miliar lebih untuk dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah pekon. Angka ini naik 100 persen lebih bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu yang hanya 1,8 miliar,” papar Mad Hasnurin.

“Adapun realisasi dana bagi hasil yang akan disalurkan kepada pemerintah pekon sangat tergantung dari pencapaian realisasi pajak masing masing pekon. Mengingat formula pembagian dana bagi hasil tersebut 40 persen dibagikan secara merata dan 60 persen secara proporsional,” sambungnya.

Wakil Bupati dua periode itu meminta agar masing masing camat, lurah dan peratin ikut berperan aktif dalam upaya pendataan, sosialisasi dan penagihan pajak daerah di wilayah masing-masing.

“Saya berharap peratin dapat mengalokasikan sebagian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah dan retribusi karena jika melihat potensi yang ada saat ini, saya masih berkeyakinan bahwa peningkatan pendapatan daerah masih bisa dilakukan, yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kemandirian Kabupaten Lampung Barat sekaligus meningkatkan pendapatan pekon masing-masing,” tegasnya. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan (Rakor POP) Triwulan II 2025 yang dibuka dan dipimpin Langsung Bupati Parosil Mabsus di Aula Kagungan Setdakab setempat, Rabu (16/7).

Rakor POP ini dihadiri seluruh pejabat Pemkab Lampung Barat, mulai dari Wakil Bupati Mad Hasnurin, Sekda Nukman, seluruh Assisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat hingga Kepala Puskesmas.

Sebagai pimpinan Rakor, Bupati Parosil Mabsus meminta Rakor POP menjadi wadah untuk menemukan inovasi program yang berpihak kepada rakyat, termasuk juga menemukan solusi-solusi yang tengah menjadi persoalan.

Parosil menyatakan, Rakor POP mempunyai peran pentang dan strategis dalam pelaksanaan evaluasi pelaporan APBD, karena menurutnya kinerja perangkat daerah dalam pengelolaan anggaran saat ini menduduki posisi penting.

“Karena penyelenggaraan pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Parosil meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk lebih peduli serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan di OPD masing-masing demi meningkatnya hasil kinerja di tahun 2025 ini sesuai target yang ditetapkan.

“Saya menyadari tentu ada penyebab dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun itulah tantangannya, bagaimana berinovasi maupun mencari solusinya, sehingga target kinerja pembangunan dan kinerja anggaran dapat tercapai tepat waktu,” jelasnya.

Di Rakor POP itu, Parosil menekankan para kepala dinas untuk proaktif dalam menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

“Jadi kepala dinas ini maunya turun ke lapangan. Jangan cuma dibebankan ke camat aja,” tegasnya.

Selain turun ke lapangan, Parosil juga meminta kepala dinas untuk peka terhadap isu-isu yang tengah terjadi dengan memanfaatkan media sosial sebagai counter agar masyarakat memahami terkait persoalan yang dihadapi.

“Sekarang ini zamannya sosial media, masyarakat kalau kita liat informasi ini kiblatnya di TikTok. Jadi bisa kita gunain TikTok membuat konten untuk memberi pemahaman ke masyarakat,” paparnya.

“Mari kita sama-sama gerak cepat dalam mengemban tugas yang telah diamanahkan ini,” pungkasnya. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Guna memastikan kesiapan sekolah dalam menyambut siswa baru, Bupati dan wakil Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus – Mad Hasnurin melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) hari kedua tahun ajaran baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Sekuting Terpadu, Selasa 15 Juli 2025.

Selain mengecek fasilitas dan lingkungan sekolah, Bupati juga memberikan motivasi kepada siswa baru dan guru untuk menjadikan tahun ajaran baru penuh prestasi dan pembelajaran.

Kehadiran Bupati di SMPN sekuting terpadu disambut hangat dan penuh semangat oleh kalangan siswa dan guru .

Pada kesempatan itu, Bupati memberikan arahan untuk memulai tahun ajaran baru dengan semangat tinggi dalam meraih prestasi dan cita-cita.

“Harapan pak bupati belajar yang serius, sungguh-sungguh karena yang akan menjadi pemimpin ke depan anak-anakku semua,” ungkapnya.

“Kepada para siswa, untuk belajar dengan senang hati serta dibarengi tekad dan ketekunan,” lanjutnya.

Parosil mengatakan SMPN Sekuting Terpadu merupakan salah satu sekolah unggulan di Lampung Barat, ia menyoroti pembelajaran bukan hanya sekedar tentang pengetahuan umum saja namun beriringan dengan keagamaan.

“Sekolah SMPN Sekuting Terpadu ini merupakan salah satu sekolah unggulan di Lampung Barat yang berkomitmen menerapkan bukan hanya ilmu umum saja namun seimbang dengan keagamaan,” tutupnya. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Maraknya pornografi, penyalahgunaan Napza, perilaku sosial menyimpang dan perkawinan anak di kalangan remaja, membuat keprihatinan semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah salah satunya Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman meminta satuan pendidikan di Lampung Barat menggelar ikrar anti pornografi, penyalahgunaan Napza, perilaku sosial menyimpang dan perkawinan anak.

Permintaan tersebut disampaikan Nukman usai membuka sosialisasi Bahaya Pornografi, Napza, Perilaku Sosial Penyimpangan dan Perkawinan Anak yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKB PP dan PA) Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab, Selasa 15 Juli 2025.

Ikrar dibacakan langsung oleh perwakilan siswa dan diikuti oleh peserta sosialisasi yang merupakan perwakilan siswa SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Lampung Barat.

Ada empat poin dalam ikrar tersebut, pertama akan melakukan upaya pencegahan tentang bahaya pornografi, Napza, Perilaku sosial penyimpangan dan perkawinan anak. Kedua meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya pornografi, napza perilaku sosial menyimpang dan perkawinan anak.

Kemudian, ketiga akan mensosialisasikan tentang bahaya bahaya pornografi, napza perilaku sosial menyimpang dan perkawinan anak kepada keluarga, teman dan masyarakat sekitar dan keempat akan bekerja sama dengan pemerintah, lembaga dan organisasi lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Nukman berharap, ikrar tersebut bukan semata-mata seremonial saja akan tetapi untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

“Pembacaan ikrar anti narkoba ini sebagai langkah awal dalam membentengi para siswa dari ancaman narkoba,” kata Nukman.

Nukman berpesan agar para siswa melindungi diri dari pengaruh narkoba “masa depan kalian masih panjang jauhi narkoba dan pornografi. Bangun masa depan kalian yang cerah,” ujarnya.

Nukman juga mengajak seluruh masyarakat turut serta membentangi generasi muda dari pengaruh negatif, karena menurutnya penanganan kenakalan remaja bukan sekedar menjadi tanggung jawab pihak sekolah saja namun menjadi kewajiban bersama.

Sementara, kepala dinas PPKB PP dan PA Danang Harisuseno melalui Sekretarisnya Ahmad Syukri pengucapan, ikrar berarti komitmen siswa ikut bersama-sama memerangi narkoba agar mereka bisa memiliki janji untuk tidak bermain dengan narkoba.

“Siswa juga bisa melakukan pengawasan diri agar tidak terjerumus ke lingkaran peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” tuturnya.

“Paling tidak, diharapkan siswa bisa jadi polisi bagi dirinya sendiri dan juga lingkungan sekitar mulai lingkup keluarga dan sekolah,” pungkasnya. (W)

Lampung Barat, Detkkperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melaksanakan sidak di Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk melihat langsung fasilitas dan aktivitas layanan kepada masyarakat, Senin 14 Juli 2025.

Begitu sampai di MPP, Parosil Mabsus langsung meninjau lokasi pelayanan mulai dari tempat pegawai melayani masyarakat sehingga tempat pengunjung antri pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya bupati dua periode itu meninjau tempat pelayanan BPJS.

Dari hasil kunjungannya Parosil Mabsus menilai kedisiplinan pegawai terbilang disiplin, kendati setibanya di pelataran Parosil Mabsus menyoroti adanya tumpukan sampah yang bertumpuk pas di gerbang masuk MPP.

“Gundukan sampah ini sangat mengganggu pemandangan, kenapa tidak dilakukan pengangkutan. Selain sebagai kebersihan juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan,” kata Parosil Mabsus sesaat turun dari mobilnya.

Terlebih, keberadaan gedung MPP berada tepat di bundaran tugu kota Liwa yang merupakan pusat kota Kabupaten Lampung Barat.

Selain menyoroti adanya tumpukan sampah, Parosil Mabsus berpesan kepada pegawai MPP agar selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Kalau ada masyarakat yang datang berikan senyuman dan salim, kita sebagai pelayan masyarakat harus berikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, jika masyarakat ada yang kurang paham berikan penjelasan pelan-pelan,” tutupnya. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta instansi vertikal menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) kondisi terkini dan informasi terbaru di wilayah Lampung Barat.

Pertemuan berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Senin 14 Juli 2025.

Dari berbagai isu yang dibahas diantaranya yang sedang viral adalah permasalahan konflik satwa liar dengan manusia dan kelangkaan gas LPG subsidi 3 Kilogram.

Dalam pertemuan tersebut, Parosil Mabsus menyampaikan maksud dilaksanakannya Rakor tersebut untuk mencari langkah strategis yang akan dilakukan kedepannya.

“Tujuan dilakukannya pertemuan ini untuk mencari solusi apa yang harus kita lakukan kedepannya agar permasalahan ini bisa terselesaikan tanpa melanggar aturan,” ungkap Parosil.

Sebab menurut Parosil Mabsus, permasalahan terhadap konflik satwa liar dengan manusia ini sudah berlarut-larut yang sampai dengan saat ini belum ketemu titik terang.

“Karena permasalahan konflik satwa liar dengan manusia ini berlarut-larut sampai dengan saat ini belum ketemu solusi strategis yang harus ditempuh,” lanjutnya.

Pakcik (begitu sapaan karibnya) meminta kepada pihak Forkopimda dan instansi vertikal agar bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara humanis.

“Menurut saya langkah awal yang harus kita lakukan saat ini melakukan pendekatan secara humanis kepada masyarakat, lakukan sosialisasi bersifat himbauan bagi masyarakat yang akan melakukan panen kopi agar tidak secara sendiri-sendiri harus berkelompok. Selain itu mungkin dari pihak Forkopimda bisa memberi penjelasan kepada masyarakat terkait aturan perambahan hutan kawasan,” ujarnya.

Kemudian, terkait kelangkaan gas LPG subsidi 3 Kg, Parosil Mabsus menjelaskan berdasarkan hasil rakornya dengan pihak Pertamina beberapa waktu lalu, jumlah kebutuhan Gas LPG 3 Kg di Lampung Barat masih ideal.

“Permasalahannya saat ini banyaknya petani musiman yang datang ke Lampung Barat sehingga mengurangi jatah masyarakat berdomisili Lampung Barat, karena secara aturan yang berhak mendapat Gas LPG 3 Kg itu yang merupakan penduduk asli Lampung Barat,” kata dia.

Bupati dua periode itu mengatakan, pihaknya sudah bersurat kepada Kementerian Sumber Daya Alam (SDA) untuk meminta penambahan kuota.

Menanggapi sampaian Parosil Mabsus, mewakili Forkopimda Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Zainur Rahman menyatakan sikap mendukung penuh langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

“Pada dasarnya kami siap mendukung dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat langkah apa yang harus dilakukan ke depan, selama itu sesuai dengan aturan berlaku,” jelasnya.

Dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan mendapatkan memecahkan permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Lampung Barat. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggandeng Kejaksaan Negeri dalam penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di seluruh pemerintahan kecamatan dan Pekon wilayah setempat.

Kesepakatan bersama ditandai dengan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat M. Zainur Rochman di Aula Kejaksaan setempat, Senin 14 Juli 2025.

Parosil Mabsus menyambut baik dan berterima kasih atas komitmen Kejaksaan Negeri membantu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam hal penanganan permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam MoU tersebut.

“Saya berharap sinergitas dengan Kejaksaan ini dapat terus ditingkatkan, sehingga Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat melaksanakan berbagai program pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” harap Parosil Mabsus.

Menurut Parosil Mabsus, penyelesaian terhadap penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha terkait Pemerintah Daerah perlu adanya penanganan cepat dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian upaya Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha.

“Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah Hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun diluar pengadilan yang dihadapi pemerintah Kabupaten,” kata dia.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Zainur Rochman mengatakan, dengan adanya sinergi tersebut diharapkan, Kejaksaan Negeri bisa mensupport Pemerintah Kabupaten Lampung Barat khususnya pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

“MOU ini tidak boleh selesai hanya sampai sini saja, tetapi ke depan kita isi dengan hal positif. Dengan adanya MOU ini diharapkan mampu meningkatkan komitmen terhadap tata kelola yang bersih,” tutupnya. (W)

Surabaya, Detikperunews.com- Suasana hangat dan penuh semangat menyambut kehadiran SPDB Brigjen Pol. (Purn). Drs. Pangeran Edward Syah Pernong, S.H., M.H. di Mapolrestabes Surabaya. Kedatangan beliau diterima langsung oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Dr. Luthfie Sulistiawan, S.I.K., M.H., M.Si. bersama para Pejabat Utama (PJU) dan Kapolsek jajaran Polrestabes Surabaya.

Dalam kunjungannya, SPDB Brigjen Pol. (Purn). Drs. Edward Syah Pernong mendapat kesempatan untuk melihat langsung Museum Hidup Polrestabes Surabaya, yang menjadi salah satu bentuk pelestarian nilai-nilai sejarah dan perjalanan institusi kepolisian di Kota Pahlawan. Museum ini juga menjadi sarana edukasi bagi anggota dan masyarakat luas.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian pengarahan dan motivasi kepada seluruh anggota Polrestabes Surabaya. Dalam sesi tersebut, beliau membagikan semangat pengabdian, serta menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam penyelesaian masalah hukum. Tidak hanya itu, SPDB juga membagikan berbagai ilmu dan pengalaman kepolisian yang belum banyak diketahui, sehingga menambah wawasan serta memperkuat integritas personel dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Kunjungan ini menjadi momen berharga yang tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga menambah semangat serta memperkaya ilmu pengetahuan bagi seluruh jajaran Polrestabes Surabaya. (*)

Lampung, Detikperunews.com- Akademisi Unila Dr.Yusdianto, S.H, M.H, Mempertanyakan dan Mengecam Kinerja BKSDA dan TNBBS selaku Leading Sektor terkait Konflik Manusia dan Satwa di Lampung Barat.

Menurut Yusdianto kedua lembaga Tersebut Cenderung melakukan pembiaran terhadap Permasalahan. Dari peristiwa terakhir tak ada aksi nyata yang dilakukan sama sekali.

“Hanya seperti Tukang Arsip Jumlah satwa, tanaman, jumlah cakupan hutan dan sebagainya. Padahal perannya tidak hanya itu. Anggara negara di BKSDA dan TNBBS tidak bermanfaat sama sekali,” kata dia.

BKSDA dan TNBBS mestinya menjadi pelopor dalam menggalang kerjasama lintas sektor (pemprov, pemda, TNI, Polri, masyarakat , NGO), dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Ranah kerja permasalahan ini di kedua lembaga tersebut. Mereka mestinya aktif, progresif menggalang dukungan semua pihak guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan,” tegasnya.

Yusdianto mendesak dua Lembaga tersebut mengeluarkan Peta zona rawan konflik satwa secara detail lalu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Lalu menerapkan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Tentunya dengan kolaborasi semua pihak. Peran masyarakat di sekitar area “merah” mesti dimaksimalkan juga pihak-pihak lainnya. (*)

Lampung Barat, Detikperunews.com– Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus menegaskan harapannya agar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mampu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum.

Acara yang digelar di Ancol, Jakarta, pada Kamis (10/7/25) pagi tadi, diharapkan jadi momentum penting bagi Lampung Barat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, hadir pula jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, yakni Ketua DPRD Edi Novial, Sekretaris Daerah Nukman, serta Inspektur Kabupaten.

Kehadiran mereka, menurut Bupati Parosil, mencerminkan keseriusan daerah untuk mendukung upaya nasional pemberantasan korupsi.

“Hadir semua unsur penting Pemkab Lampung Barat karena ini bukan sekadar seremonial, tkita ingin membangun sinergi yang konkret dan berjalan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam penyampaiannya, Parosil menggarisbawahi pentingnya langkah pencegahan sebagai fondasi utama guna meminimalisir praktik korupsi.

Menurutnya, perlu adanya mekanisme pengawasan internal yang kuat, termasuk audit reguler, sistem pengaduan publik, dan edukasi antikorupsi di kalangan pegawai pemerintah daerah.

“Agar tidak sekadar menunggu munculnya kasus, tapi bisa cegah sejak awal. Ini yang terus kami kembangkan bersama KPK,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti peran vital sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan KPK, ia berharap setiap pelayanan, mulai dari perizinan hingga distribusi anggaran, dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Tujuan besarnya adalah masyarakat Lampung Barat merasakan pelayanan terbuka, anggarannya jelas, prosesnya terdokumentasi, dan tidak ada celah untuk penyimpangan,” kata Parosil. (W)