Tulang Bawang Barat: Detikperu.com- Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot P Silalahi, S.IK., M.M. meninjau kegiatan vaksinasi Merdeka yang dilaksanakan di beberapa sekolah menengah atas (SMA) dan seluruh gerai vaksin di wilayah hukum Polres Tubaba.

Dalam rangka vaksinasi merdeka, Polres Tubaba menargetkan sebanyak 1500 dosis vaksin yang diberikan kepada sekolah dan seluruh gerai vaksin merdeka.

Kapolres Tubaba AKBP Sunhot P Silalahi, S .IK., M.M. menyampaikan, terima kasih kepada masyarakat yang antusias serbu vaksinasi massal secara gratis, yang kita selenggarakan, bersama Dinkes Tubaba dan SMA di Tubaba, yang ikut berpartisipasi dalam melaksanakan Vaksinasi Merdeka.

“Terima Kasih kepada masyarakat, Tim Tenaga Medis, dan kepala sekolah yang membantu mensukseskan program vaksinasi merdeka ini. Saya mengapresiasi kegiatan tersebut. Sebab, antusiasme para siswa dan masyarakat Tubaba cukup tinggi. Bagi siswa dan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi diharapkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes)”, ujarnya Kapolres. Selasa, (21/09/2021).

Kapolres mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pihaknya juga mengapresiasi para panitia baik dari kepala sekolah maupun tim medis dalam bertugas untuk mensukseskan vaksinasi merdeka ini, sebagai penyelenggara vaksinasi merdeka dan masyarakat serta siswa SMA yang dengan kesadaran sendiri ikut berperan aktif dengan melakukan vaksinasi merdeka.

“Vaksinasi diharapkan dapat membentuk herd immunity untuk siswa dan masyarakat agar terhindar dari Covid-19, dan jangan takut untuk divaksin”, paparnya.

Kapolres Tubaba, berharap dan menghimbau bagi masyarakat dan para siswa yang telah mendapatkan vaksin Covid 19 tetap waspada dan menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan.

“Bagi yang sudah divaksinasi Covid 19, agar tetap menjaga prokes, yakni 5 M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan melaksanakan vaksin. Demi kebaikan kita bersama serta untuk memutus mata rantai Covid 19”, jelasnya Kapolres. (Firma/WD)

PLN siapkan pasokan listrik yg handal, membuka kerjasama waralaba SPKLU, dan memberikan insentif khusus bagi pemilik kendaraan listrik.

Jakarta: Detikperu.com- PT PLN (Persero) menyambut baik hadirnya insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan listrik, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021. Beleid yang diteken Presiden Joko Widodo ini bakal berlaku pada 16 Oktober 2021. Rabu 22 September 2021.

Melalui kebijakan baru ini, kendaraan bermotor dengan teknologi battery electric vehicles dan fuel cell electric vehicles akan dikenakan PPnBM 15 persen dengan dasar pengenaan pajak (DPP) 0 persen dari harga jual. Dengan DPP 0 persen dari harga jual, maka bisa dikatakan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) maupun kendaraan bermotor listrik murni berbahan bakar listrik akan dibebaskan dari PPnBM.

Kehadiran aturan ini diharapkan bisa memacu investasi dan mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Pengamat Otomotif Bebin Djuana pun optimistis mulai berlakunya pembebasan PPnBM akan mengerek penjualan kendaraan listrik di Indonesia.

“Mulai berlakukanya pembebasan PPnBM pada 16 Oktober nanti tentunya akan berpengaruh positif buat penjualan mobil listrik,” ujarnya.

Belum lagi dengan dibentuknya Holding Baterai Listrik, Bebin menegaskan tidak ada alasan lagi untuk membuat kendaraan listrik lebih mahal dibandingkan kendaraan fosil. Ketika salah satu komponen termahal kendaraan listrik diproduksi di dalam negeri, maka dunia transportasi di negara kita mempunyai masa depan yang sangat cerah.

Terlebih lagi dengan biaya pemeliharaan yang lebih mudah dan murah, serta biaya per kilometer yang jauh lebih murah dibandingkan kendaraan bermesin bakar. Keinginan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik tentunya akan semakin meningkat.

“Harapan saya pemberlakuan bebas PPnBM pajak untuk kendaraan listrik mengubah semua ini. Semoga 3-5 tahun ke depan kita akan sudah bisa menikmati Indonesia yang lebih maju dan hijau,” ucap Bebin.

Seiring perubahan teknologi yang terus bergulir, disertai sarana penunjang dari PLN maka masalah daya tempuh yang terbatas tidak akan menjadi kendala bagi masyarakat.

Pasokan Aman

Sadar akan potensi meningkatnya kendaraan listrik, PLN sudah menyiapkan pasokan listrik yang andal, membangun infrastruktur hingga memberikan insentif khusus bagi pemilik kendaraan listrik.

Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril memastikan kesiapan PLN memenuhi berapapun daya listrik yang dibutuhkan pelanggan. Apalagi saat ini PLN memiliki cadangan daya sekitar 50 persen, dengan daya mampu listrik mencapai 57 Gigawatt (GW).

“Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi listrik lebih baik lagi, khususnya di tengah kondisi cadangan daya listrik PLN yang cukup banyak,” ungkap dia.

Untuk mendukung berkembangnya ekosistem kendaraan listrik, PLN memberikan insentif bagi para pemilik kendaraan listrik berupa diskon tarif 30 persen pada pemakaian malam hari.

“Mengapa malam hari, karena pengalaman dari banyak negara, pemilik mobil listrik melakukan pengisian daya paling banyak di rumah saat malam hari. Kami memberikan stimulus kepada para pelanggan berupa diskon tarif mulai pukul 22.00 hingga 05.00,” ujar Bob.

Perlu dipahami bahwa pola pengisian energi kendaraan listrik berbeda dengan kendaraan bermesin bakar. Kendaraan listrik polanya menyerupai pola pengisian daya gawai, malam dicas untuk penggunaan di siang hari.

Dengan pola seperti itu, tentunya daya untuk mobil listrik sebagian besar akan diperoleh dari listrik rumah. Maka wajar jika PLN mendorong pelanggannya untuk memanfaatkan diskon pemasangan dan pengisian menggunakan home charging.

Terlebih lagi, para pemilik Home Charging akan langsung terkoneksi dengan sistem PLN Mobile. Bob menjelaskan melalui PLN Mobile, para pelanggan bisa memantau pengisian daya secara realtime dari ponsel.

Tak hanya itu, kata Bob PLN juga memberikan insentif tambah daya. Bagi para pemilik kendaraan bisa mendapatkan harga spesial sebesar Rp 150.000 dengan tambah daya sampai 11.000 VA dan sebesar Rp 450.000 untuk tambah daya sampai 16.500 VA.

“Kemudahan ini tentu akan mendorong orang semakin banyak beralih ke kendaraan listrik, sehingga ekosistemnya semakin berkembang,” ucap Bob

Tambah SPKLU

Bob menjelaskan, saat ini PLN sudah punya 46 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 33 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hadirnya SPKLU akan memudahkan para pemilik kendaraan listrik untuk mengisi daya di tengah perjalanan jarak jauh.

“Kami sudah menyediakan 46 unit SPKLU yang bisa mendukung para pemilik kendaraan listrik. Ini wujud peran aktif kami untuk memberikan kemudahan yang harapannya bisa mendorong pertumbuhan kendaraan listrik lebih masif lagi,” tambah Bob.

Untuk bisa mendorong SPKLU lebih banyak lagi, PLN tak sendiri. PLN membuka peluang untuk keterlibatan swasta dalam pengembangan SPKLU kedepan. Dalam waktu dekat, PLN akan meluncurkan website khusus pendaftaran waralaba SPKLU untuk mempermudah calon mitra yang ingin bergabung di bisnis ini.

PLN menargetkan akan membangun 67 unit SPKLU lagi yang tersebar di Indonesia sampai dengan akhir tahun ini. Sementara dalam Grand Strategi Energi Nasional, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 572 SPKLU pada 2021 dan mencapai 31 ribuan unit pada 2030.

Selain dua hal tersebut, bentuk nyata peran aktif PLN dalam mendorong kendaraan listrik adalah PLN bergabung bersama MIND ID, Antam dan Pertamina dalam Indonesia Battery Corporation.

“Langkah-langkah tersebut merupakan upaya PLN untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik yang ramah lingkungan di Indonesia,” tambah Bob. (Humas)

Bandar Lampung: Detikperu.com (SMSI)- Kepala BNN Provinsi Lampung, Brigjen Pol .Edi Swasono bersama Plt. Kakanwil, dan Kadiv Pas Kemenkumham Kanwil Lampung memberikan pengarahan kepada seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan Lampung Via daring melalui aplikasi zoom cloud meeting, Rabu (22/9).

Dalam pengarahan Kepala BNNP Lampung mengatakan bahwa Trend pengguna Narkoba saat ini belum menurun mesti kasus tindak pidana narkoba sudah banyak di proses dan dihukum penjara.

Karenanya, saat ini Lapas dan Rutan banyak dihuni oleh kasus tindak pidana narkoba dan menjadikan beban kerja tersendiri bagi Lapas dan Rutan.

“Trend pengguna narkoba saat ini belum menurun mesti kasus tindak pidana narkoba sudah banyak yang dihukum penjara,” ucap Kepala BNNP.

Dengan melihat banyaknya pengguna narkoba yang dimasukan ke dalam Lapas dan Rutan, lanjutnya, BNNP akan mendorong kinerja Tim Assesment Terpadu yang didalamnya melibatkan unsur Pembimbing Kemasyarakatan dalam mengupayakan proses rehabilitasi.

“Dalam hal ini, BNN akan menempatkan pengguna barang haram tersebut sebagai klien, yang harus dilakukan treatment khusus. Kami meyakini komitmen dari seluruh kepala Lapas dan Rutan di wilayah Lampung untuk menjadikan Lapas dan Rutannya bersih dari Narkoba,” tutup Brigjen Pol Edi Swasono

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kakanwil Kemenkumham Lampung, Iwan Santoso mengamini apa yang dikatakan oleh Kepala BNN, bahwa semua pihak harus bersinergi dalam membangun Lapas dan Rutan bersih dari Narkoba.

“Kami sependapat dengan Kepala BNNP, bahwa dalam hal ini kita semua harus turut bersinergi bersama dalam rangka mencegah peredaran gelap narkoba,” ucap Plt. Kakanwil.

Dikatakan pihaknya akan terus berusaha dalam memberantas peredaran gelap narkoba, salah satunya melalui Deteksi Dini dan dengan penggeledahan rutin baik di Lapas maupun Rutan.

Dalam kesempatan tersebut, Kadivpas Kemenkumham Kanwil Lampung, Farid Junaedi yang bertindak sebagai host dalam pertemuan virtual, turut menekankan bahwa Sinergi PASTI harus terus diwujudkan dengan saling koordinasi antar Aparat Penegak Hukum di antara masing-masing Unit Pelaksana Teknis di wilayah.

“Dengan komunikasi yang baik serta terukur, Sinergi PASTI harus terus diwujudkan bersama Aparat Penegak Hukum di wilayah masing-masing UPT. Maka koordinasi jangan sampai terputus dalam menciptakan Lapas dan Rutan bebas dari Peredaran Gelap Narkoba. Keadilan bertumpu pada restorative justice system Semoga kita semua diberikan Keselamatan dan Perlindungan oleh Allah SWT dalam bertugas,sehingga amanah bisa kita laksanakan dengan sempurna,” tutup Kadivpas Lampung.(*)

Jakarta: Detikperu.com- Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar sekolah tidak memaksakan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) jika belum memenuhi kriteria. Hal ini semata-mata demi melindungi siswa dan lingkungan sekolah dari risiko penularan Covid-19 yang masih mengancam.

“Keselamatan siswa, guru dan lingkungan sekolah adalah hal yang pertama dan utama. Jadi sekolah yang belum memenuhi syarat jangan mencuri start PTM karena hanya akan membahayakan keselamatan siswa,” kata Puan di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Hal ini disampaikan Puan terkait laporan sejumlah sekolah yang telah menggelar PTM walaupun belum memenuhi syarat seperti di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bahkan di sebuah SMP di Purbalingga menjadi klaster penularan Covid-19 dengan 90 siswa yang terkonfirmasi positif Corona.

Puan menjelaskan, pedoman dari pemerintah terkait syarat dan ketentuan PTM, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, sudah dibuat dengan sangat matang dengan memperhitungkan segala risikonya.

“Sehingga kalau ada pelanggaran sedikit saja, termasuk sekolah mencuri start, hal tersebut bisa berisiko membahayakan keselamatan siswa dan seluruh isi sekolah,” tegas Puan.

“Pemda harus mengawasi ketat agar tidak ada lagi sekolah yang mencuri start PTM,” imbuhnya.

SKB 4 Menteri itu merupakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 yang berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. Puan mengingatkan, satuan pendidikan baru bisa memulai PTM ketika sudah memenuhi daftar periksa dan merasa siap.

“PTM di sekolah harus melaksanakan masa transisi atau masa kebiasaan baru setelah mendapat asesmen dari instansi terkait dan dinyatakan siap. Jadi tidak bisa asal membuka sekolah,” sebut mantan Menko PMK tersebut.

Puan pun mengatakan, sekolah harus mengikuti pedoman dari SKB Empat Menteri meski telah lolos asesmen. Mulai dari pembatasan peserta, jam belajar di sekolah, hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah.

“Termasuk memperhatikan kondisi kelas, sanitasi, dan pengaturan jarak siswa. Semua harus sesuai ketentuan,” sebut Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu menilai akan lebih baik jika pihak sekolah melakukan tahap-tahap tambahan. Menurut Puan, hal tersebut untuk memastikan keamanan dan keselamatan peserta didik.

“Maka saya mengapresiasi langkah Pemkot Blora yang melakukan screening dengan mewajibkan tes bagi peserta didik sehingga bisa diketahui adanya siswa yang positif Corona sebelum PTM diberlakukan, dengan begitu ada langkah-langkah yang bisa dilakukan,” tutur Puan.

“Termasuk juga Pemkab Bantul yang memutuskan menunda PTM karena belum memenuhi syarat dari Pemprov agar capaian vaksinasi kepada siswa maksimal 80% jika hendak menggelar PTM,” imbuhnya.

PTM sendiri dapat dilakukan pada satuan pendidikan di wilayah PPKM level 1-3. Untuk daerah yang masih PPKM level 4, diharapkan untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Kami memahami kondisi sekolah dan keinginan siswa yang ingin cepat kembali ke sekolah karena pembelajaran secara online tidak efektif dan menyebabkan cognitive learning loss, tapi perlu diingat, semua tetap harus memenuhi syarat sebelum digelar PTM,” imbau Puan.

Cucu Proklamator Bung Karno itu pun meminta sekolah yang telah menggelar PTM namun ditemukan kasus positif Covid, untuk menutup sekolah dulu sementara waktu. Kemudian, kata Puan, pihak sekolah agar melakukan test dan tracing serta sterilisasi sebelum kembali menerapkan PTM.

“Hal tersebut telah diatur dalam SKB 4 Menteri dan harus diikuti oleh semua penyelenggara pendidikan. Pihak Pemda juga agar melakukan random test Corona bagi sekolah-sekolah yang telah menggelar PTM sebagai bentuk pengawasan,” tegasnya.

Puan juga menekankan agar pelaksanaan PTM selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa dan insan pendidikan lainnya, termasuk keluarga mereka. Sekolah pun tidak bisa memaksakan siswa untuk mengikuti PTM apabila tidak mendapat izin wali murid sesuai pedoman dalam SKB Empat Menteri.

“Sehingga pihak sekolah harus tetap memfasilitasi PJJ bagi murid yang tak diizinkan orangtuanya mengikuti PTM. Jangan sampai ada diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi belajar dengan metode daring,” tutup Puan. (DP/Rls)

Bandar Lampung: Detikperu.com- Kepala Staf Korem 043/Garuda Hitam Kolonel Czi Budi Hariswanto, S.Sos, rabu (22/09/2021) pukul. 11.30 WIB mendampingi Pangdam II/Swj Mayjen TNI Agus Suhardi, menyambut Panglima TNI Dan Kabaharkam POLRI Komisaris Jenderal Polisi Drs. Arief Sulistyanto, M.Si, beserta rombongan di Bandara Radin Inten II.

Kunjungan kerja Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Dan Kabaharkam POLRI Komisaris Jenderal Polisi Drs. Arief Sulistyanto, M.Si, ke Provinsi Lampung dalam rangka meninjau kegiatan serbuan vaksinasi secara langsung dan virtual terhadap pelaksanaan serbuan vaksinasi di masing-masing wilayah bertempat di kampus UIN Raden Intan Lampung.

Vaksinasi Merdeka Serentak merupakan program sinergitas antara TNI-Polri bersama Mahasiswa, BEM, dan OKP, Vaksinasi Merdeka tersebut diprogramkan bagi para mahasiswa dan masyarakat umum. Adapun dosis Vaksin yang disiapkan yaitu sebanyak 3.000 dosis, yang terbagi dalam dua hari. Vaksinasi Merdeka serentak antara TNI-Polri ini juga dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengucapkan terimakasih atas pelaksanaan vaksinasi di lapangan, yang dilaksanakan TNI-Polri, Dinkes, dan organisasi kemahasiswaan. “Sekali lagi saya ucapkan terimakasih atas pelaksanaannya, dan Selamat bertugas,” ujarnya.

Hadir bersama Pangdam II/Swj mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Dan Kabaharkam POLRI Komisaris Jenderal Polisi Drs. Arief Sulistyanto, M.Si, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof Dr Moh Mukri Mag, Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subiyanto beserta unsur Forkopimda Prov Lampung. (DP/Rls)

Wonogiri: Detikperu.com– Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Rudy Saladin, melaksanakan kunjungan kerja di wilayah Kodim 0728/Wonogiri. Kedatangan Danrem 074/Warastratama beserta rombongan Kasiter Letkol Caj Achsin, Dandenkesyah 04-04 Surakarta Letkol Ckm dr. Oedjang, Kasiops Mayor Inf Ronaldo Konstantin, Kapenrem Mayor Inf Suwarko disambut oleh Bupati Joko Sutopo, Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rivan Rembudito Rivai dan Kapolres AKBP Dydit Dwi Susanto di Makodim. Selasa (21/9) Sore.

Orang nomor satu di jajaran Korem 074/Warastratama tersebut, berkesempatan mengunjungi serbuan vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar, yang digelar di Pendopo Kabupaten. Setelah tiba di Pendopo Kabupaten untuk melihat secara langsung serbuan vaksinasi yang dilaksanakan, Danrem tampak menyapa petugas kesehatan yang ada dan para pelajar, serta melihat langsung tahapan-tahapan vaksinasi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kondisi kesehatan dan penyuntikan vaksin.

Terkait kunjungan yang dilakukan, Danrem sangat terkesan karena semua unsur yang ada sangat bersinergi dalam mengatasi masalah bersama, yakni penanggulangan Covid-19. Selain itu, Danrem juga sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dan kegiatan vaksinasi dilaksanakan di 25 titik berbeda/Kecamatan setiap harinya dikeroyok beramai-ramai baik dari unsur TNI-Polri maupun Pemkab.

Terkait penambahan nakes dari TNI-AD, Danrem menyatakan bahwa di wilayah Korem 074/Warastratama mendapatkan 60 siswa PA PK TNI yang saat ini menjalani pendidikan di AKMIL Magelang, namun saat ini diperbantukan yang kesemuanya memiliki kualifikasi dokter dan dibagi 6 kelompok, sehingga di masing-masing Kabupaten mendapatkan 10 siswa. Sehingga untuk kesiapan Nakes sendiri, Kolonel Inf Rudy menyatakan sudah siap dan tidak ada kendala, sehingga target yang diharapkan akan cepat tercapai.

“ Kita memaksimalkan perannya dan target utama kita, kegiatan vaksinasi mencapai 50 % dan mudah-mudahan di Bulan Oktober mendatang bisa mencapai 70%, jadi herd immunity khususnya di Kabupaten Wonogiri bisa cepat tercapai “, ucapnya.

Danrem menegaskan, kami dari TNI-Polri siap mendukung program dari pemerintah daerah. Kolonel Inf Rudy pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri, karena semua terpimpin, satu pintu dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga sinergitas bukan hanya Jargon semata.

“ Kita lihat di lapangan seperti ini, semua terlibat langsung, semua berpartisipasi dan antusiasme masyarakat juga sangat tinggi “, pungkasnya.

Penulis: (Arda 72)

Wonogiri: Detikperu.com– Sinergitas anggota Koramil 03/Ngadirojo dan Polsek Ngadirojo sangat kentara dalam membantu pemerintah menanggulangi pandemic Covid-19, salah satunya guna mewujudkan herd immunity di wilayah Kecamatan Ngadirojo, Rabu (22/9).

Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Ngadirojo yang diikuti sebanyak 773 masyarakat dan mendapatkan pendampingan dari anggota Koramil dan Polsek Ngadirojo serta Pemerintah Kecamatan Ngadirojo.

Danramil Kapten Inf Sunardi yang turut memantau langsung pelaksanaan vaksinasi beserta Camat dan Kapolsek menyampaikan, pengamanan dan pendampingan pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 ini merupakan kegiatan yang akan terus di laksanakan TNI – Polri, dalam mencegah penyebaran virus Covid 19 dengan tujuan, pelaksanaan vaksinasi ini dapat berjalan aman dan tertib.

Danramil menambahkan, Kami TNI – POLRI akan selalu bersinergi dalam mengawal program pemerintah, seperti halnya melakukan pengamanan dan mendampingi pelaksanaan vaksinasi Covid 19 terhadap masyarakat yang bertujuan untuk mencapai herd immunity, sehingga diharapkan pandemic Covid-19 akan cepat berakhir,

Penulis: (Arda 72)

Wonogiri: Detikperu.com– Program percepatan Vaksinasi Covid-19 di wilayah Kabupaten Wonogiri dilaksanakan di masing-masing Kecamatan untuk mensukseskan program vaksinasi nasional.

Batuud Koramil 06/Batuwarno Peltu Dedy Kurniawan, mewakili Danramil Kapten Inf Budi Raharjo bersama jajaran Forkopincam Batuwarno memantau secara langsung pelaksanaan vaksinasi yang digelar di Pendopo Kecamatan, Rabu(22/9).

Adapun petugas vaksinator dari tenaga kesehatan Puskesmas Batuwarno yang memberikan suntikan vaksin jenis Sinovac kepada 571 warga masyarakat dari 600 warga yang hadir.

Disela kegiatan Batuud menyampaikan, kehadiran anggota Koramil 06/Batuwarno dalam setiap kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan adalah untuk memastikan masyarakat tetap menerapkan protocol kesehatan, selain itu juga bentuk tanggung jawab dan kewajiban, dalam ikut mendukung pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid 19 yang saat ini masih belum berakhir,

Dirinya menambahkan, setelah mendapatkan suntikan vaksin, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan Protokol Kesehatan dengan ketat, dan tetap mematuhi prokes dengan tetap melaksanakan 5 M,

Penulis: (Arda 72)

Wonogiri: Detikperu.com– Pemerintah Desa Tirtosuworo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022. Rabu (22/9).

Musrenbangdes merupakan perencanaan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Melalui Musrenbang, diharapkan akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara mengakomodir semua potensi dan sumber-sumber pembangunan, yang tidak tersedia baik dari dalam maupun dari luar.

Anggota Babinsa Desa Tirtosuworo, Koramil 08/Giriwoyo Serda Maryadi, bersama dengan Bhabinkamtibmas Aiptu Purwanto, tampak hadir dalam kegiatan yang digelar di Pendopo Balai Desa Tirtosworo.

Babinsa berharap dengan kegiatan yang dilakukan akan menghasilkan kesepakatan untuk kepentingan, demi memajukan kesejahteraan dan memudahkan akses perekonomian, pendidikan warga Desa, sehingga nantinya akan membuat desa ini lebih maju, lebih harmonis dari sebelumnya.

“ Sebagai seorang Babinsa, kami harus selalu siap membangun sinergitas dengan perangkat desa serta elemen masyarakat lainnya, yang tujuannya untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat desa “, ucapnya.

Penulis: (Arda 72)

Tulang Bawang: Detikperu.com- Pekerjaan Revitalisasi SMKN 1 BANJAR MARGO (DAK 2021) FK-4 kode tender 16478121 yang dimenangkan oleh CV.NAIRA KARYA MANDIRI dengan nilai penawaran Rp.490.605.000,00 APBD 2021 yang dikelola DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pemerintah Daerah Provinsi Lampung diduga adanya manipulasi pekerja. Selasa (21/09/2021).

Pada saat dilaksanakan Pekerjaan Konstruksi tersebut untuk tenaga kerja yang dipakai oleh CV.NAIRA KARYA MANDIRI bukanlah tenaga kerja lokal setempat tetapi tenaga kerja dari luar daerah.

Sedangkan pada waktu mengikuti tahapan lelang tender pada pekerjaan Revitalisasi SMKN 1 BANJAR MARGO (DAK 2021) FK-4 salah satu persyaratan kualifikasi :Peserta tender wajib Melampirkan Scan Warna E-KTP tenaga kerja lokal minimal 10 (sepuluh), yang berdomisili di desa/Kelurahan setempat sesuai dengan lokasi pekerjaan dan melampirkan surat bersedia untuk ditugaskan di pekerjaan tersebut.

Saat ditemui oleh awak media di lokasi pekerjaan tersebut solihin mengatakan bahwa dirinya dan rekan kerjanya 4 orang memang bukanlah warga setempat (Banjar margo) melainkan warga kota bumi

“Dari awal kami kerja mulai dari tanggal 14 Agustus 2021 Sampai saat ini hanya kami saja yang bekerja disini dan tidak ada tambahan pekerja lain dari masyarakat setempat,” jelasnya pada hari Minggu (12/09/2021)

Sementara itu, Andre selaku konsultan pengawas Saat dihubungi melalui via telepon seluler Ketika ditanyakan mengapa tidak melibatkan tenaga lokal pada pekerjaan tersebut,

“ia untuk di pekerjaan tersebut saya sebagai konsultan pengawas, masalah itu saya tidak tahu bapak tanyakan saja dengan kontraktornya,”ungkap andre

“Saya memang tahu bahwasanya disitu memang ada ketentuan menggunakan tenaga lokal tapi disitu tugas saya hanya mengawasi pekerjaan itu saja,” terangnya.

Dari hal tersebut sudah jelas kuat dugaan perusahaan tersebut pada waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan dokumen persyaratan kualifikasi peserta lelang.

Terkait pemberitaan ini Untuk meminta klarifikasi tanggapan dari pihak rekanan ataupun dari pihak dinas terkait sampai saat ini belum ada tanggapan. (HR)