Wonogiri: Detikperu.com– Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih terus memfokuskan kegiatan percepatan penanganan Covid-19 dengan semakin gencar melaksanakan vaksinasi guna mencapai target yang sudah ditentukan.

Rabu(6/10), Seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Pracimantoro, sebanyak 846 warga masyarakat terlihat secara bergantian mendatangi Pendopo Kecamatan, guna mendapatkan suntikan vaksin covid-19 jenis Sinovac oleh tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Pracimantoro 1 dan Puskesmas Pracimantoro 2.

Turut mendampingi dalam kegiatan vaksinasi diantaranya, Kepala UPTD Puskesmas Pracimantoro I dr.Cahyo Indriyanto, Kepala UPTD Puskesmas 2 dr. Satyawati Prawirohardjo, anggota Koramil 13/Pracimantoro Serda Agus winarno, Kapolsek Pracimantoro AKP Setiyono.

Danramil 13/Pracimantoro Kapten Inf Handriya ditempat terpisah mengatakan, pihaknya akan terus mendukung program percepatan vaksinasi guna terciptanya kekebalan kelompok untuk memutus penyebaran Covid-19.

Dirinya berharap, bagi warga masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi, untuk segera mendaftarkan diri ke Kelurahan/Desa sesuai domisili, yang kemudian menunggu konfirmasi selanjutnya untuk melakukan vaksinasi di tempat dan jadwal yang telah ditetapkan.

Dan bagi yang sudah mendapatkan vaksinasi, Danramil juga meminta agar tetap menerapkan protokol kesehatan utamanya selalu memakai masker saat beraktifitas diluar rumah,

Penulis: (Arda 72).

Jakarta: Detikperu.com- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar ada evaluasi protokol kesehatan dalam penyelenggaraan PON XX Papua. Hal ini menyusul ditemukannya kasus Covid-19 pada peserta PON.

“Harus ada evaluasi protokol kesehatan pada PON XX Papua. Kita tidak ingin keselamatan rakyat dipertaruhkan karena kurang optimalnya pelaksanaan prokes,” kata Puan, Rabu (6/10/2021).

Saat ini, menurut laporan, setidaknya terdapat 29 peserta PON, baik atlet, ofisial dan panitia yang terpapar virus Corona. Sebanyak 29 orang ini tersebar di 4 klaster PON 2021 yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayapura.

Peserta PON yang terpapar Covid-19 mayoritas mengalami gejala ringan. Satu dari 29 diantaranya telah dinyatakan sembuh, dan satu menjalani isolasi mandiri. Sisanya dirawat di dua kapal milik Pelni dan sejumlah rumah sakit.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu meminta penyelenggara segera melakukan isolasi terhadap peserta PON yang terindikasi positif Corona. Puan juga mengingatkan pentingnya akurasi pelacakan serta sterilisasi untuk mencegah meluasnya penyebaran virus.

“Jangan sampai pelaksanaan pesta olahraga ini mendatangkan masalah bagi masyarakat, khususnya rakyat Papua sebagai tuan rumah yang dengan tangan terbuka membuka pintu terhadap pelaksanaan PON,” ucapnya.

“Temukan apa yang salah hingga muncul cukup banyak kasus Covid-19. Semua pihak harus bergotong royong mencari solusi untuk menghindari semakin banyaknya peserta PON yang terpapar Corona,” imbuh Puan.

Puan pun menyoroti longgarnya protokol kesehatan di lokasi penyelenggaraan PON. Sebab berdasarkan laporan, pemeriksaan dan pengawasan saat pertandingan kerap kali kurang maksimal.

“Protokol kesehatan saat pembukaan PON beberapa hari lalu sudah cukup bagus. Penerapan yang sama harus dilakukan di setiap venue sehingga semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PON dalam kondisi aman,” tuturnya.

Panitia juga diminta untuk konsisten memeriksa surat keterangan vaksin bagi penonton yang datang ke setiap pertandingan PON. Selain itu, Puan mengingatkan agar syarat kapasitas penonton maksimal 25% tidak diabaikan.

“Jika penonton bergerombol, panitia harus segera mengingatkan. Termasuk apabila ada yang melepas masker. Penyelenggara bersama Satgas Penanganan Covid-19 harus menerapkan prokes sesuai dengan rencana awal,” tegas mantan Menko PMK tersebut.

Di sisi lain, atlet dan ofisial tak boleh abai dalam menerapkan prokes. Atlet dan ofisial diingatkan untuk tidak berinteraksi dengan lingkungan luar selama pertandingan.

“Saya memahami adanya euforia saat atlet hendak menyapa penonton yang memberikan semangat. Tapi mari tumbuhkan kesadaran perlunya disiplin prokes demi kepentingan bersama,” sebut Puan.

Meski begitu, cucu Proklamator Bung Karno ini meminta agar temuan kasus Covid-19 tak menyurutkan semangat PON Papua. Puan juga berharap agar tidak ada lagi tambahan kasus di pesta olahraga empat tahunan itu.

“Mari sama-sama menjaga agar PON Papua terselenggara dengan baik. Tetap semangat, optimistis, dan terapkan prokes secara maksimal,” imbaunya.

Puan sendiri sebelum pelaksanaan ajang akbar olahraga nasional itu telah mengingatkan kunci keberhasilan PON XX Papua adalah kedisiplinan penerapan protokol kesehatan.

“Jangan lupakan akan hal tersebut, dan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Kita harus bisa buktikan Indonesia mampu menyelenggarakan event berskala nasional pertama sejak adanya pandemi Covid-19 dengan baik,” tutup Puan. (DP)

Bandar Lampung: Detikperu.com (SMSI)- Guna memutus mata rantai Covid-19, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung melakukan Vaksinasi tahap dua untuk 180 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan 20 orang pegawai, di aula lapas setempat, Rabu (6/10/2020).

Kalapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Kunrat Kasmiri., A.Md,.IP, S.Sos, MAP, yang disampaikan oleh Kepala kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka.KPLP) Farizal Antony Amd. IP SH MH, mengatakan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung mengadakan Vaksin kedua yang bekerja sama dengan Bidang Dokter Kesehatan (Biddokes) Polda Lampung.

“Pada vaksin kedua ini ada sebanyak 200 orang, yaitu 180 WBP dan 20 pegawai lapas,” jelas Farizal Antony yang didampingi oleh Kepala Bimbingan Masyarakat dan Perawatan (Bimaswat) Rendy oJulianto, dan Dr.Dini Kartiyani dari Biddokes Polda Lampung.

Dia juga menghimbau kepada seluruh warga binaan yang sudah di vaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) agar terhindar dari wabah Covid-19 yang saat ini masih melanda negeri.

“Saya menghimbau kepada seluruh warga binaan maupun pegawai Lapas agar tetap menerapkan prokes, seperti menjaga jarak, mencuci tangan dan selalu menggunakan masker, karena pandemi Covid-19 belum berakhir,” ujarnya.

Begitu juga ditambahkan oleh Dr. Dini Kartiyani dari Biddokes Polda Lampung, mengatakan dalam vaksinasi ini menggunakan Vaksin merk Sinovac sebanyak 200 dosis yang diperuntukkan untuk 180 WBP dan 20 pegawai lapas.

“Untuk tim medis ada dua dokter satu perawat dan 3 bidan dari puskesmas Way Kandis Bandar Lampung,” terangnya.

Dia menghimbau kepada peserta Vaksinasi tahap kedua tersebut, bila nanti ada kendala seperti pusing atau mual atau lainnya, agar segera menghubungi klinik di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.

“Iya nanti jika ada keluhan agar segera menghubungi pihak Lapas untuk ditangani di bagian Klinik,” ujarnya. (Red)

Tubaba: Detikperu.com– Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang bawang Tengah Kabupaten Tubaba menggelar vaksinasi tahap satu di Balai Tiyuh setempat.

Adapun Pelaksanaan vaksinasi tersebut yang dihadiri Babinsa Serma Hermanto, Kepala Tiyuh dan Seluruh Aparatur Tiyuh Penumangan. Rabu (06/10/2021).

Indah fitriyani, S.pd selaku Kepala Tiyuh Penumangan mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang antusias mengikuti giat vaksinasi ini.

“Saya ucapkan terimakasih kepada masyarakat yang telah ikut serta dalam mensukseskan giat vaksinasi ini dan saya juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparatur Tiyuh Penumangan yang telah berupaya mensukseskan program vaksinasi TNI Koramil 01/TBT,” ucapnya.

Lanjutnya,” adapun yang melakukan vaksinasi hari ini hanya untuk suku 1 s/d suku 4 dan untuk suku 5 s/d suku 12 akan kami jadwalkan kembali dan kemungkinan akan diadakan di SMA N 3 Penumangan.” Imbuhnya.

Sementara itu, Serma Agus Hermanto selaku Babinsa Tiyuh Penumangan juga mengungkapkan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada seluruh masyarakat atas kesadarannya dalam melakukan vaksinasi.

“Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Tiyuh Penumangan yang telah mengikuti vaksinasi ini,”

“Adapun kuota dosis yang kami sediakan hanya 250 dan seandainya ada kekurangan maka akan kami jadwalkan kembali dan akan kami koordinasikan kepada kepalo tiyuh.” Tutupnya. (Firmansyah)

Lewat RUPTL Hijau, PLN Optimistis Kurangi Emisi Karbon Sebesar 100 Juta Metrik Ton pada 2030

Jakarta: Detikperu.com- PT PLN (Persero) siap menyambut era baru Indonesia lebih hijau hingga 2030 mendatang. Hal ini ditandai dengan terbitnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030. Selasa 5 Oktober 2021

Dalam RUPTL yang baru ini, pemerintah memperbesar porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Langkah ini sekaligus menjawab Paris Agreement dan membuat Indonesia berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan pada RUPTL yang baru ini porsi EBT sebesar 51,6 persen pada komposisi tambahan pembangkit sementara komposisi pembangkit fosil sebesar 48,4 persen.

“RUPTL PLN 2021-2030 saat ini merupakan RUPTL lebih hijau atau greener karena porsi penambahan pembangkit EBT sebesar 51,6 persen,” ujar Arifin.

Pemerintah, lanjut Arifin, terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement, terutama terkait komitmen sektor energi untuk dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 314–446 Juta Ton CO2 pada 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

Tuntutan bagi industri menggunakan energi yang green menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan energi di Indonesia. Termasuk penggunaan listrik yang berasal dari energi yang bersih.

Dari sisi konsumsi listrik, dalam RUPTL PLN 2021-2030 diproyeksikan hanya tumbuh rata-rata sekitar 4,9 persen. Target tersebut lebih kecil dibandingkan dengan target pertumbuhan listrik rata-rata sekitar 6,4 persen pada RUPTL PLN 2019-2028.

Dari serangkaian diskusi yang cukup panjang antara Pemerintah dan PLN serta memperhatikan masukan dari Kementerian dan atau Lembaga terkait, maka telah dirumuskan RUPTL PLN 2021-2030 yang disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021.

“Kami berharap atas adanya tuntutan global dan dengan memperhatikan kondisi PLN, RUPTL PLN 2021-2030 dapat menjawab semua permasalahan di sektor ketenagalistrikan,” Arifin

Di sisi lain, PLN menyatakan siap untuk bisa mendukung rencana pemerintah dalam komitmen menuju Indonesia bersih. PLN mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencapai bauran energi baru terbarukan 23 persen pada 2025.

“PLN pun optimistis dapat mengurangi emisi karbon sebesar 100 juta metrik ton dari proyeksi sebesar 280 juta metrik ton pada 2030 melalui RUPTL hijau ini,” ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Untuk mencapai cita cita target bauran energi dan net zero emission pada 2060, PLN telah menginisiasi beberapa langkah untuk menghadapi tantangan ini. Tak lupa, PLN terus meningkatkan efisiensi, mendorong transisi penggunaan kendaraan listrik hingga penerapan teknologi pendorong EBT.

“Salah satu langkah strategis yang dilakukan PLN adalah pada 2030 akan mulai mengganti pembangkit-pembangkit tua yang subcritical. Selain itu, melaksanakan program co-firing di PLTU, meningkatkan keberhasilan COD PLTP dan PLTA yang besar kontribusinya terhadap bauran energi. Lalu, program dedieselisasi PLTD tersebar menjadi PLTS 1,2 GWp dengan baterai. Pembangunan PLTS 4,7 GW dan PLTB 0,6 GW,” papar Zulkifli.

Zulkifli juga optimistis, ke depannya EBT bukan hanya sebatas energi yang intermiten, melainkan sebagai pemikul beban dasar ( baseload ) yang akan bersaing dengan energi fosil.

“Dan saat itulah development and application renewable energy akan menjadi kekuatan PLN untuk menjamin seluruh pelosok negeri menyala dengan listrik yang ramah lingkungan,” tambah Zulkifli.

Selain melakukan langkah percepatan EBT dan mencapai net zero emission, PLN juga berupaya mengatasi oversupply. Di antaranya dengan berperan aktif dalam membangun ekosistem kendaraan listrik untuk mendorong konsumsi listrik yang lebih besar lagi, menangkap peluang captive power, serta mendorong pertumbuhan kelistrikan untuk sektor pertanian melalui program Electrifying Agriculture.

Zulkifli juga menjelaskan dalam upaya menuju Zero Carbon 2060, pasti akan berdampak pada peningkatan biaya guna menjaga keandalan pasokan dan energi yang lebih ramah lingkungan. Maka perlu kerja sama semua pihak untuk bisa mencari keseimbangan ini.

“Transisi energi ke EBT merupakan upaya bersama antara PLN, pemerintah dan semua pihak, sehingga dampak biayanya agar tidak dibebankan hanya pada PLN maupun masyarakat, namun perlu didukung juga oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga donor internasional untuk mewujudkan dunia yang lebih bersih,” ujar Zulkifli. (Humas)

Tanggamus: Detikperu.com- Bertempat di Balai Pekon Tanjung Sari Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, giat vaksinasi covis-19 dilaksanakan oleh Koramil 424-10/Pardasuka dan bekerja sama tim vaksinator puskesmas. Selasa (05/09/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Bulok, Kapospol Kecamatan Bulok, Kakon Tanjung sari, Babinkamtibmas, Babinsa dan seluruh pamong pekon Tanjung sari.

Kepala Pekon Tanjung Sari, Arsudin, mengungkapkan bahwa antusias warga sangat tinggi untuk ikut serta dalam vaksinasi in.

“Alhamdulilah masyarakat antusias mengikuti giat vaksin ini, karena saat ini masyarakat sudah menyadari pentingnya vaksinasi, sehingga sosialisasi yang dilakukan berjalan lancar dan optimal.

semoga dengan ini dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini.” Ungkapnya.

Sementara itu, dr. Fesa kurnia ulfa menjelaskan bahwa untuk warga yang dilakukan penyuntikan vaksin terlebih dahulu akan dicek kesehatan.

“sebelum dilakukan penyuntikan vaksin terlebih dahulu kita cek darahnya dan kita tanya apakah ada penyakit bawaan, karena kalau ada penyakit bawaan seperti darah tinggi penyakit jantung atau diabetes tidak dapat dilakukan vaksinasi,” jelasnya. (A)

Langkah ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 yang memperbesar porsi energi hijau.

Jakarta: Detikperu.com- Kehadiran PT Energy Management Indonesia (Persero) sebagai anak usaha PT PLN (Persero) bakal mempercepat peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) di pembangkit. Hal ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 yang memperbesar porsi energi hijau. Selasa 5 Oktober 2021.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan wajah RUPTL 2021-2030, yang merupakan RUPTL paling green sebagai landasan untuk mencapai Carbon Neutral pada 2060.

Untuk itu, PLN perlu melakukan sejumlah inisiatif dan strategi bauran energi dari EBT dan mendukung peningkatan porsi EBT pada rencana pembangkit baru.

EMI resmi menjadi keluarga besar PLN Grup setelah dialihkannya seluruh saham Seri B Negara perseroan ke PLN yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2021.

“EMI diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mendorong Green Economy di sektor energi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kita ketahui, EMI berpengalaman di bidang energi baru terbarukan serta konservasi energi dan lingkungan akan berkontribusi dalam langkah strategis PLN untuk ketahanan energi melalui pencapaian target bauran EBT,” ujarnya.

Pengalaman EMI telah teruji dengan terlibat dalam sejumlah proyek konservasi dan efisiensi energi. Dengan total estimasi konversi energi fosil ke energi ramah lingkungan sekitar 4,1 MW dengan nilai efisiensi Rp 52,86 miliar.

Guna mendukung RUPTL 2021 – 2030, PLN menyiapkan empat inisiatif untuk mendukung target bauran energi dan porsi EBT dalam pembangkit, yakni:

– Meningkatkan keberhasilan COD PLTP dan PLTA yang besar kontribusinya terhadap bauran energi
– Program Dediselisasi PLTD tersebar menjadi PLTS 1,2 GWp dengan baterai
– Pembangunan PLTS 4,7 GW dan PLTB 0,6 GW
– Implementasi co-firing biomasa pada PLTU

Zulkifli mengatakan transisi energi menuju Zero Carbon 2060, merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam membangun industri EBT dan menciptakan generasi yang lebih baik dari saat ini.

“Transisi energi bukan hanya dibangun berdasarkan suatu policy, tetapi merupakan awareness PLN dan didukung oleh inovasi EBT yang superior sehingga memungkinkan menggantikan fungsi pembangkit fosil menjadi PLT EBT Baseload,” ujarnya.

Secara nasional, lanjut Zulkifli, EMI akan berkontribusi pada pencapaian target konservasi energi, pertumbuhan ekonomi nasional, serta penurunan emisi karbon.

Zulkifli menyebutkan, PLN memfokuskan dekarbonisasi energi untuk mengurangi efek gas rumah kaca pada pembangkit listrik dan sektor transportasi dengan target 117 juta ton CO2. Dengan kontribusi EMI pada dekarbonisasi PLN 3,3 juta ton CO2.

Selain itu, PLN saat ini juga telah menggunakan energi bersih dalam produksi listrik, yakni dengan mengimplementasikan co-firing. PLN setidaknya telah memproduksi listrik sebesar 85.015 megawatt per hours (MWh) atau setara 291,1 MW dari implementasi co-firing di 18 lokasi PLTU hingga Juli 2021.

Program Co-firing merupakan salah satu program strategis PLN dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan 23 persen pada 2025, melalui pemanfaatan biomassa hutan tanaman energi, pelet sampah, dan limbah perkebunan atau pertanian sebagai subtitusi sebagian bahan bakar batu bara di PLTU.

Zulkifli menambahkan, dengan implementasi Co-firing, PLN berupaya melakukan transformasi dengan mendorong penggunaan energi rendah karbon yang ramah lingkungan.

“Implementasi Co-firing, akan dilakukan di pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendorong efisiensi dari operasional pembangkit. EMI juga dapat berperan dalam mendorong implementasi Co-firing,” katanya.

Sebelumnya, misi pemerintah mendorong pengembangan EBT terlihat nyata dari RUPTL PLN 2021-2030. Pasalnya, target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah 23 persen pada 2025, sementara realisasi yang hingga akhir 2020 baru mencapai sekitar 14 persen. Hal ini, harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik ke depan.

“RUPTL PLN 2021-2030 saat ini merupakan RUPTL lebih hijau atau greener karena porsi penambahan pembangkit EBT sebesar 51,6 persen, lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4 persen,” ujar Arifin.

Arifin menambahkan, Indonesia terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement. Komitmen tersebut dibuktikan dengan upaya menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 314–446 Juta Ton CO2 pada 2030 melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

“Kami berharap atas adanya tuntutan global dan dengan memperhatikan kondisi PLN, RUPTL PLN 2021-2030 dapat menjawab semua permasalahan di sektor ketenagalistrikan,” tambahnya. (Humas)

Tindaklanjuti Nota Kesepahaman Direksi dan Panglima TNI, PLN Lanjutkan Bedah Rumah untuk Kesejahteraan Prajurit

Sikka: Detikperu.com- Inovasi pembangunan infrastruktur menggunakan Fly Ash dan Bottom Ash atau FABA oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur kembali dilakukan melalui bedah rumah prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). FABA merupakan abu yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara pada pembangkit listrik tenaga uap. Selas ]5 Oktober 2021

Bedah rumah terhadap rumah prajurit TNI ini dilakukan di asrama KODIM 1603 Sikka, Nusa Tenggara Timur. Peresmian satu unit pertama pun dilakukan pada Senin, (4/10/2021), sehari jelang peringatan hari jadi ke-76 institusi militer Indonesia tersebut.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Agustinus Jatmiko menyebutkan bahwa untuk Bedah Rumah Prajurit Sederhana Sehat Layak Huni kali ini, akan dibangun sejumlah 6 unit dengan kebutuhan dana pembangunan sekitar Rp 180 Juta atau Rp 30 Juta per unit.

“Program bedah rumah prajurit dengan produk FABA tidak berhenti di sini, tetapi akan ada program bedah rumah prajurit berikutnya di lingkungan KODIM 1603 Sikka,” terangnya.

Jatmiko berharap kehadiran PLN lewat Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di lingkungan TNI ini akan dapat bermanfaat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk prajurit. Diharapkan pula lewat dukungan ini, Corporate Share Value PLN pun dapat semakin dirasakan masyarakat.

Bedah rumah prajurit memanfaatkan FABA ini merupakan Sinergi Program TJSL PLN dengan TNI yang sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman diwakili Direksi PLN dan Panglima TNI.

Dalam pelaksanaan bedah rumah prajurit ini, PLN mendatangkan fasilitator dari Ende untuk hadir menjadi pelatih bagi prajurit KODIM 1603. Melalui pelatihan, para prajurit diberikan keterampilan melakukan pembangunan rumah dan infrastruktur lain menggunakan produk FABA.

“Peserta dari KODIM 1603 sudah mandiri sekaligus menjadi trainer untuk prajurit lainnya, sehingga tenaga yang berkompetensi untuk pemanfaatan produk FABA semakin banyak.” Lanjut Jatmiko.

Pihaknya menambahkan dengan pemanfaatan FABA yang diambil dari produk buangan PLTU Ropa di Ende, PLN tak hanya memberi manfaat dalam memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat.

Sebelumnya FABA juga sudah digunakan untuk pembangunan Gereja Katolik St. Donatus Bhoanawa, pembangunan jalan lingkungan, jalan desa di Kabupaten Ende, Sementara di Sikka, dipakai untuk pembangunan sekolah Madraasah Ibtidaiyah dan Gereja Paroki Patisomba di Kabupaten Sikka.

“Selain hadir memberikan pasokan listrik. Kehadiran PLN kini juga memberi manfaat lainnya dengan membantu pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan,” tandasnya.

Serda Mathias Kego Mooy, yang menerima manfaat bedah rumah ini pun menyatakan rasa terima kasihnya. Prajurit berusia 52 tahun tersebut merasa gembira dengan rumah dinasnya yang semakin kokoh.

“Dengan adanya rumah ini sangat membantu saya bersama keluarga yang akan tinggal di rumah ini. Sehingga lebih nyaman dalam beraktivitas. Semoga PLN akan terus membedah rumah prajurit lainnya dengan produk FABA, sehingga kebermanfaatan PLN bagi kami lebih banyak dinikmati oleh prajurit KODIM 1603 Sikka dan kesatuan lainnya,” ujar Mathias.

Sementara itu, Komandan Komando Resort Militir (KOREM) 161/Wirasakti Brigjen TNI W. R. Legowo diwakili oleh Kepala Staf KOREM 161/Wira Sakti Kolonel Infantri Jems Ratu Eko menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kepedulian serta dukungan PLN terhadap kesejahteraan prajurit KODIM 1603.

“Kegiatan hari ini menjadi momentum bersejarah bagi TNI di mana menjelang ulang tahun ke-76 TNI tanggal 5 Oktober 2021, telah dibangun satu unit rumah prajurit dengan produk FABA. Bedah rumah prajurit ini menjadi contoh yang baik untuk program bedah rumah prajurit selanjutnya,” ujarnya.

Pihaknya menyebut bedah rumah prajurit dan pembangunan infrastruktur pemerintah lainnya dengan memanfaatkan produk FABA menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Selain itu bedah rumah ini adalah terobosan yang inovatif sehingga perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan.

“Semoga sinergi PLN dan TNI dalam melayani masyarakat melalui tugas masing-masing untuk pembangunan, tetap terjaga dan semua pihak mendapat manfaat yang baik dari sinergi yang terjalin,” harapnya. (Humas)

Kota Agung: Detikperu.com- Pemerintah Kabupaten Tanggamus menerima Kunjungan Supervisi dari Ombudsman RI, di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Selasa (4/10/2021).

Kunjungan dilakukan dalam rangka Survey dan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Hadir dalam kesempatan itu, Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf, Kepala Keasistenan Pencegahan Mal-Administrasi Ombudsman RI Perwakilan Lampung Atika M. Oktakevina, dan Asisten Ombudsman RI Hidayat Pratama, serta para Tim Penilai.

Kunjungan Ombudsman disambut langsung oleh Bupati Hj. Dewi Handajani, didampingi Sekdakab Hamid Heriansyah Lubis, Asisten Bidang Administrasi Jonsen Vanisa, serta diikuti secara virtual meeting oleh Wakil Bupati Hi. AM. Syafii, para Kepala OPD, dan Camat se Kabupaten Tanggamus.

Bupati Dewi Handajani dalam sambutannya menyampaikan selamat datang dan apresiasinya atas kunjungan Ombudsman RI untuk melakukan survey dan penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

Menurut Bupati, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus.

“Untuk itu ada tindak lanjut, yaitu perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah mal-administrasi,” kata Bupati.

Lebih lanjut Bupati meminta kepada perangkat daerah Kabupaten Tanggamus agar mencermati variabel standar pelayanan publik yang akan dinilai oleh Tim Ombudsman yang didasarkan pada Peraturan Ombudsman RI Nomor 17 Tahun 2015, yaitu; Standar Pelayanan; Maklumat Layanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik; Sarana, Prasarana, dan Fasilitas; Pelayanan Khusus; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian Kinerja; Visi, Misi, dan Moto Pelayanan; dan Atribut.

Bupati juga menyampaikan Pemkab Tanggamus telah melakukan upaya perbaikan dalam pelayanan publik, diantaranya pada sektor kesehatan, pariwisata, kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan, infrastruktur dan sektor lainnya.

Bupati berharap bahwa kegiatan ini akan menjadi acuan dan pedoman, serta menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan.

“Apa yang harus dipersiapkan dan apa yang diharapkan oleh masyarakat dapat dipenuhi, sehingga dengan penilaian Ombudsman ini bisa lebih indah dan lebih baik lagi dimasyarakat,” harap Bupati.

Sementara Dadan S. Suharmawijaya menyampaikan bahwa tugas Ombudsman RI adalah dalam bidang pelayanan publik, seperti berbasis pengelolaan pengaduan untuk memenuhi aspirasi dan ekspektasi, memperbaiki kekurangan, dan kompratif (kompetitif, partisipatif, apresiatif).

“Tujuan kami Ombudsman juga adalah untuk mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu,” terang Dadan.

Dadan menambahkan, Ombudsman juga bertugas menerima laporan atas dugaan mal-administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman dan mengedepankan tindakan yang kolektif serta mengukur secara relatif kepatuhan dari pemerintah terhadap pelayanan publik.

Acara ditutup dengan penyerahan cindera mata dari Bupati Tanggamus kepada Anggota Ombudsman RI dan kepada Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung. (Kominfo/A/A)

Tulang Bawang Barat: Detikperu.com- Entah apa sebabnya (M) seorang oknum pegawai Negeri Sipil (PNS ) saat ini masih mengemban tugas sebagai pejabat fungsional di Dinas perlindungan anak dan perempuan Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selasa (5/10/2021).

M, nekat melakukan perceraian dengan ( DD), suaminya secara resmi, demi untuk melakukan pernikahannya dengan ( LM). Sedangkan LM, masih memiliki seorang istri yang sah. Entah apa yang telah merasuki Dirinya M, sehingga ia rela Untuk di jadikan LM sebagai istri kedua.

M, menjelaskan bahwa dirinya telah resmi bercerai dengan (DD) akta cerai sudah diterimanya, kemudian ia sudah melakukan pernikahan dengan LM, dan sampai saat ini mereka sudah dikaruniai dua anak hasil pernikahan tersebut.

“Saya sudah resmi bercerai dengan DD dan akte cerainya sudah keluar pada bulan Oktober tahun 2019, kemudian sekarang saya juga sudah menikah dengan LM, pada bulan Januari tahun 2020, Dan Alhamdulillah kami pun sudah dikaruniai dua anak.”Jelasnya.

Selanjutnya, menurut Munyati selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP&PA) dan Wita. sekretarisnya sekaligus keduanya selaku pimpinan M karena M bekerja di Dinas tersebut.
Kepala Dinas di dampingi oleh Sekretarisnya menuturkan bahwa terkait dengan M mereka belum tau dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi pada M karena selama ini mereka tidak pernah menerima laporan dari siapapun.

“Saya terkait dengan apa yang terjadi pada M belum tau yang sebenarnya, sedangkan yang kami tahu bahwa M dan TK istri sah LM biasa saja akur dan ceria., Terkait M sudah menikah lagi atau yang lainnya kami baru tau saat ini, karena selama ini tidak ada yang melaporkan kepada kami dan M juga tidak pernah cerita permasalahan tersebut.” Tuturnya.

Begitu juga dengan Wita Sekretarisnya menambahkan bahwa mereka tidak mau masuk terlalu dalam karena hal tersebut urusan keluarga pribadi.

“Kami sebenarnya tidak mau masuk terlalu dalam, karena itu urusan keluarga pribadi, tetapi nanti kita konfirmasi dulu dengan M apa yang sebenarnya yang terjadi, sedangkan kami akan ambil tindakan bagaimana, karena tidak ada pelaporan dan yang bersangkutan aman-aman saja.” Ucapnya. (fir)