United States Secretary of Energy Jennifer Granholm pun mengapresiasi PLN yang tidak hanya bekerja sama dalam mempersiapkan transformasi energi ke EBT, tetapi juga dalam program pemberdayaan perempuan.

Glasgow: Detikperu.com- Srikandi PT PLN (Persero) punya peranan penting dalam menunjang komitmen perseroan mengejar target Net Zero Emission pada 2060. Kamis 5 November 2021.

Sadar pentingnya kesetaraan gender, PLN pun menjalin kerja sama dengan United States Agency for International Development (USAID) dan Konsorsium Global Power System Transformation (G-PST). Kerja sama ini akan mendukung peningkatan kepemimpinan dan keterlibatan perempuan dalam transformasi energi di Indonesia.

G-PST adalah organisasi yang dibentuk pada April 2021 oleh 6 lembaga ketenagalistrikan terkemuka dunia, National Grid Electricity System Operator UK, California Independent System Operator (CAISO), Australia Energy Market Operator (AEMO), Ireland’s System Operator (EirGrid), Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), and Denmark’s System Operator (Energinet). Konsorsium ini memiliki misi untuk menjadi jembatan kemitraan publik dan swasta dalam misi mempercepat transisi ke sistem tenaga listrik tanpa emisi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN Sinthya Roesly mengakui representasi tenaga kerja perempuan di sektor energi khususnya sektor kelistrikan masih sangat minim.

Melalui kerja sama ini, pada 2022 PLN akan mengadakan kursus transformasi sistem tenaga kerja yang fokus kepada keragaman gender, bekerja sama dengan USAID Engendering Industries.

Selain itu, PLN juga akan meluncurkan program magang dan beasiswa yang berfokus pada wanita di lembaga mitra G-PST. Program ini diikuti dengan melibatkan jaringan perempuan untuk pembelajaran berkelanjutan dan membangun peluang profesional.

“PLN sangat senang dapat berkolaborasi dengan G-PST dan USAID dalam fokus kepemimpinan perempuan dalam PST. Kerja sama ini akan fokus mengembangkan pemimpin perempuan di sektor energi untuk ikut mengatasi perubahan iklim, sekaligus mendukung Women Economic Empowerment,” kata Sinthya, dalam sesi Unlocking Grids to Decarbonize Power Systems Globally with the Global Power System Transformation (G-PST) Consortium, COP 26, di Glasgow, Kamis (4/11) waktu setempat.

Sebelumnya, kolaborasi PLN dengan G-PST fokus kepada meningkatkan opsi pembangkit EBT dengan tetap menjaga kestabilan jaringan listrik. Salah satu bentuk kerja sama ini adalah kolaborasi dalam mendesain dan pengadaan untuk meningkatkan pusat kontrol Jawa-Bali, jaringan terbesar PLN, untuk memfasilitasi pertumbuhan EBT.

Di samping itu, ada juga sesi pelatihan teknis pegawai, serta mengadakan Global System Operator Leadership Forum. Kolaborasi ini juga turut mendukung penyusunan peta jalan sistem operator PLN dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan kegiatan modernisasi fungsi operator sistem PLN.

“Sementara dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan implementasi roadmap yang telah disusun, program fellowship dengan FSO G-PST, juga mengajak universitas untuk membangun tenaga kerja yang siap di masa depan,” imbuh Sinthya.

Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 dan menargetkan karbon netral pada tahun 2060. PLN targetkan kontribusi penurunan emisi sebesar 900 juta ton CO2 ekivalen pada tahun 2060.

Untuk mengurangi emisi karbon tersebut, PLN berinisiatif sedang membangun pembangkit EBT 218 Mega Watt (MW) dari target sebesar 475 MW. PLN juga melakukan substitusi batu bara dengan biomassa atau co-firing, di 19 pembangkit dari target 25 PLTU di Indonesia yang berkontribusi sebesar 291 MW.

“PLN juga sudah mengidentifikasi 200 lokasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dari 250 pembangkit tahap pertama yang akan dikonversi menjadi pembangkit EBT,” ucap Sinthya.

United States Secretary of Energy Jennifer Granholm pun mengapresiasi PLN yang tidak hanya bekerja sama dalam mempersiapkan transformasi energi ke energi baru terbarukan (EBT), tetapi juga dalam program pemberdayaan perempuan.

“Ini adalah inisiatif pertama di dunia. Saya sangat gembira dapat bekerja sama dengan USAID dan PLN terkait kesetaraan gender di sektor ini. Dan ini hanyalah awal!” tegas Jennifer.

Executive Director U.K. National Grid Energy System Operator (ESO) Fintan Slye menimpali, sesuai dengan misinya, G-PST mengajak semua lembaga ketenagalistrikan di seluruh dunia, termasuk PLN, untuk bersama-sama mewujudkan visi net zero carbon 100 persen.

“G-PST dengan pengalaman dan kapabilitasnya akan memfasilitasi operator sistem ketenagalistrikan di seluruh dunia. Sehingga mereka dapat meloncati tantangan yang menghadang dan mewujudkan transformasi energi dengan lebih cepat dan berkelanjutan,” ucapnya. (Humas)

Dengan tetap mengutamakan keselamatan warga, PLN bergerak cepat memulihkan pasokan listrik yang terdampak banjir bandang di kota Batu, Malang.

Malang: Detikperu.com- PT PLN (Persero) fokus mempercepat pemulihan suplai listrik terdampak bencana banjir bandang di beberapa wilayah kota Batu, Malang, Jawa Timur.

Pada Kamis, 4 November 2021, hujan deras melanda Kota Batu yang mengakibatkan banjir bandang di beberapa wilayah. Akibatnya, distribusi listrik di pun terganggu.

Manager PLN ULP Batu Dwi Sukris Widodo mengatakan, petugas PLN mengutamakan keselamatan masyarakat dalam memulihkan suplai listrik di beberapa titik di Kota Batu. Ia merinci, setidaknya ada 99 gardu, dan 26.757 pelanggan yang terdampak.

“Hingga Kamis malam, pukul 19.00 WIB, petugas PLN berhasil memulihkan dan menyalakan kembali 98 gardu terdampak. Alhasil sudah ada 26.236 atau 98 persen pelanggan terdampak telah mendapatkan suplai listrik,” katanya.

Adapun daerah yang masih padam adalah gardu D0149 yang berada di desa Bulukerto. Petugas PLN belum dapat menjangkau lokasi tersebut, mengingat akses transportasi masih ditutup BPBD.

Dwi mengimbau kepada masyarakat agar terus waspada di tengah intensitas hujan dan potensi bahaya cuaca ekstrim.

“Bagi masyarakat jangan berada di dekat jaringan listrik, gardu, panel PJU ataupun pohon yang berpotensi roboh ketika terjadi cuaca ekstrim,” imbuhnya.

Bagi masyarakat yang melihat terdapat potensi bahaya ketenagalistrikan, diharapkan segera melapor ke contact center PLN 123 dan PLN Mobile. (Humas)

Jakarta: Detikperu.com- Komisi I DPR akan menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada akhir pekan ini. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap dari uji kelayakan dan kepatutan tersebut dihasilkan Panglima TNI terbaik.

“Yang capable dan kompeten untuk membawa TNI menjadi kekuatan pertahanan yang unggul dan hebat,” kata Puan di Jakarta, Jumat (5/11/2021).

Puan mengatakan, Panglima TNI ke depan harus memastikan tugas pokok TNI berjalan baik sebagai alat pertahanan yakni menegakan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Kita ingin panglima TNI yang baru nanti bisa mewujudkan kekuatan TNI yang disegani di kawasan,” kata Puan.

Dia menambahkan, tantangan TNI makin besar karena kita tidak hanya menghadapi ancaman perang fisik (face to face) tetapi juga ancaman perang cyber yang menggunakan kemajuan teknologi, kecerdasan buatan, robotik, dan senjata presisi tinggi.

“Apalagi dengan semakin intensnya dinamika globalisasi dan situasi pasca Pandemi, serta tantangan dalam bidang pertahanan yang semakin dinamis, seorang Panglima TNI dituntut mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis dan mampu membuat terobosan-terobosan baru yang bukan business as usual dalam mewujudkan TNI yang profesional dan modern dalam rangka menjamin tetap tegaknya kedaulatan negara yang dicintai rakyat,” paparnya.

Puan mengatakan, Panglima TNI harus menjaga soliditas internal demi menjaga NKRI.

“Kepada TNI, kita harus selalu ingat pesan Bung Karno, bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia harus kompak dan bersatu. Dan satu-satunya dasar agar supaya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berkompak satu ialah dasar Pancasila. Kalau memakai dasar lain daripada Pancasila, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan terpecah belah. Pegang teguh akan hal ini, saudara-saudara,” kata Puan. (*)

Wonogiri: Detikperu.com– Pemerintah Kecamatan Purwantoro terus melakukan percepatan vaksinasi. Kini pelaksanaan vaksinasi menyasar di wilayah desa-desa, sehingga masyarakat yang kesulitan datang ke wilayah perkotaan untuk dapatkan vaksinasi, dapat terlayani di wilayah desa.

Seperti di Desa Biting, tenaga Kesehatan dari Puskesmas Purwantoro dengan didampingi anggota Koramil 19/Purwantoro Serma Soehendro dan anggota Polsek Purwantoro Aiptu Heri, melaksanakan percepatan vaksinasi yang dilaksanakan di rumah Siyat, Dusun Jati Sari RT 02/04, Jum’at (5/11).

Serma Soeendro mengatakan, kegiatan vaksinasi dengan strategi jemput bola bagi warga yang belum menerima vaksin, dengan mendatangi rumah atau diantarkan ke tempat-tempat vaksinasi Covid-19. Hal ini terus dilakukan hingga ke pelosok desa/kelurahan untuk mengikuti kegiatan Serbuan Vaksinasi, agar vaksinasi ini bisa menyasar seluruh warga.

“ Diharapkan dapat mempercepat capaian vaksinasi secara cepat, sehingga dapat mencegah resiko penularan Covid-19 ”, katanya.

Dalam setiap kegiatan pendampingan, dirinya terus memberikan dihimbau kepada masyarakat agar supaya tidak lengah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan sampai tidak divaksin.

“ Jangan lengah, tetap disiplin protokol kesehatan dan mari yang belum vaksin datangi gerai-gerai vaksin yang ada agar cepat tercapainya herd immunity ”, pesan Babinsa.

Penulis: (Arda 72)

Wonogiri: Detikperu.com– Untuk memastikan kesuksesan dan kelancaran kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah sekolah di wilayah Kecamatan Manyaran, anggota Koramil 11/Manyaran bersama dengan anggota Polsek Manyaran melaksanakan pemantauan dan monitoring kegiatan, Jum’at (5/11).

Kegiatan pemantauan PTM kali ini dilaksanakan oleh anggota Koramil 11/Manyaran Sertu Sambudi Asih dan anggota Polsek Manyaran Aipda Sriyadi, di SMAN 1 Manyaran dan di SDN 1 Bero yang didampingi oleh masing-masing Kepala Sekolah.

Danramil Kapten Inf Agus Priyanto mengatakan, anggota Babinsa sebagai bagian petugas penanganan Covid-19, dikerahkan untuk mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka, guna memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik.

Selain itu, anggota dilapangan juga memastikan semua sudah sesuai anjuran serta kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya terwujud harapan nantinya para siswa bisa memperoleh hasil yang maksimal, dengan tetap mengindahkan faktor keamanan kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

“ Pemantauan bersama perlu dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka, sehingga berjalan lancar dan sehat. Dan pemantauan tersebut akan terus dilakukan berkelanjutan “, pungkasnya.

Penulis: (Arda 72)

Wonogiri: Detikperu.com– Dengan semakin menurunnya pasien positif Covid-19 dan capaian vaksinasi yang sudah tinggi, diharapkan masyarakat tidak lengah dan kendor dalam menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk memastikan warga tetap patuh terhadap himbauan pemerintah tentang penerapan protkes, anggota Babinsa Kodim 0728/Wonogiri aktif melaksanakan kegiatan patroli protocol kesehatan.

Seperti yang dilaksanakan oleh anggota Babinsa Koramil 10/Wuryantoro Serda Surono dengan berkeliling memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bersama sama ikut peduli dalam memerangi pandemi dengan tetap menerapkan protkes, Jum’at (5/11).

Pj. Danramil 10/Wuryantoro Lettu Inf Nurhadi mengatakan, meskipun saat ini Pemerintah telah menurunkan status PPKM menjadi Level 2, namun kita terus mengajak dan menghimbau warga agar tidak lengah dan kendor menerapkan protkes, dengan harapan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya Protkes dalam memutus penyebaran Covid-19.

Dirinya menambahkan, tugas dan tanggung jawab sebagai aparat teritorial kewilayahan harus selalu memonitor dan memantau kondisi wilayahnya. Untuk itu dalam masa pandemic saat ini, Babinsa harus selalu aktif memberikan himbauan kepada warganya agar terhindar dari Covid-19,

Penulis: (Arda 72)

Surakarta: Detikperu.com- Babinsa Kelurahan Keprabon Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Serka Daniel dan Serda Sugiyanto beserta Satpam Pasar Triwindu Didik Setiawan melaksanakan kegiatan himbauan Protkol Kesehatan (Protkes) dan mengecek penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 bertempat di Pasar Triwindu jln Diponegoro Kelurahan Keprabon Kecamatan Banjarsari, Jum’at (05/11/2021).

Himbauan Protkes tersebut ditujukan kepada para pedagang dan pengunjung pasar Triwindu Surakarta.

Disela – sela penyampaian himbauan protkes tersebut , Babinsa Keprabon bersama Satpam Pasar Triwindu membagikan 50 buah masker gratis kepada pedagang dan pengunjung pasar Triwindu.

“Selaku Babinsa kami ikut serta membantu pemerintah khususnya kelurahan Keprabon dalam penanganan Covid-19 , contohnya dengan kegiatan membagikan masker gratis kepada warga masyarakat serta memberikan himbauan protokol kesehatan.”tegas Serka Daniel di sela-sela kegiatan.

“Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, memakai masker dengan benar , menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih 1,5 meter, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas (5 M).”terangnya.

“Hal ini dilaksanakan dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi khususnya di wilayah kecamatan Banjarsari kota Surakarta.”pungkas Serka Daniel.

Penulis: (Arda 72)

Gisting: Detikperu.com- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif, di Gedung Serbaguna (GSG) NU, Kecamatan Gisting, Kamis (4/10/2021).

Bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan tersebut, dilakukan terhadap 100 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tanggamus.

Bupati Dewi Handajani yang juga Bunda PAUD Kabupaten Tanggamus, dalam sambutannya mengatakan bahwa pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.

“Tumbuh kembang anak usia dini harus diprioritaskan sebagai investasi terbaik dalam siklus kehidupan manusia yang menjadi landasan sekaligus menentukan perkembangan anak selanjutnya.”

“Karena PAUD merupakan layanan pendidikan anak usia dini yang menggabungkan proses asah, asih, asuh sebagai upaya untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai prinsip holistik integratif,” papar Bunda Dewi.

Lebih lanjut, Bunda Dewi menyampaikan harapannya kepada satuan PAUD yang mengikuti bimtek. Agar nantinya dapat mewujudkan anak yang sehat, cerdas, ceria dan memiliki akhlak yang mulia.

“Saya harap peserta kegiatan Bimtek memperhatikan apa yang disampaikan pemateri dan nantinya dapat diterapkan di masing-masing PAUD yang diajarnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, dalam laporannya menyampaikan pengembangan anak usia dini holistik integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yg dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial. Salah satunya yaitu dengan menyekolahkan anak di PAUD Holistik Integratif.

Menurutnya, anak didik bukan hanya memperoleh layanan pendidikan semata, melainkan juga diberikan layanan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk mewujudkan layanan PAUD Holistik Integratif.

“Semua layanan ini akan menjadi kebijakan yang akan dilaksanakan demi pengembangan anak usia dini dengan selalu melibatkan pihak pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan para orang tua,” ujar Yadi.

Bimtek ini dilaksanakan selama 4 hari yang diikuti oleh para Kepala Sekolah TK, Pengelola PAUD, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan satuan PAUD sejenis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Disdukcapil Tanggamus Darma Setiawan, Camat Gisting Purwanti, serta diikuti secara virtual oleh Koordinator Bidang Peserta Didik Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Nasional. (Kominfo/A/A)

Bandar Lampung: Detikperu.com- Terjadi ketidaksesuaian persepsi Saat konfrontasi peta yang disajikan oleh pengacara Tergugat II (BPN Tubaba), antara pihak Penggugat (5 Keturunan Bandardewa) dengan pihak Tergugat II Intervensi (PT HIM) pada Sidang Lanjutan perkara Gugatan Pembatalan HGU PT HIM di PTUN Bandar Lampung dengan agenda bukti tambahan para Pihak, hari ini Kamis (4/11). Hal itu lantaran PT HIM mengklaim bahwa peta tersebut merupakan peta untuk HGU No 27 bukan HGU No 16 sebagaimana identitas objek yang diperkarakan.

Sontak saja klaim yang dilakukan oleh tergugat II Intervensi ini langsung menuai reaksi tegas dari kuasa hukum penggugat Okta Virnando SH MH. Okta menyatakan bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti otentik untuk gugatan kliennya.

Menyadari klaim PT HIM tersebut berpotensi memicu terjadinya perdebatan kusir, ketua majelis hakim langsung melerai dengan mengatakan bahwa benar atau tidaknya klaim tersebut akan didapatkan dalam kesimpulan sidang.

Diketahui, bahwa pada hari ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung kembali menggelar sidang gugatan HGU PT HIM. Dipimpin oleh ketua majelis hakim Yarwan SH MH. Sidang kedua acara penyampaian bukti-bukti dari pihak penggugat dan para tergugat berjalan lancar. Sidang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 11.20 WIB.

Baik Pihak 5 (Lima) Keturunan Bandardewa (Penggugat) maupun Tergugat I (BPN RI) dan Tergugat II (BPN Tubaba) telah menyampaikan/menyerahkan koreksi pembuktian pada sidang pembuktian pertama Kamis (28/10), minggu lalu. Hari ini Pihak Tergugat II Intervensi (PT HIM) pun telah memulai untuk menyampaikan/menyerahkan pembuktiannya.

Sidang pembuktian dijadwalkan kembali dilanjutkan pada Kamis depan tanggal 11 November 2021. Agenda majelis akan menerima koreksi dari PT HIM dan sekaligus menerima tambahan bukti oleh pihak 5 Keturunan dan PT. HIM.

Hakim ketua menyampaikan, terkait dengan rencana mutasi dirinya dari PTUN Bandar Lampung, maka sidang perkara akan dipercepat.

“Dengan cara dalam satu minggu digelar dua kali sidang,” kata ketua majelis hakim Yarwan SH MH.

Ketua majelis hakim juga menjelaskan, bahwa pada Senin tanggal 15 November 2021 pihaknya akan menggelar sidang pengadilan di lokasi objek perkara berada (descente), guna melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek tanah yang menjadi perkara dengan nomor register 39/Pdt.G/2021/PTUN.BL itu.

Kemudian diagendakan pula, pada Kamis 18 November dan Senin 22 November akan digelar sidang saksi. Dan telah disanggupi pihak tim pengacara penggugat untuk menghadirkan 5 orang saksi, sedangkan pihak tergugat II Intervensi akan menghadirkan dua orang saksi atau lebih.

Setelah sidang kali ini usai, seperti pada persidangan-persidangan sebelumnya, para Tim kuasa hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masih teguh menolak untuk diwawancarai oleh awak media.

Sementara, menanggapi klaim HGU dengan nomor berbeda dari pihak pengacara PT HIM terkait denah lokasi yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat II itu, kuasa ahli waris 5 keturunan Bandardewa Ir Achmad Sobrie MSi mengatakan bahwa PT HIM telah kehabisan akal.

Sebagai warga negara pribumi yang turun temurun berasal dari Desa setempat, Sobrie mengaku dirinya mengetahui secara spesifik tentang tanah adat keturunannya yang telah diduduki sepihak oleh korporasi dan setiap perkembangannya, dalam 40 tahun terakhir.

Menurut Sobrie, Sertifikat HGU No 16 Tahun 1994 berada di area Tiyuh (Desa) Bandardewa, Ujung Gunung Ilir, Panaragan dan Menggalamas.

“Lokasi tanah Ulayat Bandardewa ada di dalam sertifikat HGU No 16 Tahun 1994,” ujar Sobrie, Kamis (4/11).

“Sedangkan Sertifikat HGU No 27 Tahun 1996 untuk lahan yang berada di Desa Ujung Gunung Udik, Penumangan, Panaragan Jaya,” tambah dia.

Sobrie mengingatkan, dengan memberikan kesaksian palsu dalam persidangan dapat berganjar pidana.

“Memberikan keterangan saksi yang bohong dalam sidang pengadilan, itu dapat dipidana,” pungkas mantan tenaga ahli Pemkab Lampung Tengah itu mengakhiri keterangannya. (rilis)

Realisasi program sertifikat tanah aset PLN hingga Oktober ini mencapai 13.877 persil tanah dari target sebanyak 27 ribu persil tanah yang harus bersertifikat

Ambon: Detikperu.com- PT PLN (Persero) telah mengamankan aset negara untuk keperluan pembangunan infrastruktur kelistrikan sebanyak 13.877 persil tanah sepanjang Januari-Oktober 2021. Targetnya, tahun ini ada 27 ribu persil tanah yang sah menjadi aset PLN. Kamis 4 November 2021

Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PLN Sinthya Roesly menjelaskan dalam acara Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Wilayah Maluku, pada Kamis (04/11), dengan penambahan jumlah tanah yang bersertifikat hingga Oktober kemarin, maka total aset tanah yang dimiliki PLN sebesar 62.666 persil. Hingga akhir tahun ini, Sinthya mengatakan perseroan mentargetkan aset tanah bisa bertambah menjadi 75.789 persil.

“Langkah ini tidak bisa tercapai secara signifikan tanpa adanya dukungan dari KPK dan BPN. PLN berharap kerjasama dan dukungan dari para stakeholder bisa membawa manfaat besar bagi sistem kelistrikan di Indonesia,” ujar Sinthya.

Ia merinci, capaian sebanyak 13.877 persil tanah tersebut terdiri dari beberapa sebaran sesuai regional. Untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan realisasinya sebanyak 7.801 sertifikat. Sedangkan wilayah Jawa Bali realisasinya sebesar 3.302 sertifikat. Dan wilayah Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai 2.774 sertifikat yang sudah selesai.

Khusus Maluku, lanjut Sinthya, hingga 2 November tahun ini PLN kembali menerima sertifikat tambahan kurang lebih 128 sertifikat. Berdasarkan perolehan tersebut, sertifikasi aset PLN di provinsi Maluku sudah mencapai 93 persen dari seluruh aset yang dimiliki PLN.

“Kami sangat mengapresiasi kerja keras rekan-rekan BPN yang sudah membantu PLN dengan luar biasa, bahkan bagi aset-aset yang masih dalam proses pembebasan, BPN turut mendampingi dalam tahap pengukuran sehingga meningkatkan ketepatan dan mempercepat proses sertifikasi kemudian,” ujar Sinthya.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menilai kerjasama untuk mengamankan aset negara ini merupakan langkah strategis. Keterlibatan KPK dalam kerjasama ini agar segala proses urusan penataan aset bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

“Presiden meminta untuk mempercepat proses sertifikat tanah ini. Presiden mewanti wanti agar segala proses bisa sesuai aturan dan tidak melanggar hukum. Kami pastikan apa yang kita lakukan bersama ini bisa sesuai arahan Presiden dan bisa membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Gufron.

Gubernur Maluku Murad Ismail juga siap mendukung PLN dalam menuntaskan penataan aset tanah di Maluku. Ia menilai langkah bersama ini bisa memberikan nyala listrik 100 persen di seluruh pelosok Indonesia.

“Kami tentu saja mendukung penuh agar pembangunan infrastruktur listrik bisa merata di seluruh Indonesia,” ujar Murad.

Turut hadir dalam acara ini Direktur Korsup Wilayah I KPK-RI ,Didik Agung Widjanarko, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, Forkopimda Provinsi Maluku dan Jajaran Pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Maluku. (Humas)