Pringsewu, Detikperu.com- Dua warga RT 002 / RW 005 Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, yang menjadi korban bencana kebakaran beberapa waktu lalu, mendapat bantuan dari pemerintah kabupaten setempat.

Bantuan berupa uang tunai diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Pringsewu Fauzi kepada Tumiran (47 tahun) dan Feri Apriyanto (30 tahun) di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Jumat (11/02/22).

Wabup didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pringsewu Edi SP, Camat beserta Kapolsek dan Danramil serta Kapekon Wonodadi berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dalam rangka meringankan beban penderitaan korban. “Bantuan ini bukan untuk mengganti nilai kerugian, namun merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah kepada warganya yang tertimpa musibah, serta sebagai tanda bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakatnya,” kata dia.

Sementara itu, salah satu korban, Feri Apriyanto, yang rumahnya ludes terbakar bersama rumah milik Tumiran yang letaknya saling berdampingan menuturkan saat kejadian ia sedang memberikan makan burung piaraannya.

Tatkala melihat bangunan tempat tinggalnya dilalap si jago merah, dengan diliputi rasa panik ia dan anggota keluarga beserta para tetangga berusaha untuk memadamkan api tersebut dengan air menggunakan peralatan seadanya. Sementara warga yang lain berusaha menghubungi pihak BPBD kabupaten setempat.

Akan tetapi, rumah miliknya maupun rumah di belakangnya yang merupakan milik Tumiran yang tak lain adalah kakaknya sendiri tidak bisa diselamatkan, hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Namun demikian, akibat kebakaran tersebut ia mengaku mengalami kerugian harta benda sekitar Rp 100 juta lebih.

Terkait bantuan yang diterimanya, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan bantuan kepada dirinya maupun Tumiran, kakaknya. “Bantuan ini sangatlah berarti dan akan kami pergunakan sebagai tambahan untuk perbaikan atau pembangunan kembali rumah tinggal ini”, ujarnya.(A)

Jakarta, Detikperu.com (SMSI)– KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengajak seluruh anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di 34 provinsi mengoptimalkan segenap potensi dan bersama TNI AD melakukan langkah nyata untuk penguatan Ideologi Pancasila dan NKRI.

“Kita optimalkan segenap potensi dan lakukan langkah nyata untuk penguatan Ideologi Pancasila dan NKRI,” demikian dikatakan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat menerima Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus di Mabes TNI AD pada hari Jumat (11/2).

Dalam pertemuan itu, Ketum SMSI didampingi oleh anggota Dewan Penasehat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Dep. Crisis Center Nishal Dillon, Tahir dan Humas SMSI Wisnu. Turut hadir pendiri Bukit Algoritma dan Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko didampingi Tedy Tri Tjahyono serta Kyai Maksoem dari unsur Pembina. Sedangkan KSAD didampingi oleh Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna.

Pada kesempatan tersebut Ketum SMSI Firdaus menyampaikan SMSI merupakan organisasi tempat berhimpunnya perusahaan media siber yang saat ini beranggotakan lebih dari 1.716 media siber yang tersebar di 34 provinsi se-Indonesia memiliki kesamaan visi dengan TNI AD terkait perlunya langkah nyata untuk penguatan ideologi Pancasila dan NKRI.

“SMSI memiliki pandangan yang sama dengan KSAD Jenderal Dudung bahwa kita harus mengoptimalkan segenap potensi anak bangsa dan melakukan langkah konkrit untuk penguatan ideologi Pancasila dan NKRI,” kata Firdaus.

Dalam kesempatan ini Firdaus juga menyampaikan undangan kepada KSAD Dudung untuk menghadiri malam puncak HUT SMSI di awal bulan Maret mendatang.

“Alhamdulillah, KSAD Jenderal Dudung berkenan untuk menghadiri malam puncak HUT SMSI ke-5 awal Maret mendatang di Hotel Bidakara Jakarta, semoga pandemi Covid-19 segera melandai,” lanjut Ketum SMSI Firdaus. (*)

PLN menerapkan skema pengamanan berlapis untuk menjaga keandalan pasokan listrik saat rangkaian ajang balap motor internasional tersebut berlangsung.

Mataram, Detikperu.com- PT PLN (Persero) siap memberikan layanan listrik tanpa kedip untuk mendukung pelaksanaan tes pramusim MotoGP yang akan digelar di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 11 – 13 Februari 2022.

“PLN telah mempersiapkan kelistrikan di Sirkuit Mandalika dengan sebaik-baiknya. Skema suplai listrik dengan sistem berlapis hingga N-3 juga telah diuji coba untuk kelancaran tes pramusim MotoGP,” jelas Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PLN, Adi Priyanto.

Skema berlapis N-3 ini merupakan konfigurasi yang juga digunakan pada saat World Superbike yang digelar November 2021. Dengan sistem berlapis, diharapkan tidak akan terjadi gangguan pasokan listrik saat rangkaian ajang balap motor internasional tersebut berlangsung.

Suplai listrik utama selama _event_ tersebut dihelat berasal dari sistem kelistrikan Lombok. _Uninterruptible Power System_ (UPS) dan genset pun disiapkan sebagai cadangan pasokan listrik apabila terjadi gangguan.

Untuk merealisasikan skema tersebut, PLN telah mendatangkan UPS dari luar Pulau Sumbawa, yaitu dari Papua, Nusa Tenggara Timur, Surabaya dan Jakarta. Sebanyak 18 unit genset berkapasitas total 6.700 kVA, 17 unit UPS kapasitas total 2.070 kVA dan 6 unit gardu bergerak kapasitas total 4.330 kVA telah siap di lokasi.

“Harapannya, tentu saja PLN bisa menyuplai seluruh venue dengan baik, sehingga _event_ internasional yang akan berlangsung, baik pramusim maupun MotoGP dapat berjalan dengan baik”, tutur Adi.

Sistem kelistrikan juga telah disiapkan tidak hanya di sirkuit, tapi juga sarana pendukung seperti hotel, _homestay,_ dll. Koordinasi dengan _stakeholder_ pun juga terus dilakukan demi memberikan yang terbaik untuk MotoGP.

“Kami selalu mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar PLN bisa menyediakan kelistrikan dengan aman dan andal, khususnya selama ajang MotoGP berlangsung,” ungkap Adi. (Humas)

PLN akan mendatangkan dua mesin PLTMG dual fuel system dari Sumatera untuk memenuhi pasokan listrik smelter feronikel milik Antam

Jakarta, Detikperu.com- PT PLN (Persero) siap memasok listrik untuk mendukung operasional pabrik pengolahan dan pemurnian atau (_smelter_) feronikel milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara. Kamis 10 Februari 2022.

Sinergi kedua BUMN ini ditandai dengan penandatanganan _Head Of Agreement (HOA)_ antara PLN dan Antam di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (9/2/2022).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap memasok kebutuhan listrik Antam sebesar 75 Megawatt (MW) selama 30 tahun ke depan. PLN menyiapkan kapasitas lebih besar yaitu 111 MW untuk menjamin keandalan pasokan dan mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan _smelter_ Antam ke depan.

Rencananya, pasokan listrik ini akan terbagi menjadi dua tahap. Pertama, selama enam bulan ke depan PLN akan memasok kebutuhan listrik ANTAM sebesar 51 MW.

Kedua, setelahnya PLN selama 12 bulan akan menyelesaikan pasokan listrik sebesar 60 MW untuk keperluan listrik sepenuhnya _smelter_ feronikel.

“Kapasitas 111 MW ini _dedicated_ untuk mendukung kebutuhan Antam hingga jangka panjang. Silakan jika ke depan Antam membutuhkan tambahan suplai listrik, kami juga sudah siap,” ujar Darmawan.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan listrik tersebut, PLN akan mendatangkan dua mesin pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG) _dual fuel system_ dari wilayah Sumatera Selatan sebesar 51 MW dan Jambi sebesar 60 MW untuk dibawa ke Halmahera Timur sehingga bisa mengoptimalkan pasokan listrik untuk _smelter_ Antam.

“Ada beberapa daerah yang saat ini _oversupply_ secara pasokan sehingga pembangkit tersebut saat ini _underutilize._ Sehingga ini bisa kita maksimalkan pemanfaatannya untuk _smelter_ feronikel milik Antam di Halmahera Timur,” ujar Darmawan.

Dia mengatakan, kolaborasi dan sinergi ini mampu memperkuat ekosistem BUMN. Apalagi, _smelter_ yang dibangun Antam ini merupakan amanat pemerintah untuk menggenjot produk hilirisasi mineral.

“Kita semua tahu bahwa pembangunan _smelter_ ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Tentunya _multiplier effect_-nya sangat banyak dari dorongan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pengembangan wilayah” ujar Darmawan.

Direktur Utama Antam, Nicolas Kanter menjelaskan, _smelter_ merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Dengan dukungan listrik PLN, _smelter_ yang sudah selesai dibangun ini akan segera beroperasi penuh.

“Dengan adanya sinergi bersama PLN, _smelter_ ini akan beroperasi pada 2022 ini,” ujar Nico.

Nico berharap proses pembangunan dan penyambungan listrik akan dilakukan secara cepat, tepat dan andal. “Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kontribusi kepada negara dan memberikan manfaat lebih terutama bagi masyarakat yang ada di sekitar wilayah operasi pabrik,” ujar Nico.

Nico berharap sinergi ini bisa mendorong percepatan hilirisasi mineral. Peran aktif BUMN dalam memberikan nilai tambah bagi penerimaan negara bisa segera terealisasi.

“Kami meyakini dengan sinergi yang baik antara Antam dan PLN, upaya percepatan hilirisasi mineral terutama dalam kaitannya dengan komoditas nikel dapat terlaksana segera,” ujar Nico. (Humas)

Jakarta, Detikperu.com- PT PLN (Persero) yang tergabung dalam Satgas Siaga Bencana BUMN yang dibentuk Kementerian BUMN selalu siap di garda terdepan untuk membantu penanggulangan bencana di Indonesia. Kamis 10 Februari 2022.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, berdiri sejak 2021, Satgas Siaga Bencana BUMN merupakan wujud nyata hadirnya BUMN untuk masyarakat, terutama dalam membantu penanggulangan bencana di Tanah Air.

“Ini merupakan peran aktif BUMN sebagai wujud hadir di masyarakat. Satgas ini juga merupakan kolaborasi bagi semua BUMN untuk saling bahu membahu melakukan mitigasi dan penanggulangan awal saat bencana terjadi,” ujar Erick.

Dengan adanya Satgas ini, lanjut Erick, distribusi bantuan kepada masyarakat jadi lebih cepat. Apalagi, dengan adanya kolaborasi maka penumpukan bantuan bisa diminimalisir. BUMN bergerak bersama untuk memetakan kebutuhan saat bencana bahkan saat pemulihan.

“Tahun ini, kita ingin Satgas Siaga Bencana ini juga hadir sampai ke wilayah terbawah. Sebab, keberadaan BUMN ini sangat erat dengan masyarakat sampai ke wilayah terkecil seperti kabupaten bahkan kelurahan,” jelas Erick.

Turunnya Satgas sampai ke level kabupaten ini dinilai bisa mempercepat respons tanggap bencana. BUMN bisa memanfaatkan Rumah BUMN yang selama ini menjadi inkubator UMKM sebagai pusat pengaduan atau posko pertama saat bencana terjadi.

“Dalam Rumah BUMN juga bisa dijadikan tempat mengajarkan masyarakat perihal mitigasi bencana yang jarang diketahui oleh masyarakat. Rumah BUMN bisa menjadi ruang edukasi,” kata Erick.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mencatat, sepanjang 2021 silam ada kurang lebih 3.009 bencana yang melanda Indonesia. Bahkan di awal 2022 saja sudah tercatat 212 bencana yang terjadi di Tanah Air. Satgas Siaga Bencana BUMN selalu hadir terdepan dalam penanggulangan bencana ini.

“Di mana ada bencana kita ada yang pertama ada disana. Satgas ini pertama kali dibentuk untuk membantu saat banjir Jakarta terjadi di Januari 2021 lalu berlanjut berperan aktif dalam penanggulangan pandemi,” ujar Arya.

Ia mengakui, sebelum adanya Satgas semua BUMN ingin melakukan bantuan. Namun sayangnya, semua jalan sendiri sendiri sehingga bantuan menumpuk dan berulang.

“Untuk saat ini dengan adanya Satgas semuanya terkoordinasi dengan baik. Kita petakan seperti apa pemulihannya langkah selanjutnya hingga semua BUMN bisa mengambil peran,” ujar Arya.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Agung Murdifi yang juga sebagai Sekretaris Utama Satgas Siaga Bencana BUMN mengatakan, peran BUMN dalam penanggulangan bencana sangatlah penting. Sebab, BUMN mempunyai perangkat hingga wilayah terdekat masyarakat yang tak jarang paling mengerti topografi wilayah sehingga menjadi penggerak utama dalam mendata seperti apa kebutuhan masyarakat dalam lokasi bencana.

“PLN dalam hal ini siap mendukung rencana Kementerian BUMN untuk membuat Satgas Siaga Bencana BUMN sampai ke level wilayah terkecil. Mengingat, PLN sendiri mempunyai perangkat unit kerja sampai ke wilayah Kabupaten bahkan Kecamatan,” ujar Agung.

Agung juga menyampaikan, PLN tak hanya gerak cepat pemulihan akses kelistrikan yang biasanya terputus akibat bencana. Tetapi, PLN juga bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana.

Selain itu, Agung juga menjabarkan, PLN saat ini mengelola 28 Rumah BUMN di seluruh Indonesia. Rumah BUMN yang dikelola PLN ini bisa menjadi pusat utama penanggulangan dan mitigasi bencana kedepannya. (Humas)

Bandar Lampung, Detikperu.com- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Harianto, SIK, dan Kapolsek Teluk Betung Utara Kompol Robi Bowo Wicaksono, SH, bertempat di kantor SMSI Provinsi Lampung, Kamis (10/2/2022).

Penghargaan Restorative Justice ini diberikan atas penyelesaian perkara pidana pencurian besi sepanjang tiga meter, dengan rasa keadilan dan kemanusian di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan, SE, didampingi Sekretaris SMSI H. Senen, S.I.Kom.

Kapolresra Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto, SIK berterima kasih atas pemberian penghargaan dari SMSI Provinsi Lampung, atas restorative justice. Menurutnya selain program tersebut, ia pun mendorong percepatan vaksinasi di Kota Bandar Lampung yang sudah cukup baik saat ini. Program vaksinasi ini bisa berjalan bukan dengan pihak kepolisian sendiri, namun bersama-sama seluruh pihak dan instansi.

“Alhamdulillah kita dari peringkat 36 saat ini vaksinasi sudah ada diperingkat 13 dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini capaian bukan didapat dari pihak kepolisian sendiri, melainkan kerjasama dengan instansi lain dan masyarakat,” kata Ino, Kamis (10/2/2022).

Sementara, Ketua SMSI Provinsi Lampung Donny Irawan mengaku banyak kemajuan yang didapat Kapolresta Bandar Lampung Ino Harianto. Seperti program Polisi Jiwaku Penolong, Polisi ada dimana-mana, pendirian pos polisi tapis di banyak titik di Bandar Lampung.

“Kita apresiasi atas banyak pencapaian dari Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Harianto, yang banyak merubah wajah kepolisian di Bandar Lampung lebih baik. Program-program ini pun sangat baik dan dapat membantu masyarakat, serta meningkatkan keamanan,” ujar Ketua SMSI Lampung.

Sebelumnya, Saleh, seorang pemulung warga Jalan Yos Sudarso, Bandar Lampung ditangkap karena mencuri besi 3 meter. Saleh nekat melakukan aksinya lantaran untuk kebutuhan makan sehari-hari empat orang anaknya. Anak pertama berumur 20 tahun seorang perempuan, 15 tahun yang seorang laki yang masih duduk di bangku SMP, 12 tahun yang duduk di bangku SD, dan seorang laki berumur 9 tahun.

Saleh dibebaskan setelah polisi melakukan restorative justice. Dibebaskannya Saleh karena Polsekta Teluk Betung Utara, melaksanakan restorative justice terhadap Saleh. Selain melakukan restoratice justice, Polsek Teluk Betung Utara pimpinan Kapolsek Kompol Robi Bowo Wicaksono memberikan bantuan sembako ke anak-anak Saleh.

“Pelaksanaan restorative justice terhadap tersangka tersebut merupakan tindak lanjut Perkap No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative,” kata Kapolsek Teluk Betung Utara Kompol Robi Bowo Wicaksono, Kamis (10/2/2022).

Kompol Robi menjelaskan, dalam restorative justice tersebut, pihaknya telah mempertemukan kedua belah pihak korban dan tersangka. “Dalam pertemuan di Mapolsek TbU tersebut, korban telah memaafkan atas perbuatan pelaku berupa pencurian besi. Mereka sudah sepakat untuk melakukan perdamaian dan sudah dibuktikan dengan surat perdamaian dengan ditandatangani kedua belah pihak,” jelas Robi.

Kompol Robi mengungkapkan, pihak Polsek TBU telah menekankan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan kembali. Ia juga melakukan upaya-upaya pencegahan dengan berkoordinasi bersama tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk bersama-sama mengawasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.(Van)

Opini

Oleh: Arieyanto Wertha SH MH,

(Ahli waris 5 keturunan Bandardewa pilar Pangeran Balak/ Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

UNTUK menyelesaikan kasus sengketa tanah antara Masyarakat Adat 5 Keturunan Kampung Bandardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung dengan PT Huma Indah Mekar (PT HIM), tampaknya Presiden dan Kapolri perlu turun tangan langsung sebagai wujud dan implementasi atas Instruksi yang disampaikan untuk memberantas mafia tanah yang menggurita di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keterlibatan oknum pejabat pemerintah dan oknum aparat penegak hukum begitu terstruktur sistematis dan masif (TSM), melindungi dan bekerjasama dengan oligarki dengan cara melawan hukum, menyerobot, merampas, menguasai tanah-tanah rakyat tanpa alas hak yang dapat di pertanggung jawabkan.

Masyarakat Adat 5 Keturunan Kampung Bandardewa sejak tahun 1982 artinya sudah melampaui 40 tahun memperjuangkan hak mereka atas tanah seluas 1.470 Ha sesuai dengan Soerat Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat Nomor : 79/Kampoeng/1922 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bandar Dewa dan telah pula didaftarkan di Pesirah Marga Tegamoan pada tahun 1936, yang saat ini patut diduga telah diserobot oleh PT. HIM anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations (Bakrie Group) dengan cara melawan hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan. Sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini tiada hentinya ahli waris 5 Keturunan melakukan upaya-upaya dengan melibatkan berbagai elemen dan lembaga negara. Mulai dari tingkat Kampung, Kecamatan, Kabupaten, DPRD, Gubernur, DPR RI, Lembaga Peradilan dan bahkan sampai ke KOMNAS HAM.

Saat ini, ahli waris 5 Keturunan bersandar kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat, agar dapat menyelesaikan sengketa tanah antara 5 Keturunan dengan PT. HIM. Sebagaimana rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Gugus Tugas Reforma Agraria, PT. HIM dan ahli waris 5 Keturunan pada tanggal 19 Januari 2022, yang merekomendasikan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria dan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat untuk melakukan pengukuran ulang terhadap luasan HGU PT. HIM dan sekaligus menertibkan perusahaan milik Aburizal Bakrie tersebut.

Sedikitnya ada sembilan poin penghambat penyelesaian kasus ini yang perlu menjadi perhatian negara melalui pemerintah, diantaranya:

1. Indikasi adanya manipulasi luas HGU yang tentunya berimplikasi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak PBB perkebunan,

2. Tumpang tindih HGU dalam areal tanah Ulayat 5 keturunan Bandardewa HGU No 16, 27 dan No.81 padahal lahan tersebut belum dibebaskan kepada ahli waris 5 keturunan Bandardewa yang berhak beralaskan Soerat Keterangan Hak Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat No 79/Kampoeng/1922.

3. Penjegalan ukur ulang HGU PT HIM tahun 2008 dan Tahun 2009 yang telah diprogramkan pembiayaannya dalam APBD kabupaten Tulang Bawang yang telah direkomendasikan Komisi II DPR RI.

4. Diterbitkannya secara rahasia, keputusan kepala BPN No 35/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak dari tahun 2019 menjadi 2044, ketika kasus sengketa ini sedang dimediasi Komnasham.

5. Tidak menindaklanjuti rekomendasi Tim Terpadu penyelesaian konflik perkebunan Provinsi Lampung, agar PT HIM menyelesaikan perijinan HGU sesuai dengan ketentuan peraturan per UU-an.

6. Bupati Tulangbawang Barat tidak segera merespons dan peka terhadap rekomendasi Komisi I DPRD kabupaten Tulangbawang Barat untuk menertibkan dan menata dengan melakukan ukur ulang luas areal PT HIM agar batas bidang tanahnya tidak menyerobot hak-hak tanah ulayat 5 keturunan Bandardewa di Pal 133 sampai Pal 139.

7. Instruksi Kapolri untuk memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia sebagai amanah Presiden RI cenderung diabaikan oleh Pemerintah Daerah dan kepolisian setempat.

8. Situasi kondusifitas di areal kebun PT HIM 1 bulan terakhir yang berpotensi menimbulkan konflik akibat lambannya Gugus Tugas Reforma Agraria dalam menangani sengketa yang telah berlangsung 40 tahun.

9. Pada sisi lain, pihak PT HIM seakan-akan tutup mata dan tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah ini, justeru malah membuat percontohan penanaman padi Gogo di areal PT HIM yang sebagian arealnya bermasalah dengan masyarakat disekitarnya. (*)

Oleh: Benson Wertha SH MH*
(Salah satu ahli waris Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa pilar Pangeran Goeroe Alam)

Tulang Bawang Barat, Detikperu.com- DIAMNYA Pemkab Tulangbawang Barat dalam merespon persoalan lahan Ulayat 5 keturunan Bandardewa, sungguh sangat disesalkan. Pemkab yang dinahkodai Bupati Umar Ahmad itu seolah mati suri!

Rekomendasi dari DPRD Tulangbawang Barat, yang menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama untuk agar Tim Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten Tulangbawang Barat segera mendesak PT HIM melakukan Ukur ulang, mandek.

Nampaknya polemik Pertanahan berskala nasional ini kurang mendapat respon dari Bupati Tulangbawang Barat selaku ketua Tim Gugus tugas Reforma Agraria kabupaten Tulangbawang Barat, ini terbukti sampai dengan hari ini tidak ada tanda-tanda perintah tugas ataupun pergerakan yang dilakukan oleh saudara Bupati Tulangbawang Barat!

Ini sangat disayangkan, sementara di lahan nampaknya masyarakat sudah tidak dapat lagi dibendung untuk mengambil kembali hak haknya yang sudah dirampas PT HIM selama 40 tahun.

Benson menyayangkan lambannya Tim Reforma Agraria merespon hal ini.

Apakah menunggu ada korban dulu baru akan mengambil sikap?

Atau karena kuatnya pengaruh Pemilik Modal yang keberatan dilakukannya ukur ulang Lahan tersebut, sehingga Bupati selaku ketua gugus tugas keberatan melakukannya?

Ini ada apa?
Kami meminta Bupati segera merespon apa yang sudah menjadi kesepakatan rekomendasi hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD Tubaba (Komisi I), Tolong kita sepakat sama-sama menjaga Kamtibmas yang ada di Tulangbawang Barat
Jangan benturkan masyarakat Lima Keturunan Bandardewa dengan para buruh pabrik.

Sekarang, bukannya sigap menyelesaikan urusan yang sebenarnya remeh temeh ketika dirinya sedang memiliki kewenangan, Bupati Umar Ahmad malah terkesan saling lempar tanggung jawab dengan kepala Kantor Pertanahan Tulangbawang Barat. Ironis!

Jangan membenturkan masyarakat Lima Keturunan Bandardewa dengan Pihak keamanan pabrik ataupun dengan Aparat kepolisian!

Sudah 40 tahun kami masyarakat Lima keturunan teraniaya, tunjukkan anda selaku kepala daerah yang bertanggung jawab atas nasib rakyat Anda!

Segera selesaikan keinginan masyarakat Lima keturunan untuk mendapatkan haknya selama ini yang telah dirampas PT HIM berdasarkan alas hak Soerat Keterangan Tanah Hoekoem Adat Kampoeng Bandardewa No.79/Kampoeng/1922 terdaftar pada Pesirah Marga Tegamoan tanggal 27 April 1936. (*)

Kotaagung Timur, Detikperu.com- Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Memorandum Of Understanding (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan Kejaksaan Negeri Tanggamus Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Wilayah Hukum Kabupaten Tanggamus. Di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah. Kamis (10/2/2022)

Bupati Hj. Dewi Handajani, dalam sambutannya menyambut baik atas MoU kesepakatan bersama antara Kejari dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait Penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada wilayah hukum Kabupaten Tanggamus.

Semoga dengan kerjasama ini dapat mendorong percepatan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan demi mewujudkan Visi Kabupaten Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera.

Dengan kerja sama ini, Pemda Tanggamus melalui bagian Hukum Sekretariat Daerah akan dapat melakukan konsultasi sebelum dan saat pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Kerjasama ini ke depan tidak ada lagi keragu-raguan dari perangkat
daerah dalam merencanakan dan
melaksanakan setiap program dan kegiatan, Harapnya.

Lanjut Bupati, Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kedepan diharapkan ada komunikasi terus menerus dan langkah riil sehingga terwujud tata kelola pemerintahah yang bersih, taat hukum dan berwibawa yang muaranya dapat mewujudkan OPD yang menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Lakukan pendampingan sehingga anggaran dapat betul dimanfaatkan dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah Pandemi Covid 19. Dengan mitra strategis dari kejaksaan kita saling melengkapi sehingga visi misi tekad kita semua Kabupaten Tanggamus tetap aman.

” Dari kerjasama ini juga sudah banyak yang kami rasakan termasuk dengan aset aset di Tanggamus dan dapat terus didampingi, bagaimana tindak lanjut upaya kita bersama kedepan untuk menjaga agar tidak ada kerugian negara, bagaimana masyarakat kita maju dengan segala kondisi keterbatasan, Ujar Bupati”

Kepala Kejari Yunardi, mengatakan bahwa kesepakatan bersama Ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya yang memang habis di Februari 2022, kita harapkan dengan MoU bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini bisa bermanfaat khususnya bagi Pemerintahan Daerah terutama menyikapi tentang masalah masalah hukum.

Tujuan utamanya adalah untuk meminimalisir kerugian keuangan negara dan pemulihan ekonomi nasional serta menegakkan kemajuan pemerintah daerah dan melaksanakan pelayanan.

MoU ini sendiri berlaku selama dua tahun yakni Februari 2022 sampai dengan Februari 2024, jadi setiap dua tahun sekali kita lakukan evaluasi dan perpanjangan.

Hadir juga dalam kesempatan itu Wakil Bupati AM. Syafi’i, Sekretaris Daerah Drs. Hamid Heriansyah Lubis, Inspektur Ernalia, Kepala Kejari Yunardi SH.MH., beserta Jajaran, Para Asisten, Para OPD, Kabag Hukum dan Kabag Kerjasama. (Humas)

Bandar Lampung, Detikperu.com- Bupati Kabupaten Tanggamus Hj. Dewi handajani SE. MM menerima penghargaan predikat kepatuhan tinggi penilaian kepatuhan standar pelayanan 2021.

Bunda Dewi menerima penghargaan tersebut dalam kegiatan yang dihelat oleh Ombudsman RI Perwakilan Lampung bersama dengan Inisiatif Lampung Sehat, yakni diskusi publik pengelolaan pengaduan layanan publik era pandemi dan penyerahan predikat kepatuhan tinggi penilaian kepatuhan standar pelayanan 2021, di Hotel Horison, Rabu (9/02/2022).

Hadir dalam acara tersebut Pimpinan Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Direktur Inisiatif Lampung Sehat Sudiyanto, serta Peneliti Jurai Riset dan Konsultan Darmawan Purba.

Dalam sambutannya Kepala Ombudsman RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, Ombudsman RI Pewakilan Lampung berkomitmen, setiap ada pengaduan pelayanan masyarakat akan langsung diselesaikan.

“Hal ini demi terpenuhinya standar pelayanan publim untuk masyarakat. Jadi pengaduan pelayanan publik jangan dipandang sebelah mata,” kata Nur Rakhman Yusuf.

Kemudian Dalam arahannya Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengatakan ada beberapa poin penting dalam pelayanan publik, yakni komunikasi agar masyarakat tidak salah paham, penyederhanaan SOP pelayanan publik, serta menggunakan media publikasi dalam sosialisasi pelayanan apa saja yang diberikan dan SOP

Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan online dan offline, dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Di tempat terpisah Bunda Dewi mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Penghargaan ini akan menjadi motivasi agar bisa memberikan pelayanan publik lebih baik lagi ke masyarakat Tanggamus.

Menurut Bunda Dewi, sampai saat ini dirinya selalu mengupayakan pelayanan terbaik untuk masyarakat Tanggamus. Demi bisa memberikan pelayanan terbaik Pemkab Tanggamus memiliki program saber pekan (sapu bersih pelayanan mengecewakan)

“Saya selalu turun kelapangan untuk bertemu dengan masyarakat agar bisa mendengarkan segala aspirasi termasuk aspirasi dalam hal pelayanan publik,” kata Bunda Dewi.

Selain Tanggamus, ada 9 Kabupaten/Kota lain yang menerima penghargaan predikat kepatuhan tinggi penilaian kepatuhan standar pelayanan 2021, Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, Bandar Lampung, Lampung Barat, Lampung Utara, Pringsewu, Pesawaran, dan Tulang Bawang.(A/A)