Lampung Barat, Detikperunews.com- Untuk menyikapi dengan strategi yang tepat atas efisiensi anggaran yang diserukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meminta jajaran untuk memprioritas anggaran tepat sasaran.

“Hasil efisiensi anggaran itu rata-rata terkait infrastruktur, sementara masyarakat teriak-teriak jalan rusak, jembatan rusak. Kemarin pihak terkait sampai saya panggil untuk rehabilitas rumah dinas sementara ditunda, alihkan anggarannya untuk pembangunan yang memang sekala prioritas yang lebih membutuhkan,” kata Parosil Mabsus.

Demikian disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus yang didampingi Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin saat menyampaikan pidato pertamanya di ruang Sidang Makhghasana DPRD setempat, Senin 03 Maret 2025.

Sidang Paripurna dalam rangka mendengarkan pidato pertama Bupati Lampung Barat turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sejumlah Anggota DPRD, ketua TP PKK Lampung Barat Partinia Parosil Mabsus, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan perwakilan dari instansi vertical.

Sidang Paripurna dibuka langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Edi Novial.

Mengawali pidatonya, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyampaikan pada 20 Februari 2025 lalu dirinya bersama Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin telah dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Kepresidenan, Jakarta.

Menurut Parosil Mabsus, pelantikan yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan merupakan seremonial semata, namun memiliki tanggung jawab yang berat.

“Presiden memiliki arahan khusus kepada kepala daerah baik Gubernur, Wali Kota maupun Bupati untuk menyelaraskan program pusat dan daerah meskipun seperti kita ketahui saat ini ada efisiensi anggaran,” terang Parosil.

Namun, Bupati dua periode itu mengaku justru adanya efisiensi anggaran tersebut menjadi tantangan tersendiri bagaimana agar tidak mengurangi berjalannya program-program dan pelayanan kepada lapisan masyarakat.

“Situasi ini adalah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi yang tepat anggaran dengan tujuan agar anggaran tepat sasaran. Jadi jangan sampai dengan adanya efisiensi anggaran ini membuat kita down, sehingga berkurangnya pelayanan kita kepada masyarakat,” tutur Parosil.

Parosil Mabsus mengajak kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat agar dapat saling bahu membahu bekerja sama untuk kemajuan Lampung Barat.

“Siapa tau kawan-kawan DPRD mempunyai jaringan ke pusat mari kita sama-sama sampaikan aspirasi bagaimana caranya hasil efisiensi anggaran itu Lampung Barat ini masih kebagian,” tutup Parosil. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Hari pertama memimpin apel rutin mingguan Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan etos kerja dan kekompakan.

Ajakan itu disampaikan Parosil Mabsus di Lapangan Kantor Bupati setempat, Senin (03/03) tepat hari pertama dirinya mulai bekerja sebagai Bupati periode 2025-2030.

Apel turut diikuti Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan seluruh ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Seperti diketahui, jabatan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2025-2030 merupakan periode kedua, Parosil Mabsus menyampaikan kendati dalam kurun dua tahun tiga bulan Lampung Barat dipimpin Penjabat (Pj) Bupati dirinya tetap melakukan pemantauan baik dari segi program maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Terimakasih saya ucapkan kepada bapak Nukman sebagai Pj Bupati Lampung Barat selama dua tahun tiga bulan, dia sudah bekerja keras untuk melakukan tata kelola demokrasi dan mengimplementasikan program yang telah diselaraskan dengan Pemerintah Pusat. Tentu program itu tidak mudah dan program itu tidak seluruhnya bisa berjalan dengan berhasil dan sukses tentu ada yang perlu dievaluasi,” kata Parosil Mabsus.

Parosil Mabsus berpendapat selain mengimplementasikan program-program pembangunan tidak kalah pentingnya meningkatkan pelayanan publik “melayani masyarakat dengan kinerja terbaik adalah tujuan bersama yang akan diwujudkan secara bersama-sama. Oleh karenanya, dibutuhkan komitmen dan kerja cerdas dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terkecuali, Camat, Peratin (Kepala Desa) beserta jajarannya,” tuturnya.

“Kami berharap dalam pemerintahan lima tahun ke depan, marilah kita meningkatkan etos kerja, mobilitas juga ditingkatkan secara bersama-sama karena kita abdi negara, siap melayani masyarakat,” pintanya.

Dalam kesempatan tersebut, Parosil Mabsus menekankan untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam melayani masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang lebih baik dan efektif.

“Kedisiplinan adalah kunci utama dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN Pemerintah Lampung Barat untuk senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam melayani masyarakat,” terangnya.

“Jika waktu bekerja, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, jangan waktunya bekerja tetapi live tik tok, itu artinya tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan,” ujarnya.

Pak Cik (sapaan akrabnya bagi Parosil Mabsus) dalam pertemuan pertamanya kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat membuat kesepakatan khusus jam kerja di bulan suci Ramadhan jam masuk kerja lebih awal, dari sebelumnya masuk pada pukul 08.00 WIB dan pulang Pukul 04. 00 WIB menjadi masuk Pukul 07.00 WIB dan pulang Pukul 03.00 WIB.

“Jika kita sama-sama sepakat bagaimana jika jam kerja khusus di bulan suci Ramadhan ini kita buat lebih awal masuk Pukul 7.00 Wib dan pulang pada Pukul 03.00 WIB, mengingat setelah sahur merupakan jam rawan, jika kita tidur kembali terkadang membuat kita justru malah bangun kesiangan,” tutup Parosil Mabsus. (W)

Kendari, Detikperunews.com- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra), Topan Sopuan, menegaskan bahwa setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik oleh notaris telah ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Seluruh aduan yang masuk ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) telah diproses sesuai ketentuan dan diteruskan ke Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) untuk mendapatkan keputusan final,” ungkap Topan Sopuan saat dikonfirmasi, Senin (03/03/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa MPW memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan. Dalam beberapa kasus, MPW bahkan merekomendasikan pemberhentian sementara bagi notaris yang terbukti melanggar kode etik. Namun, sesuai dengan ketentuan yang ada, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sepenuhnya berada di tangan MPPN di tingkat pusat.

“Karena itu, terkadang sanksi terhadap notaris terkesan tidak atau belum keluar, padahal seluruh proses telah berjalan. Hanya saja, keputusan akhir memang harus menunggu hasil dari MPPN,” jelas Topan Sopuan di ruang kerjanya.

Proses menunggu hasil putusan dari MPPN bisa memakan waktu lama. Dalam hal ini, Topan Sapuan menegaskan bahwa Kanwil tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menunggu. Karena itu, Topan mendorong adanya revisi regulasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada MPW dalam pemberian sanksi.

“Kami di wilayah juga berharap ada perubahan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan MPW memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi langsung. Dengan demikian, penegakan aturan terhadap notaris bisa lebih cepat tanpa harus menunggu keputusan dari pusat,” ungkap Topan Sopuan.

Selama ini, papar Topan lebih lanjut, majelis pengawas notaris selalu responsif dalam menanggapi setiap aduan yang masuk dan pemeriksaan dilakukan secara profesional serta transparan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Kami Kanwil Kemenkum Sultra menegaskan komitmennya untuk menjalankan pengawasan secara transparan dan profesional, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku”, pungkasnya. (*)

Bandar Lampung, Detikperunews.com- Suasana di Kota Bandar Lampung mendadak tegang setelah kedatangan empat bus yang membawa sekitar 200 orang dari Ambon ke Universitas Malahayati, Pada 2 Maret 2025. Kehadiran mereka memicu reaksi keras dari warga setempat, Yang menilai hal ini sebagai bentuk intervensi yang mengancam ketertiban dan kehormatan masyarakat Lampung.

Edi Samsuri, S.Fil, SH, Aktivis dan Tokoh Muda Lampung menyatakan keresahannya, “Cukup Ambon sampai Jakarta, Tidak perlu ke Lampung!”. Seruan ini mencerminkan kecemasan masyarakat terhadap potensi konflik yang bisa terjadi akibat kedatangan massa dalam jumlah besar tersebut.

Menurut informasi yang beredar, ratusan orang ini disebut-sebut merupakan orang suruhan dari Rusli Bintang Pemilik Universitas dan Rumah Sakit Malahayati yang sedang berkonflik dengan Istri Pertama dan Anak-anaknya.

Mereka diduga datang dengan tujuan tertentu terkait dengan penguasaan kampus Universitas Malahayati. Kondisi ini semakin memperkeruh suasana dan memicu kemarahan warga, terutama suku asli Lampung, yang merasa harga diri dan adat Pi’il Pesenggiri mereka telah dilecehkan.

“Ini bukan sekadar masalah kampus, ini adalah bentuk penjajahan terhadap tanah Lampung oleh pihak luar. Lampung ini ada pemiliknya, yakni Suku Lampung Jurai Sai Batin dan Pepadun!”, Tegas Edi yang juga berprofesi sebagai Advokat.

*Jangan ada Pihak Luar Mengacau di Lampung*
Menyikapi situasi ini, Organisasi Masyarakat Laskar Lampung Indonesia (LLI) langsung bergerak cepat dengan mengirim Sekjen DPP LLI Panji Padang Ratu, SH dan Ketua Kota Bandar Lampung Destra Yudha, SH, M.Si untuk memantau perkembangan di Universitas Malahayati. Ketua Umum Laskar Lampung, Ir. H. Nerozely Koenang, dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada pihak luar yang membawa premanisme ke tanah Lampung.

“Apapun konfliknya, tidak boleh ada orang luar, Terutama preman Ambon, masuk dan mengancam ketentraman di Lampung!”, Ujar Panglima Nero Koenang sapaan akrabnya.

Masyarakat Lampung berharap agar Kapolda Lampung segera mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah ini sebelum berkembang menjadi konflik suku yang lebih besar.

“Kami tidak ingin Lampung menjadi medan perang akibat ulah pihak luar. Kami mendesak aparat untuk bertindak sebelum situasi semakin tidak terkendali,” Ujar Panglima Nero.

Sementara itu, Ormas Pendekar Banten yang dipimpin oleh Hengki Malonda disebut telah bersiap siaga untuk bergabung dengan Laskar Lampung Indonesia, Menunggu instruksi lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa situasi ini berpotensi berkembang lebih jauh jika tidak segera ditangani oleh pihak berwenang.

Ketegangan ini menjadi pengingat bahwa setiap pihak harus menghormati adat dan budaya setempat serta tidak menggunakan cara-cara anarkis yang bisa memicu konflik berkepanjangan. Lampung adalah tanah yang memiliki nilai luhur, dan masyarakatnya akan berdiri tegak menjaga kehormatan serta kedaulatan wilayahnya, Dimana Suku Asli Lampung dan Pendatang sangat Rukun. Lampung dikenal sebagai Indonesia mini karena keragaman etnis dan budayanya. (*)

Magelang, Detikperunews.com- Kegiatan retreat kepala daerah di Akmil Magelang menjadi momen yang penting dan bersejarah bagi Sumatera Utara (Sumut), karena menjadi momen bertemu pemimpin Sumut. Nampak terlihat Pj Gubernur Agus Fatoni, Gubernur Muhammad Boby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya bertemu dan hadir bersama pada kegiatan parade senja dan makan malam bersama di Akmil Magelang, Kamis (27/02/2025).

Pada kedua kegiatan tersebut, selain dihadiri pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, juga dihadiri Presiden Prabowo, Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke 7 Joko Widodo. Hadir pula antara lain Menteri Koordinator, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih.

Pada momen yang istimewa tersebut, selain Pj Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur Sukut, bertemu juga pemimpin Sumut yaitu Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota se-Sumut.

Kegiatan retreat merupakan momen yang sangat baik bagi pemimpin daerah untuk bersama-sama dan saling mengenal lebih dekat, memperkuat silaturahmi, bertukar pengalaman dan informasi, sekaligus peningkatan kapasitas, menimba ilmu dan pengetahuan.

Fatoni menyampaikan, “kegiatan retreat ini momen yang samgat bagus untuk saling mengenal lebih dekat, mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan, menimba ilmu pengetahuan dan mendapat pembekalan dari seluruh pemateri dan narasumber.”

Pada kegiatan retreat, Pj Gubernur Sumut Fatoni yang sekaligus Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri juga menjadi narasumber dan memberikan materi tentang pengelolaan keuangan daerah. Fatoni menyampaikan materi antara lain peran dan kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, postur APBD, peningkatan pendapatan asli daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dana transfer, penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), penyesuaian pendapatan dan efisiensi anggaran, percepatan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan APBD Tahun 2025. (*)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Jelang menghadapi bulan suci ramadhan dan persiapan perayaan hari idul fitri 1446 hijriyah, Pemkab Lampung Barat menggelar rapat lintas sektoral di ruang rapat Pesagi, Setdakab. Lampung Barat, Selasa (25/2/2025).

Rapat tersebut melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, di antaranya Anggota DPRD Lampung Barat, Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Polres Lampung Barat, Kementerian Agama Lampung Barat, Badan Kesbangpol, Dinas Koperindag, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Satpol PP.

Di dalam rapat itu dibahas terkait persiapan-persiapan mulai dari keamanan, ketertiban, stabilitas harga pangan hingga persiapan pelaksanaan ibadah di bulan suci ramadhan sampai pada puncakanya hari raya idul fitri.

Rapat tersebut dipimpin langsung Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmad Hikami serta stakeholder terkait.

Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring berharap Pemkab Lampung Barat dan unsur Forkopimda dapat meningkatkan koordinasi dalam menjaga ketertiban masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

“Diharapkan dengan adanya kolaborasi dan pengawasan ketertiban umum, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan nyaman,” ungkap Wasis.

Wasis juga meminta dinas terkait untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mengatasi masalah yang ada di sektor pertanian, memperkuat distribusi pangan, dan menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Lampung Barat di bulan suci ramadhan.

“Karena memang jelang memasuki bulan suci ramadhan ada kenaikan harga pangan, jadi kita sama-sama kawal agar stabilitas harga bisa terkendali,” pungkasnya. (W)

Magelang, Detikperunews.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Nantinya dirinya akan menerbitkan Surat Edaran mengenai petunjuk efisiensi anggaran guna memerinci jenis anggaran belanja yang bisa ditekan.

“Saya menyampaikan beberapa hari lalu bahwa saya juga akan meminta daerah melakukan efisiensi, efisiensi belanja,” kata Mendagri saat ditemui di sela retret kepala daerah di Akmil Magelang, Minggu (23/2/2025) malam.

Mendagri juga mencotohkan efisiensi belanja yang dilakukan, di antaranya alat tulis kantor, perjalanan dinas, seremonial dan rapat yang tidak perlu. Mendagri mengatakan anggaran belanja yang tidak perlu itu bisa dialihkan untuk program pro rakyat. Kemudian, dirinya juga mencontohkan beberapa program, di antaranya rehabilitasi sekolah hingga standardisasi puskesmas.

“Semua dialihkan untuk program-program yang pro rakyat betul. Misalnya di bidang pendidikan, sekolah-sekolah yang rusak, toilet-toilet yang tidak bagus, MCK-nya, kemudian di bidang kesehatan, puskesmas harus bagus standardisasinya,” jelasnya.

Mendagri pun mengajak DPRD kabupaten/kota atau bahkan provinsi untuk ikut mengawasi efisiensi anggaran ini.

“Nah, ini awasi, tolong diawasi DPRD di masing-masing masyarakat daerahnya, tolong diawasi. Daerah mana yang melakukan perbaikan, daerah mana yang tidak. Dan kami juga melalui sistem, yang namanya sistem informasi pemerintah daerah, kami nanti akan melihat perubahan-perubahan itu. Hari ini saya tanda tangani (surat edaran) untuk saya berlakukan besok, memberikan guidelines kepada kepala daerah,” jelasnya.

“Saya mohon rekan-rekan pimpinan DPRD, anggota DPRD kabupaten/kota, juga bisa menyadari, efisiensi dilakukan ya, semua akan terdampak. Yang ada pada zona nyaman mungkin merasa nggak nyaman, tapi semata-mata untuk kepentingan program yang lebih banyak yang bersentuhan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” sambungnya.

Melalui kesempatan ini, Mendagri juga mengatakan bahwa dirinya memiliki staf yang berpengalaman dalam bidang keuangan daerah. Salah satunya adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Agus Fatoni.

“Pengalaman kita, staf saya berpengalaman dalam keuangan daerah seperti Dirjen Keuangan Daerah, Agus Fatoni, mengerti keuangan daerah apalagi sudah 3 kali gubernur, mengerti titik – titiknya dimana. Pak Bima Arya 10 tahun walikota pasti mengerti keuangan. Semua kami lakukan tujuannya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Mendagri. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza, resmi melantik Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu dari 14 Kabupaten/kota se-Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Selasa (25/02).

Salah satunya adalah Ketua TP PKK Tubaba Novianti Novriwan. Menjalani amanah ini, ia menyampaikan rasa syukur dan siap bekerja keras demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tubaba.

“Tentunya kami merasa optimis dan sangat bersemangat untuk menjalankan tugas ini. Ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan untuk memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat Tubaba,” ujar Novianti Novriwan usai dilantik.

Dirinya mengungkapkan, dalam waktu dekat ini, selain memperbaiki struktur organisasi, ia juga akan fokus pada beberapa program kerja, di antaranya pemberdayaan perempuan, peningkatan ketahanan keluarga, dan program kesehatan masyarakat. “Kami percaya, keluarga yang sehat adalah pondasi bagi masyarakat yang kuat.”

Ia menyebutkan, salah satu langkahnya dengan beberapa program yang akan dijalankan yaitu Memperkuat Posyandu, Mengatasi Stunting, dan Kelola Sampah dengan lebih baik.

“Tentunya kami akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dinas terkait, untuk mendukung program-program tersebut agar lebih efektif,” imbuhnya.

Menurut Novianti Novriwan, TP PKK memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Selain menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dirinya juga ingin mendengarkan suara masyarakat dan mengajak untuk berpartisipasi dalam program-program TP PKK. “Kerjasama yang baik akan membawa dampak positif bagi semua,” ungkapnya.

Dengan dilantiknya sebagai Ketua TP PKK Tubaba, Ia berharap dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

“Semoga TP PKK Kabupaten Tubaba bisa menjadi lebih inovatif dalam menciptakan program yang bermanfaat. Kami juga berharap dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (*)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lampung Barat Partinia Parosil Mabsus, secara resmi dilantik, Selasa 25 Februari 2025.

Ketua TP PKK Lampung Barat dilantik bersama dengan 14 Ketua TP PKK Kabupaten/Kota.

Pelantikan dilakukan langsung oleh ketua TP PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirzani Djausal di Mahan Agung, Bandar Lampung. Disaksikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin.

Purnama Wulan Sari Mirzani Djausal mengucapkan selamat kepada 14 ketua TP PKK Kabupaten/kota yang baru saja di lantik sebagai Ketua TP PKK Kabupaten masing-masing.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya menyampaikan selamat atas dilantiknya 14 ketua TP PKK daerah. Selamat mengemban amanah dan jalankan tugas sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Ia meminta kepada ketua TP PKK daerah agar segera melakukan sinergiritas terhadap Bupati dan Wakil Bupati untuk membantu menjalankan program-program yang telah direncanakan.

“Segera lakukan koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk mensinkronisasikan program-program khususnya terhadap pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan mensejahterakan masyarakat,” sebutnya.

Ketua TP PKK Lampung Barat Partinia menegaskan bahwa peran TP PKK bukan sekadar menjalankan program seremonial saja melainkan memiliki tanggung jawab nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Makcik (begitu sapaan akrabnya bagi Partinia) menyatakan, siap menyukseskan dan mendukung program Bupati dan wakil Bupati Lampung Barat agar semakin hebat.

“Kami berkomitmen untuk mendukung program-program yang mensejahterakan masyarakat serta menjalankan berbagai program TP PKK,” ungkapnya.

Menurut Makcik, program kerja akan mengacu 10 program pokok PKK meliputi pangan, sandang, hingga tata laksana rumah tangga

“Kita akan terus mengoptimalkan program-program yang telah ada serta berinovasi agar setiap keluarga di Kabupaten Lampung Barat dapat merasakan dampak positif dari keberadaan TP PKK,” tutupnya. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melalui Inspektorat menyelenggarakan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar tahun 2025, bertempat di Aula Kagungan Setdakab Selasa 25 Februari 2025.

Sosialisasi dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Nukman M.M. Diikuti Asisten 1 Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Drs. Ahmad Hikami, pihak kecamatan dan Peratin di wilayah Lambar.

Menghadirkan narasumber Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Lambar Iptu Juherdi Sumandi, SH,. M.H. Dengan materi sosialisasi saber pungli Kabupaten Lambar tahun 2025.

Selain itu, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Lambar Ferdy Andrian, S.H., M.H. Dengan materi membangun budaya anti pungli pungutan liar dalam rangka meningkatkan integritas dalam pelayanan publik.

Dalam Sambutan Sekda Lambar Nukman mengapresiasi Kegiatan sosialisasi sapu Bersih Pungutan Liar yang diselenggarakan oleh Inspektorat Lambar.

“Muda-mudahan dengan Kegiatan seperti ini dapat memberikan informasi terhadap aparatur agar selalu berlaku jujur dalam bekerja serta berpedoman pada aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Nukman menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan upaya pencegahan pungutan liar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lambar, termasuk di Organisai Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan hingga Pekon (Desa).

“Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan unsur ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lambar baik tingkat Pekon, Kecamatan hingga Kabupaten supaya dapat menghindari dari praktek pungli yang tanpa sadar biasa terjadi,” tutur Nukman.

Dirinya juga meminta kepada para peserta dapat mengikuti sosialisasi tersebut dengan baik agar dapat memahami dan menerapkannya dalam setiap kegiatan di institusi dan tempat tugas masing-masing.

“Sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik,” pungkas Nukman.

Sementara, Plt. Inspektur Lambar Mat Sukri, S.Sos., M.P dalam laporannya mengatakan sosialisasi tersebut sebagai wujud komitmen sinergitas antara Pemda Lambar dengan pihak penegak hukum dalam hal ini yakni Polri dan Kejaksaan.

“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap efek negatif pungutan liar yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat,” tutupnya. (W)