Lampung Barat, Detikperunews.com- Sebanyak 1.553 usulan yang disampaikan masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegas bahwa pembangunan Infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat tetap menjadi skala prioritas utama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

“Pemerintah pusat memiliki program yang dikenal dengan astacita, pemerintah Provinsi Lampung memiliki tiga program strategis dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki program satya ananda sakti atau enam program, dari keseluruhan program tersebut mesti selaras dan disinergikan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang memiliki sebuah kemanfaatan sebagai aspek kehidupan,” kata Parosil Mabsus.

Namun dikatakan Parosil Mabsus, setiap daerah memiliki produk dan potensi unggulan serta persoalan yang berbeda “tetapi pada akhir-akhir ini rata-rata yang menjadi persoalan di setiap daerah adalah Infrastruktur. Tidak terkecuali bagi Lampung Barat,” demikian imbuh Parosil Mabsus.

Demikian disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat menyampaikan paparannya pada pelaksanaan Musrenbang RKPD 2026 yang berlangsung di Aula Kagungan Setdakab, Kamis 13 Maret 2025.

Menurut Pak Cik (sapaan akrabnya) jalan merupakan persoalan serius, oleh karena itu, dirinya menyatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ke depannya berkomitmen menjadikan sekala prioritas pembangunan Infrastruktur.

“Salah satu contoh titik ruas jalan di Lampung Barat yang perlu adanya sentuhan adalah ruas yang ada di Suoh dan Bandar Negeri Suoh, ruas jalan Waspada menuju Way Ngison, Kecamatan Sekincau yang menghubungkan dengan Kecamatan Batu Ketulis, ruas jalan Kecamatan Sumber Jaya yang menghubungkan dengan Kecamatan Pagar Dewa, jalan Kecamatan Sekincau yang menghubungan dengan Kecamatan Pagar Dewa, ruas jalan yang berada di Pekon Kota Besi, ruas jalan Pekon Sukabumi, ruas jalan penghubung Pekon Turgak menuju Pekon Sukaraja, ruas jalan menuju SMA N 1 Lumbok Seminung termasuk ruas-ruas jalan di Kecamatan lain,” terang Pak Cik.

Parosil Mabsus mengatakan, dimasa kepemimpinannya bersama wakil Bupati Mad Hasnurin periode kedua ini memiliki keinginan dan harapan untuk menuntaskan dan menyelesaikan titik ruas jalan yang memang masuk sekala prioritas.

“Saya memberikan tugas khusus kepada dinas PUPR dan Bappeda beserta seluruh staf agar kiranya nanti ruas-ruas jalan yang memang masuk dalam skala prioritas akan dijadikan prioritas di tahun yang akan datang,” tutup Parosil.

Sementara Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat Indra Gunawan menjelaskan pelaksanaan Musrenbang tersebut merupakan forum strategis untuk merancang pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

“Proses penjaringan usulan masyarakat yang diawali Musrenbang tingkat Pekon kemudian dilanjutkan tingkat Kecamatan dan pada hari ini tingkat Kabupaten lalu nantinya akan dilanjutkan tingkat Provinsi hingga pusat,” tutur Parosil.

Indra Gunawan menyampaikan berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan terdapat 1.553 usulan diantaranya 671 terkait dengan pekerjaan umum, 268 urusan pendidikan, 239 urusan pertanian, 40 urusan lingkungan hidup, 73 urusan kesehatan, 47 urusan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata, 37 urusan perikanan 24 urusan koperasi, 20 urusan pengendalian perlindungan anak, 23 urusan sosial, 13 urusan kependudukan, 84 urusan perhubungan dan 14 urusan tenaga kerja.

Musrenbang turut diikuti Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Ganjar Jatiyono, Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, ketua TP PKK Lampung Barat Partinia Parosil Mabsus, Perwakilan Forkopimda, Plh Sekretaris Daerah Lampung Barat Ismet Inoni, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan instansi vertical lainnya. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com– Bupati Lampung Barat, Hi. Parosil Mabsus, bersama Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, memberikan arahan serta motivasi kepada petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) di halaman kantor Bupati Lampung Barat, Rabu pagi (12/3/2025).

Acara ini dihadiri oleh para asisten, kepala perangkat daerah, dan seluruh petugas Damkar di wilayah Lampung Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Parosil Mabsus mengungkapkan pentingnya peran petugas Damkar dalam melayani masyarakat.

“Tanggung jawab bukan hanya terhadap diri sendiri, keluarga, atau lingkungan, tetapi juga saat masyarakat membutuhkan bantuan,” ujar Bupati Parosil.

Petugas Damkar adalah garda terdepan dalam memberikan pertolongan, meskipun terkadang tidak bisa menghilangkan semua kesulitan, tetapi setidaknya kata Parosil dapat memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi.

Bupati Parosil juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dedikasi dan kerja keras petugas Damkar.

“Saya sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara di lapangan,” ungkapanya.

“Saya tahu situasi yang dihadapi cukup menantang, namun saya percaya kalian telah bekerja maksimal. Semoga selalu diberikan kesabaran dan kekuatan untuk mengatasi segala hambatan yang ada,” tambahnya.

Menurut Bupati, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah selama masa jabatannya cukup baik.

“Apresiasi yang berkembang di bawah sangat positif. Masyarakat merasa puas dengan kinerja kita, dan saya berharap hal itu bisa terus kita pertahankan dan tingkatkan,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati Parosil mengingatkan kepada seluruh petugas Damkar untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi dalam setiap situasi.

“Tugas kita adalah mengayomi dan melindungi masyarakat. Mari kita jaga kedamaian dan terus berikan pelayanan terbaik untuk kesejahteraan bersama,” pungkasnya.

Acara tersebut berlangsung lancar dan diakhiri dengan foto bersama seluruh petugas Damkar yang hadir. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Puskesmas Batu Ketulis dan Kantor Kecamatan Sekincau, Selasa 11 Maret 2025.

Sidak dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana aparatur pemerintah melayani masyarakat.

Dalam sidak tersebut Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus banyak menemukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) yang tidak berada kantor pada saat jam kerja berlangsung. Seperti di Puskesmas Batu Ketulis dari 63 daftar pegawai yang ada hanya terdapat 10 pegawai yang berada di tempat hal yang sama juga terjadi di Kecamatan Sekincau masih banyak yang tidak masuk pada jam kerja.

Seperti diketahui, berdasarkan surat edaran Bupati Lampung Barat nomor : 060/119/09/2025 tentang perubahan jam kerja ASN pada bulan puasa 1446 hijriyah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Dalam surat edaran tersebut jam kerja ASN pada Senin-Kamis masuk Pukul 07.00 WIB dan pulang Pukul 15.00 WIB sedangkan hari Jum’at dari Pukul 07.00 WIB sampai dengan Pukul 10.00 WIB. Sedangkan Bupati Lampung Barat melakukan Sidak Pukul 13.40 WIB itu artinya masih pada jam kerja.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengungkapkan kekecewaannya terhadap pegawai yang tidak menjunjung tinggi kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

“Hari ini kita melakukan sidak di Puskesmas Batu Ketulis dan Kantor Kecamatan Sekincau, banyak ruangan-ruangan yang kosong, pegawainya juga banyak tidak berada di tempat pada saat jam kerja termasuk Kapus dan Camatnya,” ungkap Parosil Mabsus.

Terkait tidak disiplinnya Kapus Batu Ketulis dan Camat Sekincau Parosil Mabsus mengatakan dirinya akan memberikan sanksi berat “pada dasarnya ini adalah pembinaan terhadap pegawai, bisa saja akan kita beri sanksi teguran lisan, tertulis bahkan akan di non job kan,” terang Parosil.

Pakcik menekankan kepada jajaran efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan pemerintah terhadap kedisiplinan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Bulan puasa tidak boleh merubah pelayanan kita kepada masyarakat dan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan terhadap kedisiplinan maupun pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Wakil Bupati (Wabup) Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin melakukan rapat koordinasi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah di Provinsi Lampung secara virtual, Selasa (11/3/2025).

Wabup Lampung Barat Drs. Mad Hasnurin mengikuti rapat virtual di ruang rapat pesagi kantor bupati Lampung didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Drs. Ismet Inoni, perwakilan Bappeda, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan perwakilan Dinas PUPR.

Rapat itu diikuti 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung dan dipimpin langsung Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.

memberikan pengarahan roadmap kepada seluruh kabupaten/kota se-Lampung terkait pengelolaan sampah.

Wagub Lampung Jihan Nurlela mengatakan rakor ini juga berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tanggal 24 Desember 2025 perihal Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional.

Mengacu kepada arahan Presiden Prabowo, Jihan menyampaikan seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk Menyusun Peta Jalan (Roadmap) Rencana Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah pada daerahnya masing-masing.

Road map ini harus selesai pada tanggal 12 Maret 2025 di mana Inti dari road map tersebut adalah melakukan upaya pembenahan pengelolaan sampah di hulu dan hilir.

Wagub Jihan menjabarkan beberapa hal yang perlu dibenahi dalam pengelolaan sampah di hulu yaitu :
1. Transformasi perubahan perilaku seluruh elemen Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
2. Mewajibkan Pemilahan Sampah di Sumber.
3. Melakukan upaya yang signifikan untuk menangani sampah organik di sumbernya.
4. Menerapkan konsep Extended Producer Responsibility (EPR) (kebijakan lingkungan yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas produknya dari awal hingga akhir masa pakainya).
5. Menguatkan peran bank sampah sebagai fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular.

Sedangkan pembenahan pengelolaan sampah di hilir yang harus dilakukan adalah :
1. Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpilah yang menjangkau seluruh wilayah.
2. Membangun industrialisasi pengelolaan sampah.
3. Melakukan penataan TPA di daerah agar dapat dikelola dengan metode lahan urug saniter atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali.
4. Melakukan penertiban pembuangan sampah ilegal (illegal dumping) dan pembakaran sampah secara terbuka (open burning).
5. Memperbaiki tata kelola pengelolaan sampah di daerah meliputi melakukan penguatan regulasi dan penegakan hukum, perbaikan kelembagaan dan dukungan pendanaan dalam pengelolaan sampah.

Selanjutnya, ia berpendapat bahwa masyarakat perlu didorong untuk melakukan gaya hidup sadar sampah melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dan Akademisi berperan sebagai konseptor, sumber pengetahuan dan pembuat inovasi.

Wagub Jihan juga menegaskan dunia usaha berperan sebagai sumber pendanaan dan penggerak (enabler) untuk menciptakan nilai tambah dan sirkular ekonomi dari pengolahan sampah.

“Dunia usaha membantu pendanaan melalui Corporate Social Responsibility atau CSR yaitu tanggung jawab sosial perusahaan juga melaksanakan Extended Producer Responsibility atau EPR yang merupakan bentuk tanggung jawab produsen untuk mengelola sampah kemasan produk yang dihasilkannya yang beredar di masyarakat,” ujarnya

Tidak kalah penting, menurutnya media juga sengat berperan untuk menyebarkan informasi, melakukan sosialisasi dan edukasi.

Selain itu, Wagub Jihan menyampaikan bahwa di hilir, Bank Sampah harus menjadi Motor Sirkular Ekonomi Sampah yang utama menjadi garda terdepan dalam upaya edukasi 3R pada masyarakat.

Menurutnya, Bank Sampah harus menjadi motor sirkular ekonomi terstruktur mulai dari tingkat RW hingga Kecamatan.

“Perlu membentuk paling sedikit satu Bank Sampah Unit di setiap RW dan satu Bank Sampah Induk di setiap Kecamatan dan juga perlu mengoptimalkan sarana pengelolaan sampah hulu lainnya seperti TPS3R,” ungkapnya.

Ia menghimbau untuk Bank Sampah yang sudah tidak akif untuk direvitalisasi dan dilakukan pembenahan struktur kelembagaan dan metode bisnisnya.

“Untuk itu perlu adanya edukasi secara terstruktur dan sistematis mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, RW, hingga ke tingkat RT,” tambahnya.

Wagub Jihan berharap rakor Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Provinsi Lampung ini menjadi inspirasi bagi seluruh pihak untuk turut peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup kita khususnya dalam penuntasan pengelolaan sampah. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menjawab ketakutan masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) terkait seruan akan diadakan penurunan terhadap masyarakat yang berkebun di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Seperti diketahui, beberapa waktu ini masyarakat Lampung Barat mengalami konflik terhadap satwa liar Harimau dan Gajah yang berdampak isu akan dilakukannya penurunan terhadap masyarakat berkebun di wilayah TNBBS.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengatakan, pihaknya memastikan sampai dengan saat ini belum ada surat tembusan dari pihak TNBBS kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait program penurunan masyarakat Suoh dan BNS yang berkebun di wilayah TNBBS.

“Kemarin saya kumpulkan semua dari pihak Forkopimda, kepala perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya, selain membahas terhadap persiapan lebaran, inflasi harga menjelang lebaran juga membahas penanganan konflik satwa liar dan dampaknya. Dampaknya artinya bapak ibu gara-gara terjadi konflik satwa liar Harimau dan Gajah akhirnya mau menurunin masyarakat,” kata Parosil Mabsus.

Pakcik (sapaan akrabnya bagi bupati Lampung Barat dua periode itu) mengatakan berdasarkan hasil pertemuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan pihak Forkopimda tersebut belum menemui solusi, hal itu menurutnya karena sampai dengan saat ini memang belum ada himbauan terhadap penurunan masyarakat yang berkebun di wilayah TNBBS.

“Dalam pertemuan kemarin sudah saya tanyakan langsung dengan pihak TNBBS, apakah sudah ada program TNBBS terhadap penurunan masyarakat Kecamatan Suoh dan BNS yang menggarap kebun di wilayah TNBBS dampak dari terjadinya konflik satwa liar Harimau dan Gajah ini, dan dia menjawab belum ada. Karena yang berhak melakukan penurunan itu adalah pihak TNBBS,” kata Pakcik.

Demikian disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat menyampaikan sambutannya pada Kunjungan Kerja (Kunker) di Pekon Bumi Hamtatai Kecamatan BNS, Selasa 11 Maret 2025.

Pakcik menyampaikan kepada masyarakat Suoh dan BNS yang berkebun di wilayah TNBBS tidak perlu merasa takut dan gelisah akan dilakukan penurunan, namun Parosil Mabsus menekankan agar daerah yang masuk pada peta rawan konflik satwa liar Harimau dan Gajah supaya masyarakat meninggalkan lokasi tersebut “silahkan jika untuk mengurus kebunnya dan mengambil buah kopinya dengan catatan dilakukan dengan cara berkelompok jangan sendiri-sendiri tidak usah lagi bermalam di hutan yang masuk dalam peta kerawanan,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Lampung Barat itu berkomitmen kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan konflik satwa liar Harimau dan Gajah dengan cara melakukan pembahasan terhadap pihak TNBBS “bila perlu nanti ada petanya yang menandakan daerah-daerah yang rawan konflik satwa liar,” paparnya.

“Siapapun yang berkebun di Kecamatan Suoh dan BNS wilayah TNBBS akan kita lindungi kecuali memang keluar aturan baru yang memang mengharuskan masyarakat meninggalkan kawasan hutan TNBBS dengan catatan masyarakat juga harus mematuhi himbauan baik pihak Polri, TNI maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” ucapnya.

“Dan yang tidak kalah penting kita harus bisa menjaga kelestarian hutan, jangan merusak hutan dengan cara menebang pohon justru kita harus terus menanam pohon-pohon agar hutan kita tetap terjaga, dengan demikian diharapkan hewan yang berada di wilayah tersebut tidak merasa terganggu,” tutup Parosil. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Dalam rangka memastikan kedisiplinan pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga honorer Wakil Bupati (Wabub) Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Barat, Senin 10 Maret 2025.

Dalam sidak tersebut Wabup Mad Hasnurin turut didampingi Plt. Inspektur Mat Syukri, Sekretaris BKPSDM Budi Kurniawan dan jajaran Pol PP.

Pun Mad Hasnurin (begitu sapaan akrabnya bagi Wabup dua periode itu) dalam Sidaknya mengecek satu persatu absensi pegawai pada OPD masing-masing untuk memastikan tingkat kehadiran para ASN maupun THLS.

“Pada bulan Suci Ramadhan ini kita menerapkan jam kerja lebih awal dari biasanya, yakni masuk Pukul 07.00 WIB dan pulang pada Pukul 15. 00 WIB, oleh karena itu kita melakukan pengecekan terhadap kedisiplinan pegawai baik ASN maupun tenaga honorer,” kata Wabup Mad Hasnurin.

Terkait hasil pengecekan tingkat kehadiran pegawai menurut Wabup Mad Hasnurin terbilang baik.

“Berdasarkan hasil pengecekan tingkat kehadiran pegawai tadi baik PNS maupun THLS kita lihat cukup baik, meskipun tadi ada beberapa yang kita lihat absennya tidak hadir tetapi ada keterangan, ada yang sedang sakit, persiapan Umrah maupun ada urusan keluarga,” ucapnya.

Wabup Mad Hasnurin mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen menjaga kedisiplinan sebagai tanggung jawab pelayan masyarakat.

“Kita akan berkomitmen untuk terus menjaga kedisiplinan pegawai dan menjunjung tinggi tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” tutup Mad Hasnurin. (W)

Lampung Barat, Detiperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus memberikan hadiah paket umroh gratis kepada dua orang petugas kebersihan lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Senin 10 Maret 2025.

“Hadiah umrah ini sebagai apresiasi pemerintah daerah kepada petugas kebersihan yang sudah berjuang memberi keindahan di Lampung Barat khususnya di wilayah kota Liwa,” jelas Parosil.

Hal itu disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat memberi arahan kepada petugas kebersihan, bertempat di Lobby Kantor Bupati setempat.

Terkait yang mendapat rezeki bak durian jatuh tersebut Parosil Mabsus mengatakan tidak akan dilakukan penunjukan hal tersebut sebagai netralitas terhadap sesama petugas kebersihan.

“Terkait yang akan mendapatkan rezeki tersebut nanti akan kita lakukan undian, tidak akan dilakukan penunjukan biar adil,” sebutnya.

Menurut Parosil pemberian hadiah umroh gratis tersebut sudah selayaknya diterima oleh para pahlawan kebersihan di Lampung Barat “mereka ini kadang-kadang kita saja masih tidur mereka sudah bekerja di jalan-jalan,” ujarnya.

Kendati demikian, Bupati dua periode itu meminta kepada petugas kebersihan agar selalu meningkatkan kinerja dan menjunjung tinggi tanggung jawab.

“Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Fitri, kota Liwa ini merupakan jantung Lampung Barat, jalan lalu lalang baik dari Palembang maupun Kabupaten tetangga jangan sampai kelihatan banyak sampah yang akan menjadi perhatian para pemudik,” terang Parosil Mabsus.

Sebagai informasi, undian pemberian Umrah Gratis akan dilakukan diwaktu yang disepakati bersama oleh para tenaga kebersihan. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus soroti konflik Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan satwa liar Harimau dan Gajah yang meresahkan masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh beberapa waktu ini meneror masyarakat.

“Hari ini Lampung Barat yang menjadi sorotan adalah keresahan yang terjadi di Suoh dan Bandar Negeri Suoh terutama masyarakat yang berkebun di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ini bermula dari adanya konflik satwa liar,” Kata Parosil Mabsus.

Menurut Parosil Mabsus hal tersebut merupakan permasalahan yang serius, perlu adanya pengkajian, penanganan, penyelesaian dan penanganan dari seluruh aspek, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Poltri, TNI, TNBBS maupun pihak terkait yang sesuai dengan koridor aturan yang berlaku baik UUD atau Pilpres.

“Karena tidak boleh suatu keputusan itu diambil oleh satu konstitusi saja, keputusan itu akan memiliki dimensi lain dampak yang sangat luas baik itu sesama sosial, politik,” terang Parosil.

Hal itu disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda yang diikuti Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Edi Novial, perwakilan Kodim 0422 LB, perwakilan Polres, perwakilan Kejaksaan Negeri, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan perwakilan instansi vertikal, bertempat di Ruang Rapat Pesagi 10 Maret 2025.

Pakcik (sapaan akrabnya bagi bupati Lampung Barat itu) berharap keresahan masyarakat Suoh dan Bandar Negeri Suoh terkait teror satwa liar tersebut segera berakhir “poin paling penting dari sudut pandang pak Bupati dari pertemuan ini bagaimana suasana puasa dan Idul Fitri tahun ini masyarakat kita dapat menjalani dengan tenang, khusyuk serta tenteram, jangan ada rasa keresahan dan kekhawatiran lagi,” harapnya.

Pakcik mengatakan hal itu bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan TNBBS dengan cara persuasif. “Dengan cara meminta masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari jangan secara perorangan atau sendiri namun dilakukan dengan bersama-sama lalu mengimbau jika masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk membangun rumah agar jangan lagi bermukim di wilayah TNBBS,” ujar Parosil Mabsus.

Karena dikatakan Parosil Mabsus masyarakat yang menempati kawasan hutan TNBBS bukan untuk mencari kekayaan namun untuk bertahan hidup.

Parosil Mabsus menyatakan dirinya setuju jika akan dilakukan penurunan terhadap masyarakat yang menempati kawasan hutan TNBBS namun harus memiliki solusi terbaik untuk masyarakat.

“Maksud saya sangat setuju jika kita mensosialisasikan penurunan masyarakat dari kawasan hutan TNBBS namun harus dengan cara humanis dan bijaksana sesuai dengan koridor yang ada serta mengutamakan kepentingan masyarakat memanusiakan manusia, kita harus mampu memberikan solusi bagi mereka, harus bisa menjamin keberlanjutan hidup mereka,” tutur Pakcik.

Senada disampaikan ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial terkait penyelesaian konflik satwa liar yang berada di Suoh dan Bandar Negeri Suoh harus dipelajari secara bijak dan konpership “karena kalau kita melihat program HKM, konsep dari HKM itu sendiri pak bupati ada kerjasama antara dinas kehutanan, Pemerintah Daerah dengan petani yang menggarap di daerah masuk dalam kawasan hutan lindung. Masyarakat bisa mengambil hasilnya dan melindungi kawasan hutannya,” papar Edi Novial.

Edi Novial berharap dengan adanya Pilpres Nomor 5 tahun 2025 kita lakukan konsultasi kepada kementerian kehutanan karena yang pertama Pilpres itukan ditargetkan masalah sawit, perusahaan-perusahaan besar. “Sedangkan untuk di Lampung Barat inikan belum ada perusahaan-perusahaan besar hanya petani murni menggarap kebun tidak ada yang sampaikan dengan lima hektar untuk satu orang,” lanjutnya.

“Artinya saya berharap dalam penyelesaian konflik yang melibatkan orang banyak ini harus dengan bijak jangan sampai justru menyebabkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah,” tutup Edi Novial. (W)

Bandar Lampung, Detikperunews.com- Desi Owner djeshop_store melaporkan akun media sosial (medsos) Instagram Ami_Cerianaamalya ke Polda Lampung. Desi melaporkan soal dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan oleh akun tersebut, Pada Kamis (5/3/2025).

Laporan tersebut sudah teregister dengan nomor LP/B/183/III/2025/SPKT POLDA LAMPUNG tertanggal 05 Maret 2025. Desi melaporkan dugaan Tindak Pidana Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Klien Kami owner djeshop_store saudari Desi ini, Melaporkan ada peristiwa Pencemaran nama baik melalui media elektronik dan/atau fitnah. Terlapornya adalah pemilik akun Instagram ami_cerianaamalya,” kata Kuasa Hukum Ramanda Ansori S.H, M.H.

Dalam pelaporan tersebut, saudari Desi merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya, dengan narasi tidak baik dan ujaran kebencian.

“Di postingan Instastory tersebut diduga melakukan pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Klien kami di antaranya, “Sebanyak 8 bukti postingan yang bernarasi tidak baik’ ,atas postingan tersebut Klien kami mengalami gangguan psikologis dan kerugian Materi dikarenakan klien kami memiliki usaha online shop’,” Jelas Ramanda Ansori. (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Pasca dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Novriwan Jaya dan Wakil Bupati Nadirsyah, silaturahmi sekaligus memberi arahan perdana kepada kepala OPD.

Acara tersebut digelar di Aula Lantai III, Kantor Pemda Kabupaten setempat, pada Senin (03/03/2025).

Dikesempatan itu, Bupati Novriwan mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat bekerja dengan baik dan maksimal. “Karena status sebagai ASN begitu besar tanggung jawabnya,” ungkap bupati.

Dia juga menyampaikan bahwa proses demokrasi sudah selesai, “Hari ini saya dan bapak wakil bupati bersama bapak dan ibu semua, kita dalam satu kapal besar yang segera akan berlayar untuk satu tujuan memajukan Kabupaten Tubaba. Dan saya minta untuk pejabat eselon II jadilah contoh yang baik bagi pejabat-pejabat dibawah kita, dan kita bina eselon-eselon dibawah kita,” katanya.

Menurut Bupati Novriwan, di Kabupaten Tubaba banyak pejabat eselon III dan eselon IV yang memiliki potensi dan kemampuan yang baik. Untuk itu, dia meminta kepada penjabat Sekda dan Tim untuk mengevaluasi.

“Saya selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tubaba kedepannya akan benar-benar mempertimbangkan dari aspek kinerja. Selain itu, Saya juga ingin sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita maksimal dan semua harus terlibat,” pungkasnya.

Semantara Wakil Bupati Nadirsyah menambahkan, agar seluruh ASN dapat menjadikan jabatan yang diemban sebagai alat atau sarana pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Tubaba.

“Pada kesempatan yang baik ini kepada seluruh rekan-rekan ASN semua diharapkan dapat memberikan dukungan kepada bupati dan wakil bupati, sehingga harapan-harapan masyarakat yang dititipkan kepada kami dapat terealisasikan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkup Pemkab Tubaba. (*)