Lampung Barat, Detikperunews.com— Bupati Lampung Barat, Hi. Parosil Mabsus, menyatakan dukungan penuh terhadap pelantikan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Barat yang akan digelar dalam waktu dekat ini.

Hal tersebut disampaikan Parosil dalam audiensi bersama jajaran MUI Lampung Barat yang berlangsung di ruang kerjanya, Senin (5/5/2025).

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MUI Kabupaten Lampung Barat, Pairozi, yang memaparkan agenda dan persiapan pelantikan kepengurusan baru MUI yang dijadwalkan akan berlangsung pada 14 Mei 2025 mendatang di Aula Kagungan, kantor bupati setempat.

Dalam kesempatan itu, Pairozi menyampaikan bahwa pelantikan tersebut akan dihadiri oleh Ketua MUI Provinsi Lampung yang juga dijadwalkan untuk melantik secara langsung jajaran pengurus baru.

“Rencana kita akan melakukan pelantikan kepengurusan MUI di wilayah Kabupaten Lampung Barat pada 14 Mei nanti. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah daerah,” ujar Pairozi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Parosil Mabsus menyambut baik inisiatif dan agenda yang disampaikan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan mendukung penuh kegiatan pelantikan tersebut, bahkan memastikan akan hadir langsung dalam acara sebagai bentuk apresiasi terhadap peran MUI di tengah masyarakat.

“Semoga pelaksanaannya nanti berjalan aman dan lancar. MUI adalah mitra strategis pemerintah, terutama dalam menjalankan program-program keagamaan, sosial, dan pembangunan karakter bangsa,” ujar Parosil.

Lebih lanjut, Parosil menekankan bahwa keberadaan MUI sangat penting dalam membimbing masyarakat ke arah kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan moderat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan MUI menjadi kunci penting dalam menangani isu-isu sosial, menegakkan nilai-nilai hukum Islam yang sesuai dengan konteks masyarakat, serta membangun karakter generasi muda melalui pendekatan spiritual dan moral,” tambahnya.

Audiensi ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara pemerintah dan institusi keagamaan dalam mewujudkan masyarakat Lampung Barat yang religius, harmonis, dan berbudaya. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus memberi teguran keras dan sanksi terhadap lima Kepala Sekolah yang indisipliner pada saat upacara perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) ke-66 yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati setempat, Senin 05 Mei 2025.

Kelima Kepala Sekolah tersebut adalah Yudison SDN 1 Sukabanjar Kecamatan Lumbok Seminung, Kusnan SDN 1 Lumbok Timur Kecamatan Lumbok Seminung, Uliyani SDN 1 Kagungan Kecamatan Lumbok Seminung, Elli Suarni SDN 1 Heni Arong Kecamatan Lumbok Seminung, Edulis SDN 1 Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus merasa miris, pasalnya pada peringatan Hardiknas tingkat Kabupaten Lampung Barat terdapat lima orang Kepala Sekolah yang datang terlambat. Kelima Pejabat tingkat Sekolah Dasar itu bukan segera mengikuti barisan peserta upacara namun justru berpose selfie terlebih dahulu.

Melihat tingkah laku kelima Kepala Sekolah itu, Parosil Mabsus merasa moris, sebab menurutnya profesi guru seharusnya merupakan contoh tauladan bagi siswa.

“Kalau kita ingin dihargai jadilah contoh yang baik bagi anak-anak kita, bagaimana kita akan memberikan evaluasi dan dihargai oleh anak-anak kita jika kita hanya bisa bicara tetapi tidak bisa memberikan bukti nyata,” ucap Parosil Mabsus.

Parosil Mabsus mengapresiasi kehadiran siswa-siswa dalam mengikuti perayaan Hardiknas tingkat Kabupaten Lampung Barat, pasalnya sejak pukul 07.00 WIB para siswa sudah berada di lapangan untuk mengikuti upacara.

“Saya mengapresiasi anak-anak yang mengikuti upacara perayaan Hardiknas hari ini, tetapi kita merasa terluka karena tadi nampak dimata saya ada lima orang guru terlambat, senyum-senyum, tertawa, foto selfie,” kata Parosil Mabsus dengan raut muka penuh kekecewaan.

Bupati yang akrab disapa Pak Cik itu berkomitmen jika kelima guru tersebut sebagai Kepala Sekolah maka akan dilakukan pergantian namun jika sebagai guru pengajar akan dilakukan pembinaan.

“Ini merupakan sebuah kekeliruan yang sangat buruk. Sebagai contoh yang tidak baik,” ucap Parosil Mabsus dengan nada tegas.

Selain itu, Bupati yang merupakan mantan guru honorer itu juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada dewan guru yang sudah mendidik serta membimbing generasi penerus bangsa khususnya di Lampung Barat.

Parosil Mabsus mengungkapkan di era digitalisasi yang penuh dengan tantangan dan perubahan dinamika yang sangat dinamis tantangan ke depan akan semakin berat.

“Saya sangat berharap sebagai dewan guru bapak ibu harus terus bangkit, belajar dan cermati karena kebutuhan saat ini berbeda dari kebutuhan masa lalu, tidak bisa disamakan anak-anak hari ini dengan anak-anak 10 tahun yang lalu,” tutup Parosil Mabsus.

Dipenghujung upacara, sebagai apresiasi kepada Arief Setiawan selaku Komandan Upacara Bupati Lampung Barat memberikan hadiah umroh gratis. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com– Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menegaskan pentingnya peran Juru Sembelih Halal (Juleha) sebagai garda terdepan dalam menjamin kehalalan produk hewani yang dikonsumsi masyarakat.

Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri dan membuka secara resmi kegiatan Pelantikan DPD Juleha Kabupaten Lampung Barat Periode 2025–2027 serta Pelatihan Juleha Berbasis Kompetensi Tahun 2025, Sabtu (3/5/2025), di SMK dan SMA IT Dar El Fathan School, Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Watas, Balik Bukit.

Dalam sambutannya, Wabup Mad Hasnurin mengapresiasi pelatihan ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penyembelihan hewan yang sesuai dengan kaidah syariah dan standar kehalalan.

Ia juga menekankan bahwa menjadi Juleha tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual.

“Melalui pelatihan ini, saya berharap para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga memahami tanggung jawab moral dan spiritual yang melekat pada profesi ini,” ujarnya.

“Kita ingin ke depan, tidak ada lagi keraguan dari masyarakat terhadap kehalalan produk hewani yang beredar, khususnya di wilayah Lampung Barat,” tambahnya.

Sebanyak 120 peserta dari 15 kecamatan yang ada di kabupaten Lampung Barat resmi dilantik oleh Ketua DPW Juleha Provinsi Lampung, Saluddin, yang juga menjadi salah satu narasumber pelatihan.

Ketua DPD Juleha Lampung Barat yang baru, Abdul Rosyid, mengajak seluruh pengurus dan peserta untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mengemban amanah ini.

“Mohon dukungannya dari semua pihak. Semoga ilmu yang diperoleh bisa menjadi bekal bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga keluarga dan masyarakat,” ujar Rosyid dalam sambutannya.

Kegiatan ini menghadirkan enam narasumber ahli dari berbagai latar belakang, mulai dari pakar fiqih, dosen peternakan, hingga praktisi teknis sembelih halal.

Materi yang disampaikan mencakup teknik penyembelihan unggas dan ruminansia, kesehatan hewan, fiqih sembelih halal, hingga pengenalan profesi butcher.

Dengan adanya pelatihan dan pelantikan ini, Lampung Barat meneguhkan komitmennya sebagai daerah yang tidak hanya peduli pada kehalalan, tetapi juga pada kualitas dan akhlak SDM di bidang penyembelihan hewan. (W)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Polemik dugaan persekongkolan terkait proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Mekar Jaya – Sukajaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, yang dimenangkan oleh PT Belibis Raya Group, terus bergulir.

Iwan Balau, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Tubaba, berdalih bahwa dirinya tidak berwenang memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Menurutnya, wewenang untuk memberikan tanggapan resmi berada di tangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Tanggapan resmi dari dinas itu wewenangnya di PPID, dinas pu itu ppid nya pak sekretaris, ” Kata Iwan Balau melalui pesan Whatsapp, Selasa. (29/04/2025)

Iwan Balau menyebutkan bahwa PPID Dinas PUPR Tubaba adalah Sadarsyah, Sekretaris Dinas PUPR. Oleh karena itu, jika ada yang ingin mendapatkan tanggapan resmi dari dinas tersebut, harus melalui PPID.

“Alur resminya gitu, saya lagi di ke way kenanga hari ini,” elaknya.

Saat awak media akan menemui Sadarsyah, Sekretaris Dinas PUPR Tubaba, dirinya sedang tidak ada dikantor.

“Pak Sadarsyah, gak ada di kantor sedang cuti, ” ujar Apri, Pol PP penjaga. (Tim)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Edi Anwar, menanggapi dugaan persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemenang tender kegiatan Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Mekar Jaya – Sukajaya yang dimenangkan oleh PT Belibis Raya Group.

Edi Anwar menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi terkait dugaan persekongkolan tersebut.

“OK Dinda, pasti akan kami heringkan di Komisi III,” ujarnya. Saat dihubungi Via Whatsapp, Senin (21/04/2025)

Lanjutnya, saat ini Komisi III DPRD Tubaba sedang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2024.

“Saat ini kami lagi RDP masalah LKPJ Bupati tahun anggaran 2024. Pansus LKPJ sebagian besar anggota Komisi III,” tambahnya.

Dia berharap kepada awak media dan masyarakat untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan dan klarifikasi terkait dugaan persekongkolan tersebut. “Mohon bersabar ya Dinda,” tutupnya. (Tim)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Polemik dugaan persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak pemenang tender proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Mekar Jaya – Sukajaya yang dimenangkan oleh PT Belibis Raya Group. Milik Dinas PUPR Tubaba, Provinsi Lampung. Kian terang benderang.

Sentra, salah satu pihak Dinas PUPR Tubaba, mengakui bahwa alat berat milik Dinas PUPR disewakan kepada PT Belibis Raya Group. “Iya bang, itu kita pinjamkan sifatnya bukan kontrak tapi harian, kalau gak salah satu harinya 1.700.000,” ujarnya. pada awak media saat ditemui di ruang kerjanya, Senin. (21/04/2025).

Sentra, juga menambahkan bahwa penyewaan alat berat tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Iya ada regulasinya, tahun kemarin saja setoran PAD kita 150.000.000,. (Seratus Lima Puluh Juta),” katanya.

Dia juga menyatakan dalam mengawasi pengoperasian alat berat tersebut sepenuhnya diserahkan pihak Dinas PUPR kepada rekanan PT Belibis Raya Group. “Iya yang mengawasi mereka semua, Riki nama pengawasnya,” ujarnya.

Sentra, juga mengakui bahwa dirinya membantu PT Belibis Raya Group untuk mencari agen yang bisa menyuplai kebutuhan bahan bakar jenis solar. “Kemarin itu mereka minta tolong ke saya untuk dicarikan BBM Dexlite/Solar, berhubung saya biasa ngurusin proyek swakelola, maka saya hubungkan ke orang di Gunung Agung, disanakan banyak pemain minyak, mau minyak apa saja ada,” pungkasnya. (Tim)

Bandar Lampung, Detikperunews.com- Upaya Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Ketua Asprov PSSI Lampung Yoga Swara mendatangkan klub liga satu Bhayangkara FC untuk bermarkas di Lampung tanpa menggunakan anggaran pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Hal itu dinilai sebagai terobosan dalam memajukan olahraga tanpa bergantung dengan APBD dan melibatkan pihak swasta sesuai dengan kemampuan dan peran masing-masing.

“Kita semua harus mendukung upaya menghadirkan Bhayangkara FC di Lampung, apa lagi ini tanpa APBD. Ini terobosan yang luarbiasa. Selama ini belum ada yang melakukan itu, mungkin karena selalu bergantung pada APBD,” ujar mantan pengurus KONI Lampung, Mico Periyando.

Menurutnya, pelibatan swasta dalam upaya memajukan dunia olahraga juga merupakan sebuah kemajuan dan sebagai solusi ditengah keterbatasan kemampuan APBD untuk memajukan olahraga.”Kita salut dan sangat mengapresiasi upaya melibatkan swasta dalam membenahi semua fasilitas olahraga yang dibutuhkan. Swasta bisa terlibat sesuai kemampuan, yang bisa memperbaiki stadion silahkah, yang bisa memperbaiki rumput stadion silahkan, yang bisa memperbaiki kursi stadion juga silahkan. Jadi swasta bisa terlibat sesuai kemampuan dan peran yang bisa dilakukan,” terang Mico.

Mico mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar dalam keterlibatan swasta di dunia olahraga, sebaliknya justru memajukan olahraga menjadi tanggungjawab semua pihak, bukan hanya tanggungjawab pemerintah.”Kita sebagai masyarakat juga harus berperan dan mendukung memajukan olahraga sesuai kemampuan kita, baik dukungan moral maupun materil,” terangnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung, Ary Meizari Alfian, juga mengapresiasi langkah Gubernur Lampung menghadirkan Bhayangkara FC tanpa menggunakan APBD. Ary juga menyerukan dan mengajak kalangan swasta, mulai dari perusahaan hingga individu pengusaha untuk terlibat aktif dalam mendukung langkah Gubernur itu.”Selama ini masyarakat Lampung hanya menonton pertandingan liga satu di TV, dengan Bhayangkara FC bermarkas di Lampung maka kita bisa menonton langsung. Ini juga akan membawa multiefek, bukan hanya membawa atmosfer kemajuan olahraga, tapi secara ekonomi akan berdampak positif, karena penonton akan ramai datang ke Lampung,” terangnya.

Ary mengaku akan mengajak para anggota Apindo untuk berperan aktif mendukung kehadiran Bhayangkara FC di Lampung.”Semua bisa terlibat sesuai kemampuan masing-masing, karena ini demi kemajuan Lampung daerah kita sendiri,” pungkasnya. (*)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengawal dan mengelola Indonesia menjadi negara maju melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Parosil Mabsus saat mengunjungi langsung Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, 24 April 2025.

Program MBG merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan segera direalisasikan di Kabupaten Lampung Barat. Program ini guna memastikan pemenuhan gizi yang optimal bagi anak-anak usia sekolah.

Dikatakan Parosil Mabsus, program MBG ini guna mendukung percepatan terwujudnya kualitas prestasi pendidikan dan kualitas kesehatan dan pola makan bergizi bagi siswa sebagai penerus pemimpin bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menegaskan, bahwa apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, selama berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat pihaknya siap untuk mendukung.

“Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat siap mendukung program bapak Presiden MBG,” kata Parosil Mabsus.

Parosil Mabsus mengungkapkan bahwa hingga saat ini program makan bergizi gratis belum diterapkan di Lampung Barat meskipun sudah mulai berjalan di beberapa wilayah tertentu.

“Terkait MBG, di Lampung Barat memang belum dilakukan namun kami sangat mendukung program ini tetapi pelaksanaan di Lampung Barat kami masih menunggu petunjuk teknis dari pusat,” ungkapnya.

Sementara, Kepala BP Budiman Sudjatmiko mengatakan Program MBG merupakan salah satu upaya yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan.

“Tentu Pemerintah Pusat sangat mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah. Saya menyambut baik dan apresiasi atas kesiapan Kabupaten Lampung Barat untuk menjalankan program Presiden terkait MBG,” Pungkasnya.

Lampung Barat, Detikperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melakukan audiensi penting ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam audiensinya Parosil Mabsus sampaikan lima isu strategis, Kamis 24 April 2025.

Kunjungan Bupati Lampung Barat bersama Plt. Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sugeng Raharjo beserta sejumlah Kepala Perangkat Daerah diterima langsung oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Satyawan Pudyatmoko.

Menurut Parosil Mabsus, audiensi ini menjadi langkah strategis dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengelola kawasan konservasi serta menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat.

Parosil Mabsus menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan yang selaras dengan pembangunan daerah.

“Kami datang dengan semangat kolaborasi, membawa suara masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi,” kata Parosil Mabsus.

“Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Lampung Barat dan KLHK dalam menjawab tantangan lingkungan dan pembangunan secara holistik dan berkeadilan,” sambungnya.

Dikatakan Parosil Mabsus bahwa Lampung Barat memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam, namun dibutuhkan regulasi yang adaptif agar potensi tersebut dapat diolah secara berkelanjutan.

Sebab Bupati Lampung Barat memastikan bahwa pembangunan tidak berjalan sendiri, tetapi seirama dengan upaya pelestarian alam. Untuk itu, pihaknya butuh dukungan kebijakan dan regulasi yang berpihak pada keadilan ekologis dan kesejahteraan masyarakat.

Dihadapan dirjen KSDAE Bupati Lampung Barat menyampaikan lima isu strategis yang membutuhkan dukungan dan perhatian KLHK:
1. Usulan Kemitraan Konservasi untuk Mengatasi Perambah TNBBS, Pemerintah Kabupaten mengusulkan pola kemitraan konservasi sebagai solusi yang mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memberi ruang penghidupan bagi masyarakat sekitar kawasan.
2. Penanganan Konflik Manusia dan Satwa di Suoh, Bupati menekankan perlunya langkah konkret dalam menangani konflik antara manusia dan satwa liar yang kerap merugikan masyarakat.
3. Permohonan Percepatan Izin Pembangunan Jaringan Listrik di Rowo Rejo dan Sidorejo, diharapkan KLHK dapat mempercepat proses perizinan guna memperluas akses listrik bagi warga di dua wilayah tersebut.
4. Kepastian Regulasi Proyek Geotermal Sekincau Selatan di Kawasan TNBBS, Bupati meminta kejelasan status kawasan terkait pengembangan energi terbarukan tanpa merusak ekosistem hutan lindung.
5. Permintaan Kejelasan Pelepasan Kawasan Sukapura, hal ini dianggap penting demi kepastian hukum dan mendukung perencanaan tata ruang wilayah.

Lampung Barat, Detikperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program Pemerintah Pusat terkait Swasembada Pangan Nasional yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu ditunjukkan kepala daerah itu dengan menyambangi langsung Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu 23 April 2025.

Didampingi Plt. Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sugeng Raharjo dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Bupati Lampung Barat diterima langsung oleh Plt. Sekjen Kementan Ali Jamil beserta jajaran di Gedung A kantor Kementan.

Dalam pertemuan tersebut, Parosil Mabsus menyampaikan komitmennya dalam mendukung program Pemerintah Pusat terhadap Swasembada Pangan “pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat siap mengikuti arah kebijakan Bapak Presiden. Dengan berkolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan percepatan Swasembada Pangan,” kata Parosil Mabsus.

Parosil Mabsus menjelaskan, Kabupaten Lampung Barat dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pertanian penting di Provinsi Lampung, terutama dalam hal sayur-mayur dan kopi. “Selain sayur-mayur, komoditas pertanian lain yang juga menjadi andalan Lampung Barat adalah padi dan lada,” terang Parosil Mabsus.

“Lampung Barat itu memiliki lahan pertanian yang sangat subur. Masyarakatnya pun mayoritas sebagai petani, baik petani kopi, sayur mayur maupun padi. Oleh karena itu kami berharap adanya perhatian dari Pemerintah Pusat khususnya terkait alat pertanian dan pupuk dengan tujuan agar meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Selain alat pertanian dan pupuk, Parosil Mabsus juga menyinggung terkait perairan, sebab, di Lampung Barat masih terdapat beberap titik lahan pertanian padi yang hanya mengandalkan tadah air hujan sehingga hasil pertanian dinilai kurang maksimal “jadi petani hanya mengandalkan cuaca, jika musim hujan baru bisa menanam padi,” ucapnya.

Menanggapi penyampaian Bupati Lampung Barat Sekjen Kementan mengatakan, pihaknya menyambut baik atas komitmen Parosil Mabsus dalam mendukung program Pemerintah Pusat percepatan Swasembada Pangan.

Terkait usulan, Ali Jamil menyampaikan pihaknya akan berupa baik yang di Kementan maupun PUPR “nanti akan kita komunikasikan terlebih dahulu kepada PUPR. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat pasti akan membantu apa yang menjadi kebutuhan daerah,” tutupnya. (W)