Lampung Barat, Detikperunews.com- Lulusan bahasa daerah (Bahasa Lampung) memiliki peluang yang sangat besar untuk karir guru di Lampung Barat. Demikian menurut Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat membersamai purna 215 siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kebun Tebu, Rabu 21 Mei 2025.

“Tadi saya ngobrol dengan pak Supri (kepala sekolah SMAN 1 Kebun Tebu) di Universitas Lampung, jurusan bahasa daerah justru kurang diminati, padahal kalau kita lihat guru bahasa Lampung khususnya di Lampung Barat hampir 70 persen guru yang memang bukan jurusan bahasa daerah,” kata Parosil Mabsus.

“Artinya jika kita bicara peluang kesempatan bekerja, ini peluangnya sangat besar. Tapi kenapa justru anak-anak kita ini tidak minat masuk kuliah dengan jurusan bahasa daerah,” lanjutnya.

Ke depan, Bupati dua periode itu mengatakan pihaknya akan mempelajari dengan tujuan menumbuhkan minat pelajar di Lampung Barat terhadap jurusan bahasa daerah.

“Maka dari itu nanti kita akan pelajari, apakah Lampung Barat nanti akan membuka Universitas terbuka dengan jurusan bahasa daerah atau seperti apa. untuk menumbuhkan minat pelajar di Lampung Barat terhadap bahasa daerah,” terangnya.

Menurut pandangan Parosil Mabsus, dengan berkembangnya zaman, saat ini justru masyarakat pribumi kurang memiliki minat untuk mempelajari bahasa daerah.

“Saya perhatikan orang yang asli pribumi justru kebanyakan tidak tertarik untuk mengambil jurusan bahasa daerah, malah orang-orang pendatang yang justru memiliki keinginan untuk belajar bahasa kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Parosil Mabsus memiliki keinginan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Barat melakukan kebijakan terhadap kuliah Universitas terbuka.

“Melakukan MOU dengan Universitas terbuka, mungkin untuk satu kelas, 30-40 orang, nanti akan dibiayai oleh pemerintah daerah namun akan kita pelajari terlebih dahulu seperti apa teknisnya karena itu baru keinginan saya,” ungkap Parosil Mabsus.

“Karena katakanlah lima tahun masa kepemimpinan saya dan pak Mad Hasnurin, empat tahun yang bisa dilakukan, jika satu tahun 40 orang maka dalam lima tahun terdapat 200 orang bisa memenuhi kebutuhan guru bahasa daerah di sekolah-sekolah Lampung Barat,” masih kata Parosil Mabsus.

Selain itu, menurut Pria yang akrab disapa Pak Cik itu indek pembangunan manusia di Lampung Barat saat ini masih rendah, salah satunya disebabkan belum memiliki perguruan tinggi.

Sementara, Kepala Sekolah SMAN 1 Kebun Tebu Supriantoro menyambut baik atas sampaian bupati Lampung Barat.

“Kami sampaikan terimakasih kepada pak bupati yang sudah menyempatkan waktu hadir dalam kegiatan ini,” tutupnya. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Parosil Mabsus – Mad Hasnurin menegaskan komitmen dalam menyelaraskan program pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang berlangsung di Aula Kagungan Setdakab, Selasa (20/05).

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Ganjar Jationo. Dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin, Ketua DPRD Edi Novial, Kepala Bapeda Provinsi Lampung melalui Kabid Prasarana Infrastruktur Kewilayahan Endang Wahyuni, Sekretaris Daerah Nukman, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Perwakilan Ormas.

Dalam sambutannya, Parosil Mabsus mengatakan, pihaknya menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai program prioritas yang telah digulirkan pemerintah pusat dan Provinsi.

“Di forum RPJMD ini saya mengajak kita sama-sama berpikir dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan potensi yang ada menyelaraskan dan mensinergikan kebijakan Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan tiga Program unggulan Gubernur Lampung dengan Sat Ya Ananda Sakti Bupati Lampung Barat,” kata Parosil Mabsus dengan nada bicara penuh semangat.

Menurutnya, pada perinsipnya dari program Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten tidak jauh berbeda, memiliki tujuan yang sama yaitu terkait kesejahteraan masyarakat, pelayanan yang baik kepada masyarakat, pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat.

Bupati yang akrab disapa Pak Cik itu, menekankan pentingnya sinkronisasi antara program daerah dengan prioritas pembangunan di tingkat Provinsi dan Pusat “keselarasan ini akan mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan arah kebijakan pemerintah yang lebih luas,” terang Parosil Mabsus.

“Keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari sinergi yang erat antara seluruh tingkatan pemerintahan. Kerjasama yang harmonis antara pusat, provinsi dan Kabupaten menjadi kunci utama mencapai keberhasilan,” sambungnya.

Sementara, Staf Ahli Gubernur Lampung Ganjar Jationo menjelaskan terdapat tiga misi yang tertuang dalam misi Gubernur Lampung Mirzani Djausal atau yang dikenal dengan Tiga Cita adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif, lalu, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan produktif, Kemudian, meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. (W)

Bandar Lampung, Detikperunews.com- Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan utama dinilai belum maksimal dalam mendukung aktivitas ekspor dan impor. Hal itu dikarenakan beberapa hambatan.

Pelabuhan Panjang kedepan diharapkan bisa mengoptimalkan perannya dalam mendukung sistem logistik Nasional.

“Untuk mengoptimalkan peran Pelabuhan Panjang itu perlu peran semua pihak. Sehingga hambatan-hambatan yang ada bisa diatasi. Karena optimalnya peran Pelabuhan Panjang akan berdampak positif untuk seluruh masyarakat,” ujar Ketua Umum Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian, saat membuka acara tersebut di Aula Kampus IIB Darmajaya, Senin (19/5).

Menurutnya, guna merumuskan langkah-langkah optimalisasi peran Pelabuhan Panjang, Apindo menggelar Focus Group Discussion (FGD) ini bersama sejumlah pihak terkait sehingga diperoleh pandangan dan rekomendasi konkret terkait masalah itu.

“FGD ini diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen tertulis saja, tapi juga menjadi dasar setiap pihak terkait dalam mengambil kebijakan guna mengoptimalkan Pelabuhan Panjang dalam memajukan ekonomi daerah maupun Nasional,” ungkapnya.

Ary menjelaskan, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan peran Pelabuhan Panjang belum maksimal. Pertama, kebijakan nasional yang membatasi kegiatan impor melalui pelabuhan ini telah berdampak pada peningkatan biaya logistik dan munculnya hambatan dalam distribusi barang.

“Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi daya tarik investasi di Lampung,” ungkapnya.

Kedua, meskipun Pelabuhan Panjang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pelabuhan strategis di Sumatera, hingga akhir tahun 2023 Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Panjang masih dalam tahap review akhir dan belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Keterlambatan ini mengakibatkan tidak pastinya arah perencanaan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan yang sangat dibutuhkan. Keterlambatan dalam penetapan kebijakan dan pengembangan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan strategis di Sumatera berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Provinsi Lampung,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan di Lampung mencatat pertumbuhan sebesar 16,66 persen pada tahun 2023, menunjukkan peran penting sektor logistik dalam perekonomian daerah. Namun, pembatasan aktivitas impor melalui Pelabuhan Panjang dapat menghambat pertumbuhan sektor ini, mengurangi efisiensi distribusi barang, dan meningkatkan biaya logistik.

Selain itu, lanjutnya, keterlambatan dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dapat menyebabkan kehilangan peluang investasi dan penurunan daya saing daerah dalam perdagangan nasional dan internasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dan kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan peran Pelabuhan Panjang dalam mendukung sistem logistik perdagangan nasional khususnya di Provinsi Lampung.”Inilah yang diharapkan dari FGD ini menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk mengoptimalkan Pelabuhan kebanggaan kita semua ini,” tandasnya.

Asisten II Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan yang mewakil Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan, Pemprov Lampung sangat mengapresiasi Apindo yang berinisiatif menggelar FGD tersebut.”Kita masyarakat Lampung patut bersyukur memiliki Pelabuhan Panjang dengan segala kelebihannya. Karena daerah tetangga kita seperti Sumsel dan Bengkulu, berusaha keras agar memiliki Pelabuhan sekelas Pelabuhan Panjang, tapi sulit,” ungkapnya.

Posisi Pelabuhan Panjang, jelasnya, sangat strategis terutama bagi dunia usaha dalam mobilitas barang. Bahkan para pengusaha dari daerah luar Lampung, lebih efisien ketika menggunakan Pelabuhan Panjang karena lokasinya dekat dengan TOL. “Karena itu perlu upaya untuk mengoptimalkan peran Pelabuhan Panjang agar kontribusinya makin besar dalam menopang kemajuan ekonomi daerah dan Nasional,” terangnya.

Hadir menjadi narasumber FGD itu adalah Welly Sugiono (Direktur GGP), Imam Rahmayadi (GM PELINDO Panjang), Arif (Kepala Bea Cukai Lampung) dan Evie (Kadis Perindag Pemprov Lampung).

Sementara yang akan turut menjadi pembahas diantaranya Dr. Andi Desfiandi, S.E.,MA (APINDO), Sekretaris Umum Apindo Lampung DR. Yanuar Irawan, Ketua Dewan Pembina Apindo Lampung Ardiansyah, Dr. Faurani I Santi Singagerda S.E., M.Sc (DARMAJAYA), Dr. Arivina Ratih Y.T.,S.E.,M.M. (UNILA), Arif Darmawan, S.E.,M.A. (UNILA), Dr. Asih Murwiati S.E.,M.Si (UNILA), Herman Saputra S.E.,M.M (APINDO), Prof Dr. Ayi Ahadiat, SE. MBA (UNILA), Fiskara Indawan, PhD (BANK INDONESIA), Zulfikar islami (BEA CUKAI), Ichra Ade Nugraha (BEA CUKAI), Anang Subgyono (Pelindo), Anton Hartono (Pelindo), Mailendra (Pelindo), Endang Wahyuni (Bapeda), Muhammad Ilham Salam (BPS), Tribuana Kartikasari (BPS) dan Rina Ekasari (BPS). (*)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Polemik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) semakin memanas setelah terungkap bahwa SPPG pelaksana MBG di Tubaba berbeda dengan SPPG yang terdaftar dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi BGN pusat.

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Validasi nomor 05/BA/Verval/Jakarta/III/2025, Catering Barokah Permai dengan alamat Pulung Kencana merupakan SPPG yang terdaftar di BGN pusat sebagai pelaksana MBG di Kecamatan Tuba Tengah Kabupaten. Tubaba.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa yayasan ALRAFAEYZA juga melaksanakan SPPG untuk program MBG di Tiyuh Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Jika mengacu pada Berita Acara Verifikasi dan Validasi BGN pusat yayasan ALRAFAEYZA hanya terdaftar sebagai pelaksana SPPG di Natar dan Kurungan Nyawa, Pesawaran, bukan di Tulang Bawang Barat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan transparansi pelaksanaan program MBG di Tubaba.

Polemik ini semakin memanas setelah Ketua Komisi I DPRD Tubaba menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan. Publik kini menuntut klarifikasi dan transparansi terkait SPPG yayasan ALRAFAEYZA sebagai pelaksana program MBG di Tubaba yang tidak terdaftar di BGN pusat. (E/S)

Tulang Bawang Barat, Detikperunews.com- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Yantoni, melakukan kunjungan kerja ke beberapa sekolah di wilayah Tiyuh Penumangan untuk mengecek langsung pendistribusian program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan ini bertujuan untuk merespon keluhan dari orang tua siswa dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan tersebut, Yantoni melakukan pengecekan langsung terhadap makanan yang disajikan dan berinteraksi dengan siswa serta guru untuk mengetahui kondisi pendistribusian program MBG.

Namun, saat melakukan pengecekan secara langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Yantoni tidak menemukan kepala satuan pelaksananya karena sedang berada di Bandar Lampung.

Yantoni menemukan bahwa per porsi makanan yang disajikan hanya berkisar Rp 7.000, yang dinilai tidak sesuai dengan standar yang diharapkan sebesar Rp:10.000. Ia juga menyesalkan sikap dari pihak pelaksana SPPG yang terkesan menutupi dan melarang pihaknya saat akan melakukan pemantauan di lokasi dapur mereka.

“Kami sangat kecewa sikap dari pelaksana SPPG, ini kan uang negara yang dikelola, mengapa awak media dan kami DPRD dilarang untuk mengambil dokumentasi,” katanya. Kamis (15/05/2025)

Yantoni meminta Bupati Tubaba untuk segera melakukan pengawasan terkait program-program prioritas pemerintah pusat. Menurut Yantoni, Bupati Tubaba harus memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan pemantauan pelaksanaan program nasional ini, seharusnya Bupati Tubaba bersama Dinas Kesehatan juga ikut membantu mensukseskan program ini untuk memastikan Nilai Gizi yang diberikan benar-benar terpenuhi,” pungkasnya.

Disisi lain Riki, selaku ketua tim pelaksana SPPG Tiyuh Penumangan, mengatakan bahwa dalam pengelolaan MBG, mereka tidak mengutamakan dari sisi selera, melainkan dari kecukupan gizi.

“Terkait dari keterangan wali murid yang mengatakan makan yang kami sajikan itu tidak bervariasi dan lain sebagainya saya juga ingin tau yang seperti apa, karena kami mempunyai hitungan dalam pemenuhan Gizi, bukan terhadap selera, ” Katanya Saat dihubungi Via Whatsapp.

Ia juga enggan memberikan izin untuk melihat ataupun mengambil dokumentasi secara langsung proses pengolahan Makanan Bergizi Gratis karena Badan Gizi Nasional (BGN) pusat melarang pengambilan dokumen dan dokumentasi kegiatan di dalam SPPG.

“sampai saat ini kami tidak diperbolehkan untuk mengesher dan mendokumentasikan tentang kegiatan di dalam dari Badan Gizi Nasional pusat dikatakan seperti itu,” pungkasnya. (Red)

Lampung Barat, Detikperunews.com— Kabar duka menyelimuti masyarakat Lampung, khususnya di kalangan birokrasi dan politik, atas wafatnya tokoh senior Bachtiar Basri, yang akrab disapa Om Bach.

Ucapan belasungkawa pun mengalir, termasuk dari Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Bachtiar Basri,” ujar Parosil, Kamis (15/5).

“Beliau adalah sosok yang telah banyak berjasa, tidak hanya bagi Lampung Barat, tetapi juga bagi Provinsi Lampung secara keseluruhan,” tambahnya.

Bachtiar Basri dikenal luas di kalangan birokrasi dan politik Sai Bumi Ruwa Jurai.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Lampung mendampingi M. Ridho Ficardo pada periode 2014–2019.

Sosoknya dikenal tenang, berpengalaman, dan dihormati lintas generasi.

Sebelum menapaki karier di tingkat provinsi, almarhum juga pernah mengabdikan diri sebagai Asisten II Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada masa kepemimpinan Bupati Hakim Saleh Umpu Singa periode 1991-1997.

Bahkan, di masa sebelumnya, ia juga sempat menjabat sebagai Camat Sumber Jaya, di Lampung Barat.

“Beliau adalah panutan dan tokoh yang memiliki integritas tinggi. Banyak pelajaran dan nilai-nilai keteladanan yang beliau tinggalkan, terutama dalam hal kepemimpinan dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkap Parosil.

Dengan wafatnya Bachtiar Basri, Lampung kehilangan salah satu putra terbaiknya. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat turut mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Semoga almarhum husnul khatimah dan semua amal ibadahnya diterima di sisi-Nya,” tutup Bupati Parosil.

Berdasarkan informasi, Mantan Wakil Gubernur Bachtiar Basri meninggal dunia pada Rabu, 15 Mei 2025, sekitar pukul 15.46 WIB di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM), Bandar Lampung.

Rencananya, almarhum akan dimakamkan pada Jumat, 16 Mei 2025, sebelum pelaksanaan salat Jumat di kampung halamannya, Kotabumi, Lampung Utara. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengunjungi Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KemenPKP) Republik Indonesia (RI) untuk meminta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Rusun Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penanganan kawasan kumuh, Kamis 15 Mei 2025.

Kunjungan Parosil Mabsus didampingi Kepala BKPSDM Mazdan dan Sekretaris dinas PUPR Robert Putra dan salah satu Pimpinan Baznas Lampung Barat Aef S Ferdinan, kunjungan tersebut disambut langsung oleh Direktur Jendral (Dirjen) Perumahan Pedesaan Imran. Di hadapan Imran, Pria yang akrab disapa Pak Cik itu meminta bantuan BSPS untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

“BSPS adalah program pemerintah yang memberikan bantuan finansial untuk renovasi atau pembangunan rumah. Permintaan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan infrastruktur di daerah,” ungkap Parosil Mabsus.

Dengan penuh harapan, Parosil Mabsus menyampaikan bahawa di Lampung Barat untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terdapat sejumlah 5.201 unit, oleh karenanya dirinya mengajukan sebanyak 3000 unit untuk anggaran di tahun 2025.

Terkait, Rumah Susun ASN (RusunASN) Parosil Mabsus mengatakan bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi ASN yang membutuhkan, serta mendukung efisiensi dan kinerja ASN.

Bak peribahasa sekali merengkuh dayung dua, tiga pulau terlampaui dalam kunjungannya Parosil Mabsus juga meminta bantuan dalam penanganan kawasan kumuh. Menurutnya, penanganan kawasan kumuh penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencegah penyebaran penyakit.

Menanggapi, usulan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Dirjen Perumahan Pedesaan Imran membuka ruang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk mengajukan urusan bidang perumahan dengan mengajukan data dan berkoordinasi secara berkala. (W)

Bandar Lampung, Detikperunews.com- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Analisa Kebijakan Anggaran (PAKAR) dan LSM Anti Korupsi (AKOR) telah mengirimkan surat tembusan aksi damai kepada pihak-pihak terkait dugaan persekongkolan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dengan pihak pemenang tender proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Mekar Jaya – Sukajaya yang dimenangkan oleh PT Belibis Raya Group.

Yahya, Ketua LSM PAKAR Provinsi Lampung, mengatakan bahwa surat tembusan telah diterima secara langsung oleh petugas jaga Pol PP pada Dinas PUPR Kabupaten Tubaba.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah menyerahkan surat tembusan kepada Dinas PUPR Kabupaten Tubaba, yang diterima secara langsung oleh petugas jaga Pol PP pada Dinas tersebut,” ujarnya. Kamis (15/05/2025)

Yahya menambahkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan dokumen yang dianggap penting untuk dikemukakan dalam aksi damai, terkait temuan-temuan yang menunjukkan kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender maupun proses kegiatan di lapangan.

“Kita juga telah mempersiapkan dokumen yang kita anggap penting untuk kita kemukakan di dalam aksi damai nantinya, terkait apa saja yang menjadi temuan kita yang kita lihat ada banyak kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender maupun proses kegiatan di lapangan,” tambahnya.

LSM PAKAR dan AKOR berencana melakukan aksi damai pada pekan depan untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut. (E/S)

Lampung Barat, Detikperunews.com- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025. Verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia (RI).

“Semoga dengan adanya evaluasi KLA ini akan memotivasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi masyarakat serta seluruh pengelola, pelaksana, dan pembina program ini bahwa diperlukan suatu upaya dan usaha peningkatan perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak dalam pembangunan,” kata Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin Dalam sambutannya di Aula Kagungan Setdakab, Kamis 15 April 2025.

Seperti diketahui bahwa pemerintah melalui KemenPPPA telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kabupaten layak anak. Kebijakan KLA bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehinga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat lebih dipastikan. Proses terpenting pengembangan KLA yaitu koordinasi diantara stakholders pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Saat ini Lampung Barat terus berupaya melaksanakan apa yang menjadi amanat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 21 menyebutkan pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab mewujudkan KLA sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pemerintah daerah bersama DPRD telah menetapkan beberapa peraturan daerah terkait penyelenggaraan kabupaten layak anak, antara lain peraturan daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok, perda Nomor 3 tahun 2018 tentang kabupaten layak anak, perda Nomor 4 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, perda Nomor 10 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan, perda Nomor 13 tahun 2021 tentang kabupaten literasi.

“Selain itu, beberapa kebijakan lainnya berupa peraturan bupati, surat keputusan bupati, surat edaran bupati serta surat keputusan kepala OPD. Dengan pemenuhan 24 indikator KLA yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokkan kedalam lima klaster pemenuhan hak anak dalam konvensi hak anak antara lain pemberian kutipan akta kelahiran dan kartu identitas anak secara gratis, tersedianya informasi layak anak, partisipasi anak dalam pembangunan dengan mengikuti musrenbang dari tingkat pekon, kecamatan maupun tingkat kabupaten,” terang Mad Hasnurin.

“Lalu, adanya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), pelayanan kesehatan ramah anak serta ambulan hebat, satuan pendidikan yang ramah anak, pemberian seragam gratis bagi siswa/siswi tingkat SD/MI dan SMP/MTS sederajat, beasiswa pendidikan kesenian dan kedokteran, akses air minum dan sanitasi yang layak, kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak serta infrastruktur (sarana prasarana) yang ramah anak,” sambungnya.

Lebih lanjut, Mad Hasnurin mengatakan tahun 2021 yang Kabupaten Lampung Barat memperoleh penghargaan kabupaten layak anak kategori pratama, tahun 2022 dan 2023 Kabupaten Lampung Barat mendapat penghargaan kabupaten layak anak kategori Madya. Mad Hasnurin berharap di tahun 2025 ini prestasi tersebut dapat mempertahankan “Mempertahankan mungkin lebih sulit dari memperolehnya tapi kami sangat yakin dengan semangat dan kemauan yang keras semua itu akan terwujud,” harap Mad Hasnurin.

Menurutnya, mewujudkan kabupaten layak anak sangatlah penting karena dengan mewujudkan kabupaten layak anak, mampu melahirkan generasi cerdas, sehat dan hebat guna terwujudnya generasi yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan visi Lampung Barat Hebat dan Setia serta Misi yaitu Sat Ananda Sakti yang berarti enam program sakti menuju kebahagian. (W)

Lampung Barat, Detikperunews.com– Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lampung Barat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam membangun kesejahteraan dan menjaga harmoni masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam acara Pelantikan Pengurus dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ke-1 MUI Kabupaten Lampung Barat Masa Khidmat 2024–2029, yang berlangsung pada Rabu pagi (14/5/2025) di Lamban Pancasila, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Kelurahan Way Mengaku.

Mengusung tema “Sinergi Ulama dan Umara: Meneguhkan Islam Wasathiyah, Menjaga NKRI”, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, Sekda Drs. Nukman, Ketua Umum MUI Provinsi Lampung Dr. KH. Moh Mukri, serta perwakilan Polres, Kemenag, Pengadilan Agama, dan para pengurus MUI dari 15 kecamatan se-Lampung Barat.

Dalam sambutannya, Bupati Parosil menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus baru MUI Lampung Barat yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Provinsi Lampung Nomor: Kep-075/DP.IX/IX2024.

Ia berharap MUI dapat menjadi lembaga yang inklusif dan berperan aktif dalam menjawab isu-isu keagamaan serta menjaga kerukunan umat di tengah keberagaman masyarakat Lampung Barat.

“Saya percaya bahwa dengan kerja sama yang baik, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik,” ujar Parosil.

“MUI juga kami harapkan mampu menjadi mediator dalam mencegah konflik keagamaan dan turut serta menciptakan suasana yang kondusif,” tambahnya.

Ketua Umum MUI Provinsi Lampung, Dr. KH. Moh Mukri, secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus baru. Kh. Pairozi kembali dipercaya sebagai Ketua Umum untuk periode kedua, didampingi Kh. Ahyar (Ketua I), Drs. H. Hikami (Ketua II), Amin Tahyar (Ketua III), dan Imawarna (Ketua IV).

Sementara posisi Sekretaris Umum dipegang oleh Suharman, dan Didi Masyhudi menjabat sebagai Bendahara Umum.

Ketua MUI Lampung Barat terpilih, Kh. Pairozi, dalam sambutannya menegaskan kesiapan lembaganya untuk bersinergi dengan semua komponen masyarakat dan pemerintah.

“Susunan kepengurusan kami tahun ini terdiri dari berbagai latar belakang organisasi dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa MUI siap menjadi wadah bersama dalam membimbing dan menyelesaikan berbagai persoalan umat, terutama di bidang keagamaan,” tegasnya.

Acara ini juga menjadi momentum konsolidasi dan penguatan peran MUI sebagai lembaga keagamaan strategis di daerah, dengan menekankan pentingnya Islam yang moderat (wasathiyah) sebagai pilar menjaga keutuhan NKRI. (W)