Wonogiri: Detikperu.com- Bidan Desa terus lakukan tracing kepada warga yang kontak erat dengan pasien Covid-19, Babinsa bersama Bhabinkamtibmas melakukan pendampingan, sebagai upaya mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai covid 19.

Sabtu(4/9), Babinsa bersama Bhabinkamtibmas sebagai pembina desa kepada warga binaannya, harus melakukan pendampingan kepada Bidan desa bersama tim kesehatan.

Pada kesempatan melakukan tracing, Bidan desa memberikan edukasi tentang protokol kesehatan dan mengetahui perkembangan warganya yang dilakukan tracing.

Anggota Babinsa Desa Batuwarno, Koramil 06/Batuwarno Serma Sugeng Haryadi menyampaikan, tujuan Babinsa bersama Bhabinkamtibmas melakukan pendampingan kepada Bidan desa dan tim kesehatan dalam upaya memutus mata rantai Covid-19 agar tidak menyebar,

Penuliks: (Arda 72)

Jakarta: Detikperu.com- Ketua DPR RI Puan Maharani akan menghadiri Fifth World Conference of Speakers of Parliament (WCSP) di Wina, Austria, pada 6-8 September 2021. Dalam forum ketua parlemen sedunia itu, Puan didaulat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) dalam dialog mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

WCSP merupakan forum yang digelar oleh Inter-Parliamentary Union (IPU), organisasi internasional beranggotakan parlemen-parlemen dari negara-negara berdaulat, yang bekerja sama dengan Austria National Council.

Sekjen DPR RI, Indra Iskandar menjelaskan, kehadiran Puan secara fisik di WCSP akan didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Sihar Sitorus.

“Pertemuan ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan jika hanya diwakilkan oleh IPU tidak menjamin akan mendapat hak bicara,” kata Indra di Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Kegiatan tersebut akan diselenggarakan di Gedung Parlemen Austria, dan merupakan kelanjutan dari sesi pertama yang telah dilaksanakan secara virtual pada 19-20 Agustus lalu.

Menurut Indra, pertemuan ketua-ketua parlemen sedunia itu akan mengangkat isu besar terkait multilateralisme untuk perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

“Ibu Ketua DPR sudah ikut menyiapkan pertemuan ini dalam 5 kali Preparatory Committee (Prepcom) dengan memberi masukan terkait format dan substansi WCSP dan Summit of Women Speakers,” jelasnya.

Indra menjelaskan, isu multilateralisme diambil lantaran menurut IPU tantangan global yang saat ini terjadi hanya akan bisa ditangani melalui kolaborasi, koordinasi, dan respons bersama seluruh negara di dunia. Oleh karenanya, multilateralisme dinilai harus tetap menjadi kunci.

“Pertemuan ini merupakan forum yang tepat untuk menjalin networking di antara Ketua Parlemen,” lanjutnya.

Menurut Indra, Ketua DPR RI punya andil cukup besar di forum WCSP kali ini. Cucu Proklamator Bung Karno tersebut didaulat sebagai keynote speaker dalam dialog interaktif bertema ‘Achieving Sustainable Development Requires More Attention on Human Wellbeing and Environmental Preservation than on Economic Growth’ yang dimoderatori oleh jurnalis dan komentator politik Deutsche Welle, Melinda Crane-Rohrs.

“Ibu Ketua mendapat peran besar sebagai pembicara pada General Debate pertama, dengan tema terkait keseimbangan pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial,” terang Indra.

Di akhir konferensi, lanjut Indra, para ketua parlemen sedunia akan menyepakati suatu deklarasi tentang peran parlemen dalam menjalankan multilateralisme yang efektif. (DP/Rls)

Bandar Lampung: Detikperu.com (SMSI)- Acara Tradisi Penerimaan Perwira Baru, Serah Terima Jabatan Dandim dan Pelepasan Pejabat Korem 043/Gatam Th. 2021, langsung dipimpin Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Drajad Brima Yoga, S.I.P., M.H, yang digelar di Aula Sudirman, Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Bandar Lampung, sabtu (04-09-2021).

Adapun Pejabat Baru yang Masuk di jajaran Korem 043/Gatam Mayor Czi Janu Hendarto Ps. Dandenzibang 4/II Bandar Lampung, Mayor Caj Saepul Bahri, S.Ag. Sebagai Kaajenrem 043/Gatam dan Letnan Kolonel Arm Micha Arruan, S.E., M.M. pejabat baru Dandim 0424/TGM.

Dalam sambutannya Komandan Korem 043/Gatam , Brigjen TNI Drajad Brima Yoga, S.I.P., M.H, menyampaikan “ Puji dan syukur yang mendalam, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga dapat hadir untuk mengikuti acara Tradisi Penerimaan Perwira Baru, Serah Terima Jabatan Dandim 0424/TGM dan Pelepasan Pejabat Korem 043/Gatam dalam keadaan sehat wal’afiat “,

“ Serah terima jabatan ini merupakan rangkaian dari prosesi Tour of Duty dan Tour of Area di lingkungan TNI AD, sekaligus sebagai konsekuensi logis dari tuntutan kebutuhan organisasi, dalam rangka pembinaan karier,Pembinaan personel dan pembinaan satuan. Melalui alih tugas dan jabatan ini, diharapkan akan lebih memacu semangat dan kreativitas, sehingga melahirkan ide serta pemikiran baru yang lebih segar dalam rangka memberikan pengabdian yang terbaik bagi kemajuan Kodim 0424/TGM “.

“ Atas nama Danrem 043/Garuda Hitam dan pribadi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Letkol Inf Arman Aris Sallo beserta istri yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komandan Kodim dan Ketua Persit Cabang XLVI Kodim O424/TGM, kepada Letkol Arm Micha Arruan,S.E.,M.M. Dandim 0424/TGM yang baru beserta istri saya ucapkan selamat bertugas, diiringi harapan sukses selalu sehingga mampu memberikan manfaat yang besar dalam mengemban tugas pokok Kodim 0424/TGM dan tugas – tugas Persit Kartika Chandra Kirana “.

lebih lanjut Danrem juga menyampaikan kepada Dandim 0424/TGM yang baru, “ jaga dan pelihara kondisi wilayah agar tetap kondusif, disaat situasi merebaknya pandemi virus corona seperti sekarang ini, Kodim 0424/TGM dan jajaranya harus tetap produktif dan aman dari covid 19 serta tetap menjalankan protokol kesehatan, saling bahu membahu membantu pemerintah untuk berperang melawan penyebaran virus corona agar tidak meluas “,

“ Kepada Mayor Czi Janu Hendarto Ps. Dandenzibang 4/II Bandar Lampung dan Mayor Caj Saepul Bahri, S.Ag. sebagai Kaajenrem 043/Gatam, kepada perwira tersebut saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung segera orientasi dan menyesuaikan diri terhadap tugas tugas dan tradisi di satuan, lingkungan kerja serta pelajari dan kenali anak buah sebagai mitra kerja dalam melaksanakan tugas dengan sukacita dan penuh tanggung jawab “.

Hadir pada Kegiatan tersebut Kasrem 043/Garuda Hitam Kolonel Czi Budi Hariswanto, S.Sos, Kasiren Korem 043/Gatam Kolonel Arh. Tri Adrijanto S, Para Kasi Kasrem Korem 043/Gatam, Para Dandim Jajaran Korem 043/Gatam, Danyonif 143/Tri Wira Eka Jaya Letkol Inf Triano Iqbal,S.I.P.,M.Si,. Para Dan/Ka Satdisjan Jajaran Korem 043/Gatam, Para Kabalak Korem 043/Gatam, Ketua/Wakil Ketua Persit KCK Koorcab Rem 043 PD II/Sriwijaya beserta pengurus dan Ketua Persit Cabang Sejajaran Korem 043/Gatam.

Bandar Lampung: Detikperu.com- Seakan cerminan buruk korporasi hitam di NKRI yang tidak patut ditiru, sebelum di PTUN-kan oleh keluarga besar Lima keturunan Bandar Dewa, terkait pemberitaan soal penolakan atas hak guna usaha (HGU) PT Huma Indah Mekar (HIM) Lampung. Ternyata PT HIM pernah menanggapi hal tersebut dengan mengirimkan pernyataannya kepada media online Kompas.com pada Jumat 13 Desember 2013, tidak mengklarifikasi secara langsung.

Mengutip kompas.com Jumat (13/12/2013), Dalam surat yang ditandatangani oleh direktur PT HIM (tanpa nama) merasa sertifikat HGU PT HIM telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan seluruh prosedur perpanjangan itu dianggap dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku.

Sertifikat HGU itu pun digadang menjadi bukti yang sah terhadap hak atas tanah. PT HIM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet di wilayah Lampung.

Namun, pernyataan tersebut dibantah keras oleh keluarga besar lima keturunan Bandar Dewa melalui Juru bicara lima keturunan Achmad Sobrie. Bahkan menurut Sobrie, keluarga besar mereka merasa seperti dipermainkan setelah dalam kurun 40 tahun terakhir melakukan beberapa upaya penolakannya terhadap perpanjangan HGU PT HIM namun tidak juga mendapatkan ketegasan BPN Tulangbawang Barat (Tubaba). Akhirnya keluarga Bandar Dewa resmi menggugat Kementerian Agraria dan BPN Tubaba, untuk membatalkan putusan perpanjangan HGU dari PT HIM di Tubaba ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung.

“Gugatan ini dilakukan lantaran PT HIM telah merampas tanah adat milik Lima keturunan bandar dewa sejak empat puluh tahun yang lalu,” terang Sobrie di area PTUN Bandar Lampung. Kamis (2/9/2021) lalu.

Menurut Sobrie, Permasalahan ini timbul sejak PT HIM mulai berdiri di lahan milik keluarga besar mereka. Dan pihaknya juga sudah mempermasalahkan penerbitan HGU itu.

“Namun sampai hari ini masih diperpanjang,” kata Sobrie.

Ahmad Sobrie melanjutkan, upaya yang telah pihaknya lakukan terhadap sengketa tanah seluas 1.470 Ha pal 133-139 Kampung Bandar Dewa yang terletak di kawasan Kantor Bupati Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, antara masyarakat lima Keturunan Bandar Dewa selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan atas Hak Soerat Keterangan Hak Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat No:79/Kampung/1922, terdaftar pada kantor Persirah Marga Tegamoan tanggal 27 April 1936 dengan PT Huma Indah Mekar sejak awal akan berinvestasi tahun 1982/1983- sampai sejauh ini tidak pernah selesai.

“Komisi II DPR RI telah merekomendasikan agar HGU PT HIM diukur ulang di lapangan dengan dana yang telah diprogramkan dalam APBD kabupaten Tulangbawang TA 2008 sejumlah Rp 268 jt lebih dan diprogramkan kembali dalam TA 2009 namun tidak dilaksanakan oleh oknum-oknum aparat BPN atas konspirasi dengan PT HIM, diduga arealnya melebihi 11.000 Ha, padahal HGU cuma ijinkan 4.500 Ha,” rincinya.

Bahkan, tambah Sobrie, HGU No. 16/HGU/1989 tanggal 30 November 1983 yang proses penerbitannya dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa ganti rugi kepada ahli waris lima keturunan yang sedang dalam proses mediasi Komnas HAM, telah diperpanjang kembali secara rahasia (tanpa memperhatikan kesepakatan hasil rapat tanggal 23 April 2013 di Kantor Bupati Tulang Bawang Barat), dengan terbitnya Keputusan Kepala BPN RI tanggal 14 Mei 2013 No. 35/HGU/BPN RI/2013 dengan masa berlaku sampai tanggal 31 Desember 2044.

Kini setelah perpanjangan HGU PT HIM masuk ke meja PTUN, Perusahaan yang tercatat sebagai cabang dari PT Bakrie Sumatera Plantations, milik petinggi Partai Golkar Aburizal Bakrie ini harus mengadu seberapa kuat bukti-bukti yang mereka miliki sebagai hak alas tanah seperti yang mereka klaim selama ini dengan keluarga lima keturunan Bandar Dewa, masyarakat pribumi setempat.
Pemerintah harus cermat dalam memfasilitasi dan memastikan tidak akan ada upaya pengkerdilan kecerdasan bagi masyarakat lima keturunan Bandar Dewa yang mempertahankan haknya serta berkeinginan kuat menjadikan keputusan PTUN Bandar Lampung dalam kasus ini sebagai tolok ukur seberapa tingginya martabat kita sebagai sebuah bangsa. (Rls)

Gunung Sugih: Detikperu.com (SMSI)- Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Panel Usulan Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2021.

Sementara Lembaga Pemasyarakatan(Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih dinyatakan masuk dalam usulan sebagai satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM yang Memenuhi Syarat Diusulkan Ke Tim Penilai Nasional (TPN).

Adapun langkah – langkah persiapan telah dilakukan oleh Lapas Gunung Sugih mulai dari pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif hingga pendampingan dari Tim Penilai Internal (TPI).

Kalapas Gunung Sugih ,” Daniel jelaskan .agar terwujudkan WBK Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih telah memenuhi 6 area perubahan seperti Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Dalam area perubahan Penataan Tata Laksana yang bertujuan untuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Memiliki 3 point yang salah satu adalah keterbukaan informasi publik. Point ini merupakan bukti bahwa Lapas Gunung Sugih pempublikasian terkait pembinaan warga binaan hingga layanan agar masyarakat mendapat informasi dan pengetahuan tentang kegiatan- kegiatan terkait pelayanan di lapas. Selain memuat berita terkait Informasi seluruh kegiatan di dalam lapas melalui media sosial; Website, Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube.,” Paparnya

Lanjutnya Lapas Gunung Sugih juga melakukan pemasangan banner-banner di tempatkan di area yang mudah di akses. Ini dinilai sangat bermanfaat bagi warga binaan dan pengunjung untuk mendapatkan informasi penting mulai dari Standar Operasional Prosedur (SOP) hingga alur pelayanan.

“Pemasangan banner ini meliputi Standar Operasional (SOP) Layanan Video Call bagi Warga Binaan Lapas Gunung Sugih, Layanan Informasi Integrasi Asimilasi PB,CB, CMB, Pengiriman Berkas Penjamin Secara Online Melalui nomor Whatsapp yang tertera, Maklumat Pelayanan dan Alur Pelayanan Penitipan Barang Selama Masa Pandemi Covid-19. Perubahan dari SOP dan alur merupakan bentuk inovasi yang disesuaikan dengan keadaan dimasa sekarang ini.” Tutupnya .(DP/Rls))

Bandar Lampung: Detikperu.com- Rutan Kelas 1 Bandar Lampung gelar razia dan penggeledahan rutin kamar hunian warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan dilanjutkan dengan tes urine kepada WBP.

Kegiatan razia dan penggeledahan dilaksanakan pada kamar hunian WBP Blok A kamar A5, A6, A7, Blok B kamar B12, B15, B22, B25 Blok C kamar C7, C11, C19, C21, dan tes urine dilaksanakan terhadap 150 WBP.

“Ini merupakan kegiatan rutin pada kamar hunian WBP untuk mencegah dan meminimalisir keberadaan benda dan barang terlarang di dalam kamar hunian WBP serta memberantas peredaran gelap narkotika di dalam rutan,” ujar kepala rutan kelas 1 Bandar Lampung Sulardi, jum’at (03/09/21).

Kegiatan razia ini dilaksanakan oleh kepala kesatuan pengamanan rutan (Ka.KPR) dan 6 anggota staf KPR dan 6 Anggota dari regu jaga serta tes urine dilaksanakan oleh petugas medis rutan.

“Dari hasil razi ditemukan 3 buah Pemanas Air, 3 buah kabel pemanas air, 6 set kartu remi, 1 buah kipas angin, 2 buah terminal listrik, 1 buah gergaji besi, 1 buah sikat gigi, 1 buah pinset, 8 buah sendok besi
,1 buah pisau, 2 buah piring beling, 1 buah botol kaca , 1 buah pencukur kumis, 1 buah engsel besi
,1 buah kabel sambung, 1 buah paku besi, 1 buah gelas besi,” jelasnya.

Ia juga menambahkan dari 150 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang di ambil sample urinnya dinyatakan terbebas dari narkotika (negatif),” tambahnya. (Red)

Jakarta: Detikperu.com- Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama dibahas bersama DPR.

Hal ini disampaikan Puan menyusul kebocoran data pribadi yang semakin marak terjadi, termasuk data pribadi Presiden yang bocor lewat sertifikat vaksin yang beredar di media sosial.

“Kalau data pribadi Presiden saja bisa bocor, apalagi warga biasa. Kita sama-sama tahu bahwa banyak NIK warga yang bocor dan akhirnya terjebak oleh pinjaman online ilegal,” kata Puan di Jakarta, Jumat (3/9/2021).

“Segala kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga ini harus segera kita ‘tambal’ dengan UU Perlindungan Data Pribadi,” imbuh Puan.

Oleh karenanya, kata Puan, pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas.

“Dengan UU PDP ini nantinya para pembocor dan pengambil manfaat dari kebocoran data pribadi warga ini akan dijatuhi sanksi, mulai dari denda sampai pidana,” tegas Puan.

Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

DPR, papar Puan, ingin lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada Presiden, sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah juga berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” ujar Puan.

Mantan Menko PMK ini juga menyampaikan pentingnya asesmen menyeluruh terhadap dampak kebocoran data yang dialami masyarakat secara luas. Hal ini penting untuk mengetahui data dan fakta kerugian masyarakat akibat kebocoran data pribadi, sehingga bermanfaat untuk penyusunan RUU PDP.

“Kalau perlu DPR membentuk Panitia Kerja khusus untuk asesmen menyeluruh ini, sehingga DPR bisa mendengar dengan lengkap aspirasi dan keluh kesah masyarakat yang dirugikan akibat kebocoran data pribadi mereka, agar penyusunan RUU PDP semakin baik,” kata Puan.

Seperti diketahui, dalam pidato pembukaan Masa Sidang I DPR Tahun Sidang 2021-2022, Puan membeberkan target penyelesain 7 RUU dalam masa sidang ini. Salah satu RUU yang ditargetkan untuk dituntaskan adalah RUU PDP. (DP/Rls)

Jakarta Utara: Detikperu.com- Pagi belum sepenuhnya terangkat di Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (2/9/2021). Siang baru terjelang. Namun, pagi itu tak seperti pagi-pagi yang lain. Ada yang berbeda.

Ribuan orang bergiliran datang dan mengantri di Pasar Ikan Modern Muara Baru tetapi bukan untuk berjualan atau membeli ikan. Mereka adalah warga yang hendak mengikuti vaksinasi Covid-19, bagian dari 7.500 orang yang akan divaksinasi di sini dalam tiga hari.

Di antara ribuan orang itu, ada anak difabel berusia 12 tahun yang ikut menerima dosis pertama vaksin Covid-19. Dia adalah Ahmad Apiffudin. Ditemani sang ibu, Kustiyah, anak ini tenang menanti giliran disuntik.

Satu hal yang mungkin tak pernah dibayangkan anak dan ibu warga Kampung Baru Kubur Koja ini, proses vaksinasi tersebut ditemani langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pagi itu, Puan datang menengok vaksinasi yang digelar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Maming Enam Sembilan Group tersebut. Dari ribuan orang di situ, Puan memilih menemani proses vaksinasi si bocah difabel hingga penyuntikannya selesai.

“Sudah selesai, ya,” tutur Puan, begitu jarum penyuntik cairan infus terlepas dari lengan si anak.

Ketika vaksinator berpesan kepada ibu si anak untuk memberikan paracetamol bila ada gejala demam setelah vaksinasi, Puan pun menimpali.

“Kalau tidak ada (paracetamol), minta ya, Bu. Minta saja,” kata Puan.

Seusai menemani anak ini, Puan mengatakan bahwa vaksinasi bagi anak berusia di atas 12 tahun semakin penting untuk dituntaskan terkait dengan mulai diberlakukannya uji coba sekolah tatap muka kembali.

Menjamin keamanan dan kesehatan anak dari ancaman Covid-19 saat bersekolah tatap muka lagi, kata Puan, adalah tanggung jawab semua kalangan. Anak difabel bukan perkecualian. Vaksinasi, sebut dia, jadi salah satu cara.

“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita bisa bersekolah dengan aman dan sehat. Artinya, tidak bisa satu atau dua anak saja di satu sekolah yang sudah divaksinasi,” ujar mantan Menko PMK ini.

Penyandang disabilitas masuk kelompok sasaran tahap tiga vaksinasi Covid, yaitu masyarakat rentan. Vaksinasi perdana untuk kelompok ini dilakukan pada 1 Juni 2021 di Kota Bogor, Jawa Barat.

Tercatat ada 562.242 orang tercakup di dalam kelompok disabilitas di Indonesia, baik disabilitas fisik maupun mental. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019, ada setidaknya 134.045 anak penyandang disabilitas tercatat sebagai peserta didik.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021, mereka bisa mendapatkan layanan vaksinasi di seluruh fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi mana pun tanpa batasan domisili.

Pada 14 Agustus 2021, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pun menyatakan ada percepatan vaksinasi bagi kelompok disabilitas di enam provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Targetnya, 225.000 sasaran vaksinasi dari kelompok ini di wilayah tersebut rampung divaksinasi pada Oktober 2021.

Selain vaksinasi, disiplin protokol kesehatan juga perlu terus digencarkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tanpa disiplin ketat menjalankan protokol kesehatan, lanjut Puan, vaksinasi saja tidak akan cukup untuk menangkal Covid-19 yang masih saja memunculkan varian virus baru hingga saat ini.

Puan berterima kasih pula untuk banyak kalangan yang telah bergotong-royong menyukseskan vaksinasi di Indonesia.

“Ini masa sulit yang dirasakan oleh seluruh dunia. Saya berharap mayoritas rakyat Indonesia tervaksin dan menjadikan Indonesia kembali sehat,” tutur Puan.

Gotong royong, kata Puan, adalah cara untuk mempercepat dan memperluas dalam waktu singkat cakupan vaksinasi di Indonesia.

“Mari terus bergotong royong, termasuk untuk percepatan dan penuntasan vaksinasi di Indonesia,” ajak Puan. (DP/Rls)

Tanggamus: Detikperu.com– Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Kabupaten Tanggamus direncanakan paling lambat tanggal 9 September 2021. Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas Covid 19 Kabupaten Tanggamus, Jum’at (3/9/21).

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Hamid Heriyansyah Lubis tersebut, dihadiri oleh Forkopimda, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, unsur Ormas dan Apdesi Kabupaten Tanggamus secara virtual meeting dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Sekdakab menerangkan bahwa PTM sudah menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Tanggamus, untuk segera dilaksanakan. Hal itu menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta ketentuan pemerintah yang ada.

Namun dikarenakan selama ini terjadi lonjakan kasus Covid 19 yang luar biasa, dan menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai zoma merah dan berada pada Level 3 PPKM, maka PTM masih belum dapat dilaksanakan.

“Tetapi alhamdulillah, atas kerja keras Bapak-bapak Forkopimda beserta jajaran, dan yang pasti dukungan dari masyarakat, sampai dengan hari ini walaupun kita masih dalam Level 3 (PPKM) tetapi sudah turun ke zona kuning. Ini juga menjadi pertimbangan untuk menyegerakan dilaksanakannya pembelajaran tatap muka terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan,” ujar Sekda.

Lanjut Sekda, progres yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam satu minggu terakhir, akan menjadi dasar kebijakan Bupati Tanggamus, untuk melaksanakan percepatan PTM tanpa melanggar aturan ataupun protokol kesehatan.

Sekda menerangkan, bahwa sebelumnya Bupati Dewi Handajani telah memberikan arahan kepada jajaran Pemkab Tanggamus, dan membagi tugas seluruh OPD untuk memantau dan mengevaluasi PPKM Mikro dan persiapan PTM di setiap kecamatan. Dengan mengambil sampel dan meninjau sekolah-sekolah, mulai dari PAUD sampai jenjang SLTP/sederajat.

“Secara umum informasi yang kami terima adalah, boleh dikatakan secara infrastruktur dan persyaratan walaupun belum 100%. 80-90% lembaga pendidikan yang berada di Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka Terbatas.”

“Hanya sedikit terkendala yang diawali dari terbatasnya jumlah vaksin, kemudian budaya yang harus kita hadapi yaitu dengan luar biasanya informasi terkait dengan dampak negatif vaksin walaupun pada akhirnya jadi hoax. Sehingga tenaga pendidik maupun kependidikan belum seratus persen (divaksin). Hasil screening yang dilaksanakan di faskes ada penyakit penyerta, ada yang baru sembuh dari Covid dan alasan-alasan medis yang lainnya,” jelas Sekda.

Sekda juga menyampaikan instruksi Bupati Tanggamus Dewi Handajani, kepada seluruh jajaran Satuan Tugas Covid 19 serta semua pihak yang terlibat, termasuk unsur ormas, LSM dan segenap elemen masyarakat, untuk dapat mendukung pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Kabupaten Tanggamus, yang direncanakan selambat-lambatnya tanggal 9 September 2021. (Kominfo/A/A)

Tanggamus: Detikperu.com- Jajaran aparatur dan warga Pekon Suka Maju Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus melaksanakan giat gotong royong untuk pembuatan lapangan sepak bola. Jumat (03/09/2021).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Pekon Suka Maju Memed, dan dihadiri oleh Ketua BHP Ukon Wahyudin, Sekretaris Pekon M. Rois, ketua karang taruna, Kepala Dusun, RT dan warga Pekon Suka Maju.

Memed selaku Kepala Pekon Suka Maju menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan usulan dari masyarakat untuk dibuatkan lapangan sepak bola.

“Pembuatan Lapangan sepak bola ini memang keinginan masyarakat, yang mana telah terlebih dahulu kita lakukan musyawarah bersama,” jelasnya

Lanjutnya,” Untuk pembelian lahan Lapangan ini kita ambil dari dana desa dan ada juga dari hasil swadaya masyarakat dan untuk ukurannya Panjang 115 m dan lebar 48 m,” terang Kakon memed kepada awak media.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna mengatakan sangat berterima kasih dengan adanya lapangan ini

“Saya mewakili pemuda Pekon Suka Maju mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Pekon Suka Maju yang telah merealisasikan usulan para pemuda yang sangat menginginkan adanya lapangan ini,”

“Dan dengan adanya lapangan ini nantinya para pemuda dapat menyalurkan hobi mereka.” Tutupnya. (A/A)