Wonogiri: Detikperu.com– Vaksinasi merupakan hal wajib dilakukan oleh seluruh warga masyarakat dalam menghadapi pandemic Covid-19 saat sekarang. Selain untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular Covid-19, vaksin juga mempunyai banyak manfaat, karena sekarang vaksinasi menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam hidup bermasyarakat.

Untuk itu, setiap kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Wonogiri beserta TNI-Polri, terlihat warga begitu antusias mengikutinya. Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Karangtengah, bertempat di Pendopo Kecamatan 596 orang hadir untuk mendapatkan vaksinasi, Rabu(13/10).

Dalam setiap kegiatan vaksinasi pun selalu mendapat pendampingan dari anggota Koramil 23/Karangtengah dan anggota Polsek Karangtengah, guna membantu kelancaran dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung.

Bati Tuud Peltu Khomaedi saat mendampingi pelaksanaan vaksin dengan jenis Sinovac kepada warga mengatakan, pihaknya terus melakukan monitoring serta pendampingan pelaksanaan vaksinasi, dengan harapan kegiatan bisa berjalan dengan lancar, aman dan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“ Kegiatan yang dilakukan Koramil 23/Karangtengah ini merupakan bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19,” ujar Peltu Khomaedi.

Dalam kesempatan tersebut, Bati Tuud juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas,

Penulis: (Arda 72)

Kalianda: Detikperu.com– Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) IV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Koordinator Wilayah (Korwil) Lampung, di Grand Elty Krakatao, Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Selasa (12/10/2021).

Muswil dibuka oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan Saiful Darmawan mewakili Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bendahara Umum APKASI Hj. Ratu Tatu Chasanah yang juga Bupati Serang, Banten, mewakili Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga Bupati Dharmaseraya, Sumatera Barat.

Adapun dari APKASI Korwil Lampung dihadiri oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Bupati Lampung Timur H. M. Dawam Rahardjo, Bupati Pringsewu H. Sujadi, Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona, Bupati Lampung Tengah H. Musa Ahmad, Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus, Wakil Bupati Pesisir Barat A. Zulqoini Syarif, serta perwakilan dari Kabupaten Tulang Bawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan dan Mesuji.

Hj. Ratu Tatu Chasanah dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan Muswil IV APKASI Korwil Lampung.

Ratu Tatu berharap, dari pelaksanaan muswil dapat terpilih Koordinator APKASI Wilayah Lampung yang baru (periode 2021-2026).

“Melalui kegiatan muswil ini juga, dapat diinventarisir berbagai isu-isu sekaligus solusi yang ditawarkan terkait pelaksanaan pemerintahan secara umum ditingkat kabupaten yang perlu diperjuangkan APKASI Korwil Lampung ditingkat pusat,” ujar Tatu.

Sementara Bupati Tanggamus Dewi Handajani, dalam kesempatan itu berharap, Muswil IV tersebut menjadi momentum penguat silaturahmi antar pimpinan daerah.

“Semoga dengan terpilihnya Koordinator yang baru, mudah-mudahan APKASI kedepan bisa berjalan dengan baik. Bisa mewakili bupati-bupati yang ada di Provinsi Lampung dalam memperjuangkan aspirasi yang ada di daerahnya masing-masing, dan mudah-mudahan juga kegiatan ini dapat memberikan manfaat terutama pembangunan di daerah, khususnya Kabupaten Tanggamus,” harap Bupati. (Kominfo/A/A)

Jakarta: Detikperu.com– Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly mengatakan pentingnya kolaborasi nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Yasonna pada Seminar Nasional dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Yasonna menyatakan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengambil langkah strategis dalam pemulihan ekonomi nasional. Yakni melalui digitalisasi penyelenggaraan layanan publik di hampir seluruh jenis layanan. Antara lain, layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, sampai pada layanan keimigrasian.

“Tujuannya untuk menghadirkan layanan publik optimal serta menjawab kebutuhan pengguna, di masa yang penuh ketidakpastian akibat pandemi Covid-19,” kata Yasonna.

Pada pekan lalu, kata Yasonna, Kemenkumham me-launching Aplikasi Perseroan Perseorangan yang diharapkan mampu mengangkat perekonomian nasional melalui UMKM dan usaha mikro. Aplikasi tersebut membuat UMKM dan usaha mikro dapat memiliki legalitas hukum dan melebarkan akses finansial melalui kerja sama perbankan.

Dalam seminar yang mengangkat tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” tersebut, Yasonna mengungkapkan bahwa Kemenkumham mengambil peran penting dan strategis dengan menjadi salah satu anggota tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GNBBI) untuk menstimulasi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif.

Kementerian Hukum dan HAM juga mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business) melalui pembenahan regulasi, di antaranya UU Kepailitan, UU Perseroan Terbatas, Kemudahan Memperoleh kredit, perdagangan lintas batas (trading across border), dan penyederhanaan proses perizinan.

“Ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dan HAM untuk mempermudah pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta menjadi dorongan untuk memulihkan perekonomian dari tekanan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dukungan terhadap perkembangan UMKM juga dilakukan Kemenkumham dengan cara mendorong dan mempermudah pendaftaran merek melalui layanan digital. Layanan itu mampu meminimalisir potensi pungutan liar dan mempermudah akses masyarakat untuk mendaftarkan merek.

Selain itu, komitmen ease of doing business juga ditunjukkan Kementerian Hukum dan HAM dengan investor asing dapat melakukan pra-investasi di Indonesia menggunakan visa kunjungan.

“Ini merupakan sebuah inovasi karena investor asing tersebut dalam menanamkan modalnya tanpa harus melalui berbagai persyaratan dan alur birokrasi yang rumit,” ungkap Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan tersebut.

Tugas dan fungsi dalam mewujudkan kepastian hukum, kata Yasonna, tercermin dalam kerja sama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan berbagai pihak dalam upaya bersama memperkuat pembentukan perundang-undangan, regulasi yang efektif, berkualitas, dan berkelanjutan sebagai instrumen pemulihan ekonomi. Hal-hal tersebut menjadi penting dengan tetap memperhatikan tujuan hukum nasional yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum bagi masyarakat.

“Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tentu tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial, tetapi harus dilakukan secara lintas sektoral, bersama-sama dan kolaborasi semua pihak,” ucap Yasonna.

Mengakhiri sambutannya, Yasonna mengajak seluruh peserta seminar, khususnya ASN di Kemenkumham untuk terus mengambil peran dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Peran kita, sekecil apapun, sangat berarti terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Ruang gerak boleh saja dibatasi, namun jangan biarkan ruang berpikir kita disempitkan oleh situasi. Jadilah pribadi sehat jasmani dan rohani yang mampu berpikir kritis dan rasional, serta menjadi pribadi yang penuh welas asih untuk membantu sesama,” pungkas Yasonna.(DP)

Kehadiran listrik 24 jam membuat nelayan tak khawatir ikan cepat busuk. Sebelumnya, masyarakat hanya mendapatkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk penerangan.

Sumbawa: Detikperu.com– Kegelisahan tak lagi menyelimuti para nelayan di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sejak listrik hadir 24 jam, mereka tak perlu khawatir tangkapan ikan cepat membusuk. Selasa 12 Oktober 2021

Para nelayan bisa menjaga kesegaran ikan dengan alat pendingin sehingga omzet pun meningkat. Sebelumnya, masyarakat hanya mendapatkan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk penerangan.

PLN menghadirkan listrik 24 jam untuk 314 keluarga di empat dusun di Pulau Sumbawa. Keempat dusun tersebut yaitu Dusun Brang Bako, Desa Jotang Beru, Kec. Empang, Kab. Sumbawa dan Dusun Sili, Dusun Maci serta Dusun Panubu, Desa Mata, Kec. Tarano, Kab. Dompu.

Selain berprofesi sebagai nelayan, penduduk di empat dusun berprofesi sebagai petani. Kehadiran listrik telah meningkatkan produktivitas sehingga perekonomian masyarakat meningkat.

Kepala Desa Jotang Beru, Ismail menyampaikan terima kasihnya kepada PLN atas masuknya listrik ke Dusun Brang Bako, yang tentunya akan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat.

“Sebelum ada listrik dari PLN, hasil melaut sering rusak. Sekarang mereka bisa menyimpan dulu hasilnya sebelum dibawa ke kota. Jadi, penghasilan bisa semakin bertambah”, terang Ismail.

Senada dengan Ismail, Amanulloh, warga Brang Bako juga mengungkapkan kegembiraannya atas hadirnya listrik PLN di dusunnya.

“Kami gembira sekali masuknya listrik dari PLN. Terima kasih sudah memberikan listrik dan karena listrik kampung kita menjadi terang”, ungkap Amanulloh.

Lasiran, General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB mengungkapkan, pihaknya menginvestasikan anggaran sebesar Rp 10,5 miliar untuk mengalirkan listrik ke empat dusun tersebut atau lebih dari Rp 33 juta untuk menghadirkan listrik ke satu keluarga. Dana itu digunakan untuk membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 23,03 kilometer sirkuit (kms), jaringan tegangan rendah 1,7 kms dan empat buah gardu distribusi kapasitas 250 kVA.

Proses persiapan dimulai sejak bulan Desember 2020, sedangkan pembangunan infrastruktur berjalan sejak bulan Mei 2021.

“Medan yang cukup berat, di mana akses ke lokasi belum beraspal menjadi tantangan yang luar biasa untuk PLN. Namun, berkat sinergi antara PLN, warga dan stakeholder, listrik dapat masuk keempat dusun tersebut “, ujar Lasiran.

Rata-rata penyambungan baru di empat dusun adalah merupakan tarif rumah tangga dengan daya 900 VA. Diharapkan dengan adanya listrik, maka akan dapat mendorong kemajuan di semua bidang, baik ekonomi, kesehatan hingga pendidikan yang akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar. (Humas)

KPPN Khusus Investasi memberikan penghargaan kepada PLN berdasarkan ketepatan jumlah, ketepatan waktu, dan kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi outstanding.

Jakarta: Detikperu.com- Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi – Direktorat Jenderal Perbendaharaan memberikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) atas komitmen Perseroan dalam memenuhi kewajiban kepada Negara. PLN mendapatkan apresiasi sebagai Debitur Berkinerja Terbaik Tahun 2020. Selasa 12 Oktober 2021

Penghargaan diserahkan oleh Kepala KPPN Khusus Investasi Abdullah Syahidin kepada Executive Vice President Keuangan Korporat PLN, Teguh Widhi Harsono, dan turut disaksikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly, berterima kasih atas kepercayaan dan kerja sama pemerintah. Dirinya berharap, kerjasama ini dapat ditingkatkan ke depannya.

” Alhamdulillah penghargaan ini menjadi penyemangat bagi PLN sebagai debitur. Satu hal yang sangat positif, kita berusaha saling membantu dan meningkatkan kerja sama,” ujarnya.

Dirinya pun berterima kasih, di tengah kondisi yang sulit PLN mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Sepanjang lima tahun terakhir yaitu Tahun 2015-2020, tercatat pinjaman PLN bertambah sekitar Rp 199 triliun, sementara besar biaya investasi PLN pada periode tersebut mencapai Rp 448 triliun. Hal tersebut menunjukkan dana pinjaman digunakan untuk investasi, diantaranya penambahan aset berupa pembangkit total 10.000 megawatt, transmisi sepanjang 23.000 kilometer sirkuit, dan total gardu induk 84.000 MvA.

Dengan penambahan investasi tersebut, PLN berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi dari 88,3 persen pada Tahun 2015 menjadi 99,2 persen pada Tahun 2020.

“Penghargaan ini menunjukan bahwa keuangan PLN sehat dan PLN kini menjadi BUMN aset terbesar, yaitu lebih dari Rp 1.600 triliun,” ucap Sinthya Roesly.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi Abdullah Syahidin mengatakan, tujuan pemberian apresiasi ini adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja debitur. Pada penilaian Kinerja Debitur di Lingkungan KPPN Khusus Investasi 2020, dilakukan terhadap 49 BUMN.

“Dalam penilaian, kami melihat ketepatan jumlah pembayaran piutang, ketepatan waktu pembayaran piutang, dan kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi outstanding. Berdasarkan penilaian, PLN tetap nomor 1. Terima kasih kepada PLN untuk kerjasamanya,” ujarnya.

Selain memberikan apresiasi, KPPN Khusus Investasi berharap dapat lebih memberikan semangat kepada debitur. Tidak hanya itu, Abdullah berharap pinjaman yang disalurkan menjadi manfaat bagi masyarakat.(Humas)

Gunakan aplikasi PLN Mobile untuk dapatkan promo listrik “Super Dahsyat” yang berlaku hingga 31 Oktober 2021

Jakarta: Detikperu.com- Program Diskon Tambah Daya Super Dahsyat PLN pada 1 Oktober 2021 terbukti sangat diminati oleh pelanggan. Promo yang dihadirkan dalam rangka menyambut Hari Listrik Nasional telah diminati oleh lebih dari 40 ribu pelanggan. Selasa 12 Oktober 2021

Besarnya antusiasme pelanggan, mengingat promo tambah daya listrik ini hanya sebesar Rp 202.100 dan berlaku hanya sampai dengan 31 Oktober 2021.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Agung Murdifi mengaku gembira dengan antusiasme pelanggan terhadap program promo ini.

“Kami melihat antusiasme pelanggan sangat besar. Catatan kami di berbagai daerah program ini disambut hangat. Berdasarkan pemetaan, antusias pelanggan untuk mengikuti promo listrik “Super Dahsyat” terekam di 10 wilayah dari total 22 wilayah yang dipetakan PLN,” katanya.

Untuk mengikuti Promo Listrik “Super Dahsyat”, pelanggan bisa mengakses aplikasi PLN Mobile dengan melakukan redeem kode promo HLN76. Agung menyebut promo listrik “Super Dahsyat” lebih mudah diakses berkat kehadiran PLN Mobile yang memberikan solusi pelayanan.

Menurutnya, program tambah daya ini penting dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui penggunaan listrik secara produktif pasca-pandemi Covid-19.

Harga spesial promo listrik ini, berlaku untuk biaya penyambungan layanan tambah daya bagi konsumen tegangan rendah 1 phasa 450 VA sampai dengan 4.400 VA untuk semua golongan tarif yang mengajukan permohonan penambahan daya akhir sampai dengan daya 5.500 VA.

Dalam mendukung pemulihan ekonomi ini, Agung menyadari esensi energi listrik yang menjadi kebutuhan utama pelanggan. Oleh karena itu, PLN memberikan kemudahan dalam bentuk kecepatan dan harga yang terjangkau. Misalnya,
Untuk penambahan daya dari 1.300 VA menjadi 5.500 VA sebelumnya dikenakan biaya 4.069.800, kini hanya Rp 202.100.

“PLN masih membuka kesempatan untuk pelanggan mengikuti dan manfaatkan promo listrik Super Dahsyat. Semoga promo tambah daya ini mendukung menggeliatnya ekonomi kerakyatan di Indonesia,” jelasnya.

Bagi yang belum memiliki PLN Mobile, Agung mengajak untuk mengunduh aplikasi ini di PlayStore atau AppStore di ponsel pelanggan. (Humas)

Dirut PLN memastikan keandalan pembangkit Suralaya untuk memastikan pasokan listrik aman seiring peningkatan aktivitas perekonomian

Jakarta: Detikperu.com- PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik andal dan mencukupi di tengah mulai kembalinya aktivitas masyarakat. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 4,42 persen menjadi 187,78 terawatt hour (TWh) hingga September 2021 (year on year). Selasa 12 Oktober 2021

Penjualan listrik PLN diproyeksikan bakal terus meningkat menembus 252,51 TWh hingga akhir tahun 2021, atau tumbuh sebesar 4,71 persen dibanding tahun lalu.

Menggeliatnya ekonomi di tengah pandemi, juga tampak dari pertumbuhan sektor industri yang tumbuh mencapai 10,63 persen pada kuartal III 2021.

Demi memastikan pasokan listrik cukup untuk memenuhi peningkatan konsumsi listrik, Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini langsung mengunjungi PLTU Suralaya, Banten.

Pembangkit berkapasitas 3.400 megawatt (MW) ini merupakan salah satu tulang punggung kelistrikan di sistem Jawa Bali untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya ingin memastikan PLTU Suralaya bisa beroperasi dengan optimal. Mengingat saat ini kondisi pemulihan ekonomi sudah terasa. Dengan kondisi tersebut kita harus memastikan pembangkit kita siap apabila terjadi lonjakan konsumsi listrik,” ujar Zulkifli.

Dia memastikan keandalan pasokan listrik mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi saat ini pasokan listrik di sistem Jawa, Madura dan Bali (Jamali) tengah berlebih seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah pembangkit di proyek 35 ribu MW. Daya Mampu sistem kelistrikan Jamali mencapai 38.522 MW, dengan beban puncak 26.931 MW. Itu berarti ada cadangan daya 11.591 MW.

“Sistem kelistrikan Jamali siap untuk dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami siap melayani kebutuhan seluruh pelanggan. Baik pelanggan rumah tangga, industri, bisnis hingga investor yang ingin menanamkan modal ke Indonesia,” ungkapnya.

Dengan melimpahnya pasokan listrik, PLN bisa leluasa melayani seluruh kebutuhan pelanggan. Untuk itu, Zulkifli mengajak masyarakat untuk ikut membangkitkan perekonomian nasional dengan mengoptimalkan penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari.

“Tak hanya mendukung listrik rumah tangga, industri, komersial, kami juga siap memasok listrik untuk mobil listrik, kompor induksi hingga memasok listrik ke para petani, peternak hingga nelayan melalui Program Electrifying Agriculture dan Electrifying Marine,” ungkapnya.

Direktur Bisnis Regional Bagian Jawa, Madura, dan Bali PLN, Haryanto WS memastikan seluruh pembangkit yang memasok kebutuhan listrik khususnya di Jawa, Madura dan Bali bisa beroperasi optimal. Ia memastikan tidak ada pemadaman sekecil apapun agar investor semakin percaya diri untuk mengembangkan usahanya.

“Kami pastikan semua andal dan tidak ada pemadaman sedikitpun. Untuk menarik investor makin banyak agar menyerap listrik dari pembangkit yang sudah kita bangun,” ujar Haryanto.

Direktur Utama PT Indonesia Power, M. Ahsin Sidqi memastikan Indonesia Power akan memaksimalkan operasional pembangkit untuk menjamin keandalan pasokan listrik.

“Kami memastikan PLTU Suralaya siap memasok listrik 24 jam,” ujar Ahsin.

PLTU Suralaya merupakan salah satu pembangkit terbesar di Indonesia. Memiliki 7 unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang 3.400 MW.(Humas)

Jakarta: Detikperu.com- Melalui Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan, saat ini fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP telah ditambahkan untuk keperluan perpajakan menggantikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan soal keamanan data pribadi masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP tersebut.

“Pengintegrasian NIK dengan NPWP merupakan terobosan untuk mempercepat digitalisasi di Indonesia. Tapi hal tersebut harus diikuti dengan pengamanan data milik masyarakat secara maksimal,” kata Puan di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mengingatkan, kerahasiaan data dan informasi NIK harus menjadi prioritas. Puan mengatakan, kerahasiaan data pribadi merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara.

“Saya kira perlu ada pengamanan berlapis dari sisi teknologi pengamanan data untuk mengurangi risiko bobolnya data pribadi masyarakat melalui informasi pajak hanya dengan menggunakan NIK,” tuturnya.

Puan juga menuntut pengawasan ketat agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang mengakses data warga dalam proses integrasi NIK dan NPWP untuk hal-hal tak bertanggung jawab. Ia menyoroti kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) dalam proses integrasi ini.

“Dan pemerintah harus bisa memastikan agar standar keamanan informasi pajak yang terintegrasi dengan KTP sudah layak dan memenuhi standar,” tegas Puan.

Kebijakan integrasi KTP untuk kepentingan pajak disebut menambah optimisme semangat digitalisasi data di Indonesia. Oleh karenanya, Puan menilai pentingnya kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang saat ini masih digodok DPR bersama pemerintah.

“Sehingga data pribadi masyarakat lebih terjamin keamanannya, khususnya dari kejahatan siber. Regulasi ini akan memperketat penghimpunan data, pengolahan, dan penyebaran data masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK itu menilai efektivitas perpajakan ini sebagai bagian dari realisasi single identity atau satu identitas bagi rakyat Indonesia. Puan mendorong pemerintah mempercepat mewujudkan Single Identity Number atau nomor tunggal bagi masyarakat dengan memperluas terhadap layanan-layanan lain seperti Dukcapil dan BPJS.

“DPR mendorong agar satu kartu ini berlaku juga dengan layanan hak warga untuk kesehatan, sosial dan pendidikan yang dapat dilayani dengan baik. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah dalam mengurus berbagai urusan administrasi,” sebut Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Dengan single identity, pelayanan pemerintah kepada masyarakat disebut akan semakin optimal. Reformasi birokrasi pun dinilai akan kian nyata.

“Jadi dengan satu kartu, tanpa harus mendata kembali, setiap ke RS, ke sekolah ataupun mendapatkan bansos, cukup dengan satu kartu. Jadi dibutuhkan juga satu server sendiri, yang menjadi pusat pendataan nasional, tanpa masyarakat selalu harus mendaftar,” tutup Puan. (DP)

Surakarta: Detikperu.com- Bertempat di Aula Dharmawangsa Kodim 0735/Surakarta Jl A. Yani No. 349 Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan telah dilaksanakan Launching Penyerahan Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BPTKLW) oleh TNI, di Wilayah Kodim 0735/Surakarta dengan penanggungjawab kegiatan Letkol Inf Devy Kristiono, SE (Dandim 0735/Surakarta) diikuti sekitar 25 orang,Selasa (12/10/2021)

Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka , Kapolretsa Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, S.I.K., M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Prihatin SH, Kadinsos Surakarta Drs. Tamso, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Ir. Heru Sunardi, MM , serta Warga Masyarakat Penerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BPTKLW).

Dalam sambutannya Dandim menegaskan kegiatan ini merupakan suatu wujud kepedulian dari Pemerintah melalui Kementerian Perekonomian dan juga Kementerian yang lainnya termasuk kerjasama dengan TNI dan Polri, jadi program ini sudah berlangsung dan berjalan, dan kami Kodim 0735/Surakarta mengadakan acara launching yang dilaksanakan pada hari ini.

“Tentunya kegiatan ini didasari dengan dampak dari pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat terutama pada saat bulan Juni dan Juli lalu kita terkena badai Covid19, sehingga mempengaruhi perekonomian.”terangnya.

‘Sesuai dengan arahan dari pusat serta instruksi Menteri pada daerah yang terkena imbas PPKM level 4 akan dilaksanakan program bantuan PKL dan Warung dengan sasaran yang dilaksanakan di wilayah Surakarta ini sejumlah 2500 orang calon penerima, yang akan menerima sejumlah RP. 1.200.000,-per orang.”tuturnya.

“Kami berharap dengan adanya bantuan yang cukup besar ini dapat dimanfaatkan oleh Warga Masyarakat yang terdampak dari Pandemi Covid19 utamanya adalah pedagang kaki lima dan warung , sehingga ini sebagai pendukung ataupun pendorong modal usaha ke depan yang tentunya akan membantu dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.”imbuhnya.

“Kami bersama Pemerintah Kota dan Polri selain bertugas membantu penanganan Covid-19 juga membantu dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional yang salah satunya adalah seperti kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan.”pungkasnya.

Penulis: (Arda 72)

Wonogiri: Detikperu.com– Danramil 14/Jatisrono Lettu Inf Cris Budirianto bersama dengan Babinsa Serma Sukri, menghadiri Pembekalan, Pelantikan dan Pengambilan sumpah Panitia Pengisian Perangkat Desa Tasikhargo tahun 2021, Selasa (12/10).

Kegiatan yang bertempat di Gedung pertemuan Desa Tasikhargo tersebut turut dihadiri oleh, Camat Jatisrono Suradi, Kasi pemerintah Suyanto, Kepala Desa Tasikhargo Suyoto, Ketua BPD Desa Tasikhargo Kirno dan Seluruh Panitia yang dilantik berjumlah 11 orang

Kegiatan diawali dengan pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah, penyerahan surat keputusan, penandatanganan berita acara. Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Kades. Suyoto mengucapkan selamat datang kepada Camat sebagai ketua tim dan seluruh tamu undangan yang telah hadir.

Lebih lanjut Kades mengatakan, adapun tujuan pembentukan panitia pengisian perangkat desa Tasikhargo tahun 2021 adalah karena terdapat kekosongan pada jabatan kepala dusun dan jabatan kasi perencanaan.

Kepada panitia Kades berharap, agar profesional dalam bekerja dan tidak memihak kepada salah satu calon, harus netral dan benar benar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga dapat menjaring peserta seleksi dengan hasil yang sesuai harapan, berdasarkan penilaian secara jujur tanpa memihak pada salah satu calon yang mengikuti seleksi,

Penulis: (Arda 72)